Di tengah minimnya kepastian pembangunan, warga terpaksa mengandalkan rakit mandiri untuk menyeberangi jalur tersebut. Kondisi itu menjadi gambaran nyata bagaimana masyarakat masih harus bertaruh keselamatan demi menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Diperkirakan sudah masuk empat tahun sejak jembatan ambruk. Sudah banyak yang datang kemari, melihat-lihat dan mengambil dokumentasi, kemudian pulang. Sampai saat ini belum ada progres pembangunan jembatan,” keluh seorang warga saat diwawancarai wartawan di atas rakit mandiri.
Menurut warga, persoalan tersebut sebenarnya telah diketahui berbagai tingkatan pemerintahan. Mulai dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, DPRK Aceh Timur, hingga anggota DPRA dan DPR RI disebut telah melihat langsung kondisi jembatan yang ambruk tersebut.
Namun, kunjungan demi kunjungan belum diikuti dengan pembangunan yang dinantikan masyarakat.
Rakit yang digunakan warga merupakan milik Junaidi. Dalam sekali penyeberangan, rakit tersebut disebut mampu mengangkut hingga 10 sepeda motor. Pengguna dikenakan biaya Rp5.000 untuk setiap sepeda motor, sedangkan anak sekolah dikenakan tarif Rp2.000.
Bagi warga, biaya tersebut menjadi beban tambahan yang harus ditanggung karena tidak adanya akses jembatan yang layak.
Lebih memprihatinkan, penggunaan rakit juga tidak sepenuhnya menjamin keselamatan. Salah seorang pengguna mengaku pernah mengalami insiden ketika sepeda motornya jatuh dan tenggelam saat melintas.
“Pernah motor kami jatuh dan tenggelam saat melintas. Itu sudah kami rasakan,” katanya.
Warga mengaku sudah lelah menunggu realisasi pembangunan jembatan. Janji dan kunjungan pejabat dinilai belum memberikan perubahan nyata terhadap kondisi yang mereka hadapi setiap hari.
“Kami sudah bosan menanti pembuatan jembatan untuk kami lewati. Kepada pemerintah, baik di Aceh Timur maupun Provinsi Aceh, kami sudah jenuh berharap dengan janji para pejabat,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada kunjungan dan dokumentasi, tetapi segera memberikan solusi konkret terhadap akses transportasi masyarakat.
“Kalau memang peka dengan kondisi kami, masyarakat jangan hanya datang mengambil dokumentasi lalu pulang tanpa ada perubahan pada kami, masyarakat kecil ini,” tutupnya.(A1)
