TAPAKTUAN – Puluhan proyek pembangunan infrastruktur pertanian yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan mempertanyakan kualitas pekerjaan berbagai proyek yang menyerap anggaran hingga puluhan miliar rupiah tersebut karena dinilai tidak sebanding dengan hasil yang terlihat di lapangan. Sabtu (17 Jul 2026).
Desakan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh pun menguat. Masyarakat meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Selatan melakukan audit dan penyelidikan terhadap seluruh tahapan proyek, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban anggaran, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Sorotan tersebut mencuat setelah muncul berbagai keluhan dari masyarakat dan kelompok tani yang menilai sejumlah fasilitas pertanian yang dibangun belum memberikan manfaat optimal. Beberapa pekerjaan jalan produksi, saluran irigasi, hingga proyek pendukung pertanian lainnya disebut-sebut mengalami penurunan kualitas dalam waktu relatif singkat.
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan jalan produksi, pembangunan saluran irigasi tersier, normalisasi parit lahan perkebunan, hingga kegiatan optimalisasi kawasan pertanian yang tersebar di berbagai kecamatan seperti Trumon Tengah, Kota Bahagia,
Labuhanhaji, Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji Timur, Trumon, Samadua, Meukek, Kluet Timur, Kluet Selatan, Sawang, dan sejumlah wilayah lainnya.
Nilai anggaran setiap proyek bervariasi, mulai dari puluhan juta rupiah hingga mencapai ratusan juta rupiah per paket. Secara keseluruhan, akumulasi anggaran proyek tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.
Namun, besarnya dana yang digelontorkan dinilai belum tercermin pada kualitas pekerjaan. Sejumlah warga mengaku menemukan jalan produksi yang mulai mengalami kerusakan, sementara beberapa saluran irigasi disebut belum berfungsi maksimal dalam mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian.
"Kami berharap aparat penegak hukum turun langsung memeriksa seluruh proyek ini. Kalau memang pekerjaan sudah sesuai spesifikasi tentu tidak ada masalah. Namun jika ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban," ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut masyarakat, pemeriksaan tidak cukup hanya pada kondisi fisik proyek, tetapi juga perlu menelusuri kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi material, dokumen kontrak, proses pengadaan, hingga mekanisme pengawasan selama pelaksanaan proyek.
Desakan tersebut muncul karena proyek-proyek pertanian dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas petani. Apabila kualitas infrastruktur tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, maka manfaat pembangunan bagi masyarakat dikhawatirkan tidak akan optimal meski telah menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan terkait berbagai sorotan tersebut. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan informasi.
Masyarakat berharap Kejaksaan Negeri Aceh Selatan segera merespons aspirasi tersebut dengan melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya, termasuk apabila diperlukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025, guna memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi petani.(Ak)
