Oleh : Rahmayanti, S.Pd
Setiap tahun ajaran baru, biasanya orang tua akan dibuat sibuk untuk mencari sekolah terbaik bagi anak-anaknya. Dengan rela mengantre sejak dini hari, berburu informasi, bahkan bersaing berebut kursi yang jumlahnya terbatas. Di lain pihak juga banyak keluarga yang harus menelan pil pahit, karena iuran yang membuat pendidikan yang seharusnya hak setiap anak untuk mendapatkannya tetapi terasa seperti barang mewah yang sulit didapat.
Sangat miris memang, di negeri yang berlimpah sumber daya alam justru masih menyisakan kepiluan persoalan mendasar dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Banyak sekolah negeri dianggap belum mampu menampung seluruh peserta didik, sementara untuk sekolah swasta berkualitas sendiri sering hanya mampu dijangkau oleh masyarakat kalangan atas. Akibatnya pendidikan menjadi sangat jauh untuk bisa digapai kalangan bawah. Karena pendidikan menjadi sangatlah dipengaruhi oleh kondisi keuangan keluarga, bukan semata-mata oleh kemampuan dan potensi anak.
Belum lagi adanya aturan zonasi dan domisili yang banyak menyisakan masalah yang sering dikeluhkan orang tua, yang awalnya untuk memudahkan malah menimbulkan banyak masalah, seperti adanya pemalsuan alamat pada kartu keluarga, kuota yang tidak transparan, ketidaksesuaian kapasitas sekolah negeri dengan jumlah calon siswa di wilayah tertentu. Karena menggunakan aplikasi sering kali terjadi kesalahan sistem dalam membaca atau meverifikasi jarak domisili.
Pelaksanaan Seleksi Peneriman Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK di Kalimantan Timur kembali menuai rapor merah. Masalah klasik berupa minimnya kuota tampung sekolah, sengketa jalur zonasi domisili, hingga bayang-bayang defisit anggaran daerah membuat pemenuhan hak pendidikan di Bumi Etam kian carut-marut dan memicu gelombang keluhan dari masyarakat. Sorotan tajam datang dari Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba. Ia secara blak-blakan menegaskan bahwa akar masalah SPMB tahunan ini bukan sekedar urusan tehnis seperti sistem digital atau server yang sempat tumbang pada hari pertama pendaftaran. Menurutnya masalah yang jauh lebih fundamental daerah dalam membangun infrastruktur ruang kelas baru (RKB) yang sebanding dengan lonjakan angka kelulusan siswa SMP. http://www.prokal.co/amp/kaltim/2607020008/krisis-daya-tampung-sekolah-di-kaltim-carut-marut-dprd-desak-pemprov-bangun-ruang-kelas-baru-ketimbang-sibuk-urus-server
Kondisi ini menunjukkan kalau pendidikan belum sepenuhnya dipandang sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Ketika pendidikan dikelola dengan pendekatan yang cendrung beroreintasi pada keuntungan, maka masyarakatpun akan menanggung beban. Orang tua harus lebih ekstra bekerja keras hanya untuk memastikan anak-anaknya masih bisa medapatkan pendidikan yang layak.
Dalam Islam, pendidikan bukanlah hal yang berkaitan dengan komoditi yang bisa diperjualbelikan, akan tetapi merupakan hak bagi semua individu dan negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan menyediakan pendidikan yang berkualitas, mudah diakses dan dapat dinikmati oleh semua rakyat tanpa ada perbedaan antara yang kaya atau miskin. Karena Rasulullah menekankan pentingnya ilmu, sebagaimana hadis “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah).
Karena menuntut ilmu adalah kewajiban, maka segala fasilitas dan sarana untuk memperolehnya harusah dipermudah dan dilengkapi, bukannya dipersulit. negara haruslah bertanggungjawab untuk membangun sekolah, menyediakan guru yang memiliki kompetensi dengan kesejahteraannya yang layak, melengkapi fasilitas dan sarana pendidikan, serta biayanya dari sumber-sumber pemasukan negara yang sudah ditetapkan berdasarkan syariat Islam. Pos-pos nya sudah jelas di dalam Baitul Maal dengan sangat lengkap dan terorganisir. Dengan demikian rakyat merasa tidak dibebani biaya tinggi dan memberatkan.
Sejarah menorehkan cerita kegemilangan masa Islam, pendidikan berkembang dan mudah diakses oleh lapisan masyarakat luas. Banyak didapati lahirnya para ulama, ilmuwan, dokter, ahli matematika, astronomi, dan cendikiawan yang memberikan banyak kontribusi bagi keunggulan peradaban dunia. Semua itu ada karena keberadaan dan dukungan negara yang memandang pendidikan adalah investasi peradaban, bukan ladang bisnis.
Sudah saatnya masalah mahalnya pendidikan dan sulitnya akses didapat tidak hanya dipandang sebagai persoalan tehnis atau administratif, tetapi ini sudah masuk ranah sistemik yang membutuhkan solusi mendasar. Selama pendidikan masih diposisikan sebagai sektor yang harus berbagi beban dengan rakyat, persoalan akses dan biaya akan terus berulang dihadapi setiap tahunnya, pada waktu tahun ajaran baru. Sistem yang dimaksud adalah syariat Islam secara keseluruhan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bernegara. Semoga segera terwujud. Wallahu a’lam.
