Rencana pemerintah menerbitkan rekening massal bagi 200 juta warga dengan saldo awal Rp50 ribu menyedot anggaran APBN hingga Rp11 triliun. Alih-alih berdampak nyata pada kesejahteraan publik, kebijakan ini terkesan terburu-buru dan tidak mendesak di tengah kondisi fiskal yang sulit. Dalih efisiensi bansos maupun peningkatan inklusi keuangan tampak mengada-ada. Kunci utama efisiensi bansos sejatinya terletak pada pembenahan Data Terpadu Sosio Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan pembagian rekening secara serampangan.
Di balik proyek bernilai fantastis ini, tersimpan agenda terselubung yang merujuk pada rekomendasi lembaga keuangan global seperti World Bank, WEF, dan G20. Inklusi keuangan ala kapitalisme bertjuan mengintegrasikan seluruh rakyat ke dalam jaringan perbankan dan fintech demi melapangkan akumulasi modal korporasi. Uang Rp50 ribu jelas tidak berdampak signifikan bagi ekonomi rakyat. Sebaliknya, sistem demokrasi-kapitalisme justru membiarkan APBN disedot untuk sektor nonriil tanpa pengawasan yang berorientasi pada rakyat. Di saat sektor vital seperti gaji layak guru honorer, penanganan bencana, dan pemerataan fasilitas kesehatan kekurangan dana, negara justru berlepas tangan dan memprioritaskan proyek yang tidak menyentuh kebutuhan dasar warga.
Kondisi ini menegaskan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi ri'ayah atau pengurusan rakyat secara tulus. Sangat berbeda dengan tata kelola Islam, di mana penguasa bertindak sebagai ra'in yang wajib mendasarkan setiap kebijakan pada syariat demi merealisasikan kemaslahatan publik. Dalam sistem Islam, pengelolaan keuangan Baitulmal memiliki penetapan pos pengeluaran dan pemasukan yang terukur serta baku berdasarkan hukum syara. Anggaran negara tidak dapat diotak-atik atau dialokasikan secara sesuka hati oleh penguasa.
Kehadiran mekanisme pengawasan yang ketat melalui lembaga seperti Mahkamah Mazhalim dan Majelis Umat menjamin seluruh kekayaan negara dikelola secara transparan. Negara tidak akan membiarkan sepeser pun dana rakyat dialihkan untuk melayani kepentingan akumulasi modal pemodal global, melainkan sepenuhnya disalurkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup setiap individu rakyat.
