LHOKSEUMAWE — Ribuan pelajar turun ke arena KNPI Sport Fest 2026. Mereka datang membawa semangat kompetisi dan harapan untuk mengembangkan bakat olahraga. Namun, di tengah gegap gempita kegiatan kepemudaan itu, muncul persoalan yang justru menyita perhatian ke mana Pemerintah Kota Lhokseumawe ketika agenda yang menyasar generasi muda tersebut resmi bergulir?.
Wali Kota Lhokseumawe tak terlihat dalam pembukaan. Perwakilan pemerintah kota juga disebut tidak hadir. Lebih dari sekadar persoalan seremoni, absennya pemerintah menjadi sorotan setelah panitia mengaku telah berupaya membangun komunikasi sejak berbulan-bulan sebelum kegiatan berlangsung. Surat permohonan dukungan dan rekomendasi pun disebut belum memperoleh balasan hingga acara dimulai, Minggu, 11 Oktober 2026.
Ketua KNPI Lhokseumawe, Muhammad Ajuar, mengatakan organisasinya telah berusaha membuka ruang komunikasi dengan Wali Kota. Harapannya sederhana duduk bersama membicarakan kegiatan olahraga pelajar yang melibatkan peserta dari berbagai sekolah tingkat SMA dan sederajat di seluruh Kota Lhokseumawe.
Namun, menurut Ajuar, upaya tersebut belum berujung pada audiensi. Surat yang diajukan juga belum mendapat jawaban sebagaimana diharapkan.
“Saya juga tidak mengerti kenapa Wali Kota Lhokseumawe belum membalas surat dan komunikasi dari kami. Sampai sekarang acara olahraga pelajar ini kami lakukan secara mandiri tanpa Pemko Lhokseumawe untuk saat ini,” ujar Ajuar.
Pernyataan itu membuka pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar siapa yang hadir atau absen dalam sebuah pembukaan acara. Jika komunikasi telah diupayakan sejak tahap perencanaan, apa yang membuat audiensi belum terlaksana?
Apakah surat permohonan tersebut sudah diterima dan diproses? Jika sudah, mengapa belum ada jawaban yang diketahui panitia?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan penjelasan dari pemerintah kota. Sebab, dalam urusan pelayanan publik, komunikasi kelembagaan dan kepastian administrasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan. Surat yang belum dijawab tidak serta-merta membuktikan adanya penolakan atau kesengajaan mengabaikan kegiatan. Namun, ketika agenda telah berjalan dan panitia masih mengaku menunggu respons, penjelasan resmi menjadi penting agar persoalan tidak berhenti sebagai spekulasi.
KNPI Sport Fest 2026 dirancang sebagai ruang kompetisi bagi pelajar sekaligus wadah pembinaan minat, bakat, disiplin, dan sportivitas. Kegiatan semacam ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada agenda organisasi: ada partisipasi pelajar, keterlibatan sekolah, dan peluang pengembangan potensi generasi muda.
Karena itu, dukungan pemerintah tidak harus selalu diukur dari besarnya anggaran yang dikucurkan. Kehadiran pejabat bukan pula satu-satunya indikator kepedulian. Akan tetapi, komunikasi yang terbuka, koordinasi yang jelas, dan respons administratif yang terukur semestinya menjadi bagian dari hubungan pemerintah dengan organisasi kepemudaan.
Di sinilah persoalannya. Ketika panitia mengaku telah berusaha berkomunikasi, tetapi kegiatan akhirnya berjalan secara mandiri, publik berhak mengetahui bagaimana pemerintah kota memandang agenda tersebut. Apakah ada kendala administratif? Apakah permohonan dukungan belum memenuhi persyaratan? Ataukah terdapat persoalan lain yang belum disampaikan kepada penyelenggara?
Tanpa penjelasan resmi, semua kemungkinan itu masih sebatas pertanyaan. Justru karena itulah Pemko Lhokseumawe perlu memberikan keterangan yang terang, bukan membiarkan ruang kosong informasi diisi oleh dugaan.
Ketidakhadiran Wali Kota dalam sebuah acara tidak dengan sendirinya membuktikan pemerintah tidak peduli terhadap pemuda. Demikian pula, belum terbalasnya surat menurut keterangan panitia tidak otomatis menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Penilaian yang adil harus mempertimbangkan penjelasan dari semua pihak.
Namun, persoalan ini juga tidak patut direduksi menjadi perkara seremonial. Yang dipersoalkan KNPI bukan semata-mata kursi pejabat yang kosong, melainkan komunikasi yang disebut belum terbangun dan surat permohonan yang diklaim belum memperoleh jawaban.
Publik tentu ingin mengetahui apakah pemerintah kota memiliki mekanisme respons yang berjalan baik ketika organisasi masyarakat mengajukan kegiatan untuk pelajar. Jika ada kendala, apa kendalanya? Jika dukungan tidak dapat diberikan, apa alasannya? Dan jika permohonan masih diproses, kapan penyelenggara dapat memperoleh kepastian?
Jawaban atas pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar daftar pejabat yang hadir dalam pembukaan.
KNPI Sport Fest 2026 tetap bergulir dengan mengandalkan upaya mandiri penyelenggara. Ribuan pelajar telah datang dan kegiatan telah dimulai. Di tengah semangat mereka, pemerintah kota kini menghadapi pertanyaan yang belum terjawab: mengapa komunikasi yang diklaim telah diupayakan berbulan-bulan belum menghasilkan audiensi, dan mengapa surat permohonan dukungan disebut belum mendapat balasan hingga kegiatan berlangsung?
Hingga berita ini disusun, redaksi masih menunggu klarifikasi dari Pemerintah Kota Lhokseumawe, termasuk Wali Kota dan pihak terkait, mengenai status surat permohonan, kendala audiensi, serta alasan tidak adanya perwakilan pemerintah dalam pembukaan kegiatan.
Sebab, ketika ribuan pelajar sudah bergerak membangun ruang prestasi, yang ditunggu bukan semata-mata kehadiran pejabat di panggung pembukaan. Yang lebih mendasar adalah kejelasan respons pemerintah apakah suara organisasi kepemudaan telah ditindaklanjuti, masih diproses, atau justru belum memperoleh jawaban sama sekali?(A1)
