LHOKSEUMAWE — Rencana Umum Pengadaan (RUP) RSUD Cut Meutia untuk tahun anggaran 2026 menjadi sorotan. Besarnya nilai anggaran, pola pemaketan pengadaan, serta penggunaan metode pengadaan yang dinilai minim kompetisi memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, kewajaran harga, dan efektivitas pengelolaan anggaran rumah sakit. Senin (21 Sep 2026).
Sorotan terutama tertuju pada sejumlah paket bernilai miliaran rupiah yang dalam dokumen RUP tercatat menggunakan metode “Dikecualikan” maupun “Pengadaan Langsung”. Pada saat yang sama, sejumlah kebutuhan belanja disebut terbagi dalam kategori “Kewajiban 2025” dan “Tahun 2026”.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar pengelompokan paket, asal-usul kewajiban tahun sebelumnya, serta alasan penggunaan metode pengadaan tertentu.
Namun, pencantuman suatu paket dengan metode “Dikecualikan” atau “Pengadaan Langsung” dalam RUP tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan, kewajaran harga, dan pelaksanaan kontrak tetap harus diperiksa berdasarkan dokumen serta kondisi faktual di lapangan.
Sejumlah pos anggaran dalam RUP juga memiliki nilai yang cukup besar. Di antaranya pengadaan obat-obatan sekitar Rp22,4 miliar, Bahan Habis Pakai (BHP) rawat inap dan rawat jalan sekitar Rp9,2 miliar, serta belanja jasa pelayanan klinik mahasiswa yang tercatat sekitar Rp76,3 miliar.
Nilai tersebut menjadi penting untuk diuji karena menyangkut penggunaan anggaran dalam jumlah besar pada sektor pelayanan kesehatan.
Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata mengenai besarnya pagu, tetapi apakah nilai pengadaan tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan riil, perencanaan yang memadai, harga pasar yang wajar, serta volume dan spesifikasi barang maupun jasa yang benar-benar dibutuhkan rumah sakit.
Sorotan lain muncul pada struktur belanja pendukung, termasuk honorarium untuk sejumlah fungsi pengelolaan barang, pejabat teknis, serta operator aplikasi. Besarnya akumulasi biaya tersebut dinilai perlu diperiksa untuk memastikan tidak terjadi pembayaran ganda maupun pembebanan honorarium atas pekerjaan yang sesungguhnya telah menjadi bagian dari tugas kedinasan.
Belanja utilitas seperti listrik, air, dan pengelolaan limbah yang berulang juga menjadi bagian yang layak ditelaah dari sisi efisiensi dan tren penggunaannya.
Demikian pula dengan pekerjaan rehabilitasi pada sejumlah ruang pelayanan vital seperti IGD, ICU, dan kamar operasi. Jika terdapat pekerjaan sejenis yang dilakukan berulang dalam periode berdekatan, pemeriksaan perlu memastikan penyebabnya, kualitas pekerjaan sebelumnya, umur teknis bangunan, serta kesesuaian antara pekerjaan yang dibayar dengan kondisi fisik di lapangan.
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan mengingat RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Namun fleksibilitas tersebut tetap harus berjalan dalam kerangka akuntabilitas, efisiensi, kepatuhan, dan pengawasan.
Karena itu, sejumlah pihak mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap paket-paket yang dinilai perlu mendapatkan perhatian.
Pemeriksaan dapat diarahkan pada kewajaran harga, dasar pemilihan metode pengadaan, kelengkapan dokumen kontrak, realisasi pembayaran, keberadaan dan spesifikasi barang, hingga kesesuaian pekerjaan fisik dengan kontrak.
Untuk paket yang disebut sebagai “Kewajiban 2025”, pemeriksaan juga penting dilakukan untuk mengetahui dasar timbulnya kewajiban tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan atau pengadaan, sumber anggaran, serta alasan pembayarannya masuk dalam perencanaan tahun berikutnya.
Sementara itu, dugaan mengenai pemecahan paket, penggelembungan harga, pekerjaan fiktif, atau aliran dana kepada pihak tertentu tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan data RUP. Dugaan tersebut membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, kontrak, transaksi keuangan, pemeriksaan fisik, keterangan para pihak, dan bukti lain yang relevan.
Transparansi menjadi bagian penting dalam persoalan ini. Apalagi anggaran rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga langsung berhubungan dengan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.
Jika seluruh proses pengadaan telah sesuai ketentuan, pemeriksaan justru dapat menjadi instrumen untuk memberikan kepastian kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi langkah korektif maupun proses hukum sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Karena itu, sorotan terhadap RUP RSUD Cut Meutia 2026 semestinya tidak berhenti pada besarnya angka anggaran. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, harga yang dapat dipertanggungjawabkan, proses yang sesuai aturan, serta hasil yang benar-benar diterima dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat.(Ak(
