BLANGKEJEREN — Pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues menjadi sorotan masyarakat. Minimnya keterbukaan informasi mengenai perencanaan dan realisasi belanja memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan keuangan daerah. Senin (16 Nov 2026).
Sejumlah pos belanja, mulai dari perjalanan dinas, makan dan minum, honorarium, jasa tenaga, alat tulis kantor hingga pengadaan barang dan jasa, dipersoalkan karena rincian penggunaan dan dokumen pendukungnya dinilai belum dapat diakses secara memadai oleh publik.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap potensi penyimpangan, seperti penggelembungan harga, kegiatan fiktif, penerima honorarium tidak sesuai, hingga pengadaan yang tidak kompetitif. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan audit oleh lembaga berwenang.
Bupati Gayo Lues dituntut tidak tinggal diam. Sebagai pimpinan daerah, bupati perlu memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang menyangkut kepentingan generasi muda.
Desakan juga diarahkan kepada Kejaksaan Negeri Blangkejeren agar menelaah indikasi persoalan tersebut dan berkoordinasi dengan lembaga pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
Keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta prinsip pengelolaan keuangan negara dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.
Pertanyaan publik kini sederhana: berapa anggaran yang dibelanjakan, untuk kegiatan apa, siapa penerimanya, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan sekolah serta peserta didik di Gayo Lues?
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak Dinas Pendidikan maupun Bupati Gayo Lues terkait persoalan keterbukaan informasi tersebut.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Bupati Gayo Lues, Kepala Dinas Pendidikan, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan dokumen pendukung demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Transparansi anggaran pendidikan bukan kemurahan hati pejabat, melainkan hak masyarakat dan kewajiban pemerintah.(Ak)