Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: berapa jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dibiayai, di mana lokasinya, dan bagaimana perhitungan tagihan hingga mencapai miliaran rupiah?
Tak hanya itu, rencana pengadaan mobil double cabin 4x4 senilai Rp608,5 juta serta tiga paket pengadaan PJU senilai Rp736,15 juta juga diminta diperiksa.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dishub Aceh Timur, Zulkifli, ST., MH., hanya menjawab:
"Kami laksanakan sesuai aturan. Masalah PLN juga ada aturan, sesuai MOU PLN dengan Bupati Aceh Timur."
Pernyataan tersebut belum menjawab pertanyaan mengenai rincian tagihan listrik, jumlah lampu aktif, kebutuhan kendaraan, serta dasar pembagian paket pengadaan.
Tokoh masyarakat mendesak Kajari Idi Rayeuk melakukan pemeriksaan terhadap kewajaran tagihan listrik, kebutuhan kendaraan, mekanisme pengadaan PJU, hingga kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan.
Masyarakat juga mempertanyakan anggaran perlengkapan jalan sebesar Rp1,02 miliar. Rincian jenis barang, jumlah, harga satuan, dan lokasi pemasangan dinilai harus dibuka kepada publik.
Jawaban normatif tidak cukup untuk menjelaskan anggaran sebesar itu. Publik membutuhkan data, bukan sekadar pernyataan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai aturan.
Kini, Kejari Idi Rayeuk didesak memastikan seluruh perencanaan dan penggunaan anggaran tersebut transparan, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan publik semakin tajam apakah Rp11,7 miliar untuk tagihan listrik benar-benar sesuai kebutuhan, dan apakah seluruh belanja Dishub Aceh Timur telah melalui perhitungan yang dapat diuji?
Sorotan ini merupakan tuntutan transparansi dan pemeriksaan, bukan kesimpulan adanya tindak pidana. Dishub Aceh Timur tetap memiliki hak memberikan penjelasan dan klarifikasi.(Ak)
