BIREUEN – Keributan yang terjadi dalam rapat DPRK Bireuen dan videonya beredar luas di media sosial pada Kamis (16/7/2026) memicu sorotan tajam publik.
Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang bangkit dari dampak banjir, insiden tersebut dinilai mencederai marwah lembaga legislatif sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat.
Kepala Bagian Hukum dan HAM DPC APDESI Kabupaten Bireuen, Tgk. Muliadi, SH, menilai ruang sidang DPRK semestinya menjadi forum mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat, bukan berubah menjadi arena pertikaian yang dipertontonkan kepada publik.
"Rakyat memilih anggota dewan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan mempertontonkan kemarahan dan pertengkaran. Sangat disayangkan jika energi yang seharusnya digunakan menyelesaikan persoalan rakyat justru habis untuk konflik yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Menurut Muliadi, perhatian DPRK seharusnya difokuskan pada percepatan penanganan dampak banjir, pengawasan penggunaan anggaran daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kericuhan di ruang rapat dinilai hanya memperburuk citra lembaga yang dibiayai dari uang rakyat.
Ia menegaskan masyarakat berhak mempertanyakan komitmen para anggota dewan terhadap kepentingan publik, terlebih setelah sebelumnya DPRK Bireuen juga menjadi sorotan terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas (SPPD).
"Di mana nurani para wakil rakyat ketika masyarakat masih berjuang memulihkan kehidupan mereka? Rakyat tidak membutuhkan tontonan yang memalukan.
Yang dibutuhkan adalah kerja nyata, keberanian mengawal kepentingan publik, dan keteladanan dalam bersikap," ujarnya.
APDESI juga mendesak pimpinan DPRK Bireuen segera melakukan evaluasi terhadap etika dan disiplin anggota dewan agar insiden serupa tidak kembali terulang.
"Jangan biarkan kepercayaan rakyat terus terkikis oleh perilaku yang tidak mencerminkan kehormatan lembaga. Jabatan anggota dewan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bukan panggung untuk mempertontonkan ego," kata Muliadi.
Lebih lanjut, APDESI berharap seluruh anggota DPRK Bireuen segera mengembalikan fokus pada pelaksanaan tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, masyarakat menunggu bukti bahwa DPRK benar-benar hadir sebagai penyambung aspirasi rakyat, bukan justru menjadi sumber kegaduhan politik di tengah kondisi daerah yang masih membutuhkan perhatian serius.(MN)
