BIREUEN — Proyek revitalisasi SMP Negeri 3 Peudada, Kabupaten Bireuen, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran Rp2,711 miliar, mendapat sorotan setelah warga menemukan sejumlah bagian bangunan yang dinilai belum memenuhi standar pekerjaan konstruksi. Kamis (20 Agu 2026).
Dari dokumentasi foto yang disampaikan kepada media, terlihat sejumlah bagian struktur bangunan, termasuk area tiang penyangga, dalam kondisi terbuka. Besi tulangan yang tampak pada bagian tersebut terlihat mengalami korosi, sementara sebagian plesteran juga terlihat tidak rapi dan terdapat bagian yang mengelupas.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta pengawasan proyek yang dilaksanakan secara swakelola tersebut.
Papan informasi proyek mencantumkan nilai pekerjaan sebesar Rp2.711.000.000 dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026 dan waktu pelaksanaan 150 hari kalender.
Kondisi Fisik Jadi Sorotan
Warga mempertanyakan mengapa bagian struktur yang terlihat mengalami korosi masih ditemukan dalam pekerjaan revitalisasi. Menurut mereka, kondisi tersebut perlu diperiksa secara teknis untuk memastikan apakah material lama memang masih layak dipertahankan atau seharusnya diganti sesuai spesifikasi pekerjaan.
Selain itu, kualitas plesteran dan penyelesaian pada sejumlah bagian bangunan juga dinilai perlu mendapat pemeriksaan lebih lanjut.
Namun demikian, kondisi visual dari dokumentasi tersebut belum dapat secara otomatis membuktikan adanya kerugian negara ataupun tindak pidana korupsi. Untuk memastikan hal tersebut diperlukan pemeriksaan teknis, dokumen anggaran, spesifikasi pekerjaan, volume pekerjaan, serta bukti pengadaan material.
Kajari Diminta Turun ke Lapangan
Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan penelusuran terhadap proyek tersebut apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya melihat kondisi fisik bangunan, tetapi juga mencakup dokumen perencanaan, RAB, spesifikasi teknis, pembelian material, pembayaran tenaga kerja, volume pekerjaan, hingga proses serah terima pekerjaan.
“Kalau memang ada bagian struktur yang tidak sesuai spesifikasi, harus diperiksa secara teknis. Jangan sampai proyek dengan anggaran miliaran rupiah menghasilkan pekerjaan yang justru menimbulkan persoalan baru,” demikian tuntutan warga.
Dinas Pendidikan dan Pelaksana Diminta Beri Penjelasan
Dinas Pendidikan serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengawasan dan standar mutu pekerjaan.
Pertanyaan utama yang kini berkembang adalah apakah material yang digunakan telah sesuai spesifikasi, apakah seluruh volume pekerjaan telah direalisasikan sebagaimana dokumen kontrak atau rencana kerja, serta siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sebelum pembayaran dilakukan.
Inspektorat juga dinilai perlu melakukan pemeriksaan administratif dan fisik apabila terdapat laporan atau indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan.
Keselamatan Siswa Harus Menjadi Prioritas
Terlepas dari ada atau tidaknya dugaan penyimpangan anggaran, aspek keselamatan menjadi hal utama yang harus segera dipastikan.
Bangunan sekolah digunakan setiap hari oleh siswa dan tenaga pendidik. Karena itu, setiap bagian struktur yang dipersoalkan perlu diperiksa oleh tenaga teknis yang kompeten untuk memastikan tingkat keamanan dan kelayakannya.
Jika pemeriksaan menemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pihak yang bertanggung jawab harus diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan tanpa mengabaikan aspek pertanggungjawaban anggaran.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan ke mana anggaran Rp2,711 miliar tersebut digunakan dan apakah seluruh pekerjaan benar-benar sesuai dengan perencanaan.
Publik tidak membutuhkan sekadar proyek yang selesai secara administratif, tetapi bangunan sekolah yang benar-benar aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.(Ak)
