Oleh : Rosyidah Muslimah, S.Kom.I
(Pemerhati Sosial)
Aliansi Balikpapan Bergerak melakukan aksi demo mengenai persoalan air bersih, antrean BBM bersubsidi, hingga pemadaman listrik. Menurut Susliadin koordinator Aliansi Balikpapan Bergerak, "Persoalan-persoalan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kami meminta pemerintah tidak hanya memberikan respons, tetapi juga menghadirkan langkah konkret dan terukur." Karena hal tersebut telah berulang kali disampaikan melalui aksi dan evaluasi sejak 2024, tetapi masyarakat masih menunggu tindak lanjut yang dinilai konkret dari pemerintah.
Tak hanya di Balikpapan, masalah antrean bahan bakar minyak (BBM) kini menjadi isu hangat di tengah masyarakat Samarinda dan sekitarnya, berdampingan dengan persoalan pemadaman listrik bergilir. DPRD Samarinda Soroti Antrean Panjang BBM, Desak Tambahan Kuota hingga Bentuk Satgas Pengawas.
Tuntutan mahasiswa atas pelayanan dan pertanggungjawaban pemimpin atas berbagai problem saat ini memang sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya di Balikpapan. Namun masyarakat dalam hal ini yang terwakili oleh aksi mahasiswa harus memahami bahwa tuntutan praktis tidak akan efektif karena tata kelola pemerintahan yang menghasilkan kebijakan untuk masyarakat dan sumber daya energi saat ini dikelola sesuai aturan Kapitalis yang liberal.
Solusi pragmatis lewat demo, termasuk apa yang diungkapkan oleh penguasa tentu tidak akan pernah adil dan tidak akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang cerdas dan jajaran penguasa harusnya melihat persoalan dari akar dan hulu karena sikap dan kebijakannya akan berpengaruh pada masyarakat.
Akar masalah sebenarnya karena liberalisasi SDAE(Air, BBM, listrik) sesuai dengan paradigma kapitalisme liberal yang menyerahkan SDAE pada mekanisme pasar dan swasta/asing, sementara posisi negara hanya sebagai regulator. Padahal jika semua SDAE dikelola oleh negeri sendiri keuntungannya bisa mencapai Rp 200 ribu trilliun menurut pengamat energi Kurtubi. Sehingga jumlah yang banyak ini akan mampu menghidupi kebutuhan rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke dengan merata.
Masyarakat harus dicerdaskan dengan melihat akar persoalannya, sudah satu abad kita hanya mengganti orang yang berkuasa tapi tidak mengganti sistem yang mampu mengubah keadaan saat ini menjadi lebih baik. Karena sejatinya agama Islam memiliki solusi atas setiap permasalahan manusia hingga bernegara, sehingga termasuk bagian dari keimanan ketika mengambil Islam sebagai solusi. Dengan pemahaman politik Islam yang benar maka masyarakat akan berdakwah kepada penguasa dan menuntut solusi sistemis.
Rasulullah saw bersabda:
اَلنَّاسُ شُرَكًاءٌ فِي ثَلاَثٍ: اَلْكَلَأُ وَالْمَاءُ وَالنَّارُ
Artinya: "Manusia berserikat dalam tiga perkara: padang rumput (atau hasil tumbuhan), air, dan api (sumber energi/bahan bakar)." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Dalam pandangan Islam, SDAE (air, BBM, listrik) adalah milik umat yang seharusnya dikelola negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjalankan amanah meriayah rakyat memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam memiliki aturan mengenai kekayaan alam, dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah dalam negri hingga hasilnya bisa dirasakan oleh setiap rakyatnya.
SDA yang menyangkut hajat hidup orang banyak—seperti air, hutan, padang rumput, dan barang tambang dalam skala besar—dikategorikan sebagai milik umum. Negara bertindak sebagai operator/pengelola atas nama rakyat, dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat (subsidi, fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan), bukan dikuasai oleh kelompok elit atau swasta semata.
Rasulullah SAW melarang seorang sahabat bernama Abyadh bin Hamil untuk memiliki tambang garam secara eksklusif karena garam saat itu merupakan kebutuhan publik yang krusial. Rasulullah menarik kembali konsesi tambang tersebut dan menjadikannya fasilitas umum.
Dalam Islam pentingnya berhukum pada aturan Allah adalah kewajiban, dan setiap yang diwajibkan sudah pasti yang terbaik untuk hambaNya. Dan keberhasilannya dapat dibuktikan dalam sejarah, yaitu ketika jumlah kejahatan dan kemaksiatan berkurang drastis, dan di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz jumlah orang miskin penerima zakat berkurang. Wallahu'alam bisshawab
