Oleh Siti Subaidah
(Pemerhati Lingkungan dan Generasi)
Masyarakat Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, menyambut antusias bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah setelah lebih dari tiga bulan kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Terlihat warga berbondong-bondong membawa galon dan jeriken untuk menampung air yang dibagikan.
Selama berbulan-bulan masyarakat berjuang mencari sumber air yang masih bisa dimanfaatkan. Warga terpaksa menggali bagian bekas aliran sungai untuk dijadikan sumur-sumur kecil. Air dari galian tersebut digunakan untuk mandi dan mencuci, meski jumlahnya terbatas dan terkadang tidak mencukupi. Sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air dari tandon yang bersumber dari mata air.
Kondisi itu semakin terasa setelah debit air menurun akibat kemarau panjang yang juga menyebabkan Bendungan Benanga mengalami kekeringan. Kesulitan warga semakin bertambah lantaran jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) belum menjangkau pemukiman mereka. Ketika sumber air di sekitar tempat tinggal mulai mengering, warga tidak memiliki banyak pilihan selain membeli air atau mencari sisa air di bekas aliran sungai.
Warga berharap pemerintah terus menyalurkan bantuan air bersih selama kondisi belum membaik. Selain itu, mereka meminta agar jaringan Perumdam segera menjangkau Muang Dalam sehingga kebutuhan air bersih tidak lagi menjadi persoalan berkepanjangan setiap musim kemarau.
Tidak Menyentuh Akar
Air adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Namun, saat ini kita kerap di hadapkan pada kasus krisis air yang menimpa sejumlah wilayah terutama di pedalaman atau pinggiran kota. Layanan PDAM kebanyakan tidak menjangkau daerah-daerah tersebut. Sekalipun ada terkadang macet atau bahkan sama sekali tidak mengalir sehingga memperparah keadaan ketika memasuki musim kemarau.
Sekian bulan masyarakat berjuang sendiri mencari air bersih. Negara abai menjamin ketersediaan air untuk masyarakat. Bantuan yang ada terkesan lambat dan minim. Bahkan tidak menyentuh akar permasalahan. Sampai kapan masyarakat berjibaku mencari sumber mata air dan merogoh kantong lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan air harian mereka?
Penyebab krisis air memang terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah semakin berkurangnya daerah resapan air. Sudah jamak kita ketahui bahwa pembukaan lahan terutama hutan (Deforestasi) terus terjadi demi proyek pertambangan, perumahan, ataupun industri. Hutan yang harusnya menjadi tempat resapan air alami dengan kapasitas besar kini semakin berkurang dan kehilangan fungsinya. Belum lagi dengan kapitalisasi sumber mata air oleh industri air kemasan menyebabkan air termonopoli oleh segelintir para pemilik modal. Sumber mata air pegunungan di eksploitasi secara besar-besaran yang pada akhirnya menyebabkan sumur-sumur masyarakat di daerah sekitar menjadi kering. Sungai ataupun danau pun tidak bisa dipakai karena telah mengalami pencemaran limbah industri. Krisis air semakin parah mana kala memasuki musim kemarau. Negara tidak segera hadir untuk mengantisipasi dan memberikan solusi tuntas.
Inilah wajah buruk sistem kapitalisme yang dianut oleh negara ini. Tata kelola kapitalistik yang di legalkan lewat kebijakan membuat kebutuhan dasar masyarakat seperti air tidak mendapat prioritas. Justru kepentingan para kapital yang diberi karpet merah. Industri mereka yang menghancurkan ekosistem terus tumbuh. Sementara masyarakat terhimpit oleh dampak lingkungan tanpa tahu harus berbuat apa. Sementara pengambil kebijakan mencari kambing hitam dengan menyalahkan alam. Inilah simbiosis mutualisme sejati antara pejabat korup dan keserakahan pemilik modal.
Syara Mengatasi Krisis Air
Pandangan syara terhadap air adalah bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia (asasiyah) yang harus terpenuhi. Bahkan merupakan harta milik umum (umat) yang konsekuensinya tidak boleh diberikan atau dimiliki oleh individu ataupun swasta. Negara wajib bertanggung jawab untuk mengelola sumber air yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
“Kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan api” ( HR. Abu Daud).
Dalam Islam, tidak boleh ada celah bagi para kapital untuk mengeksploitasi dan memiliki sumber air bersih tersebut. Kapitalisasi dan privatisasi sumber mata air yang marak terjadi saat ini sejatinya telah mencuri dan mengambil hak masyarakat akan kebutuhan air. Para pemilik modal atau penguasa tidak dibiarkan untuk masuk dalam pembiayaan dan pembangunan sumber mata air dengan dalih investasi. Investasi dalam kapitalisme adalah pintu penjajahan yang akan melahirkan intervensi dan monopoli terhadap hajat hidup masyarakat termasuk air. Masyarakat jadi pasar dan mereka memperoleh untung besar karena barang yang ditawarkan mau tidak mau dibeli karena butuh.
Selanjutnya, negara berkewajiban menjaga daerah resapan air seperti hutan dengan cara pembatasan wilayah yaitu memetakan lahan-lahan yang boleh digunakan (produktif) dan yang tidak. Selain itu, negara juga harus memulihkan sumber-sumber daya air yang rusak serta memelihara dan menjaga sumber air tersebut.
Pemenuhan kebutuhan air masyarakat pun akan diberikan oleh negara secara gratis, mudah dan menjangkau seluruh lapisan. Oleh karena itu negara akan menjamin ketersediaan air bersih dengan adanya industri perpipaan air yang menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil sekalipun. Untuk itu para ahli terkait akan di berdayakan, di samping penggunaan teknologi sains yang tentunya akan membantu terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih.
Inilah bentuk periayahan atau pengaturan syariat Islam yang dijadikan landasan dalam bernegara. Ketika aturan sang pencipta dipakai maka masyarakat akan jauh dari ketidakadilan dan kenestapaan. Sebaliknya jika aturan tersebut justru tidak diindahkan maka umat akan menjadi objek kedzholiman. Wallahu alam
