Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I itu dinilai dikerjakan dengan kualitas buruk. Sejumlah bagian bangunan, termasuk pondasi, disebut tidak dilakukan pengecoran secara semestinya.
Kondisi tersebut memicu keberatan warga yang mempertanyakan kualitas pekerjaan serta mekanisme pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Kami masyarakat sudah melakukan komplain pada pekerjaan. Akan tetapi, komplain kami tidak direspons. Alasannya, kalau dibuat bagus tidak dapat untung karena harus menyetor 40 persen,” kata Ari, warga Meunasah Reuleut.
Ari menduga buruknya kualitas pekerjaan berkaitan dengan adanya pihak lain yang mengerjakan kegiatan tersebut. Ia juga menuding terdapat keterlibatan pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan.
Menurut dia, mekanisme tersebut patut dipertanyakan karena kegiatan P3-TGAI semestinya dilaksanakan oleh kelompok P3A penerima program, bukan dialihkan kepada pihak ketiga.
“Seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan kelompok P3A gampong. Namun, Karuna Putra, Sekjen GP Ansor Bireuen, tidak mengizinkan kelompok P3A yang mengerjakan. Alasannya karena dia sudah setor fee,” ujar Ari.
Pernyataan mengenai dugaan setoran fee dan keterlibatan pihak tertentu tersebut merupakan tudingan dari warga dan masih memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan pelaksanaan program, terutama apabila benar pekerjaan fisik tidak dikerjakan oleh kelompok penerima sebagaimana mekanisme yang ditetapkan.
Hingga berita ini ditulis, media masih melakukan konfirmasi kepada Karuna Putra selaku Sekjen GP Ansor Bireuen terkait tudingan tersebut, termasuk mengenai dugaan setoran fee, keterlibatan pihak ketiga, serta kualitas pekerjaan saluran irigasi di Gampong Meunasah Reuleut.
Konfirmasi juga diperlukan dari pihak BWS Sumatera I dan kelompok P3A penerima kegiatan untuk memastikan mekanisme pelaksanaan, pihak yang mengerjakan pekerjaan fisik, serta standar dan pengawasan kualitas pekerjaan di lapangan.
Jika temuan mengenai kualitas pekerjaan dan dugaan pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga tersebut terbukti, persoalan ini tidak sekadar menyangkut buruknya hasil pembangunan, tetapi juga menyentuh aspek transparansi, kepatuhan terhadap mekanisme program, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.(MH)
