BIREUEN – Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Keude Tambu, Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, menuai sorotan serius. Anggaran program ketahanan pangan tahun 2025 sebesar Rp136 juta dilaporkan belum direalisasikan hingga 3 November 2026. Sementara itu, hasil penjualan sapi dari program tahun 2024 juga disebut belum masuk ke kas BUMG. Jumat (13 Nov 2026).
Dua persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi pengelolaan dana publik di tingkat gampong. Anggaran yang seharusnya diputar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat justru masih mengendap, sedangkan pertanggungjawaban hasil penjualan aset usaha periode sebelumnya belum terang.
Ketua BUMG Keude Tambu, Khairul, mengakui bahwa program ketahanan pangan yang bersumber dari anggaran 2025 belum dijalankan. Ia menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan permintaan masyarakat yang disampaikan melalui rapat umum.
“Memang belum kami jalankan BUMG tahun 2025. Atas permintaan masyarakat melalui hasil rapat umum, kami ingin dana BUMG tahun lalu yang sudah dijalankan,” ujar Khairul saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, dana sebesar Rp136 juta tersebut masih tersimpan di rekening BUMG dan belum digunakan untuk melaksanakan program ketahanan pangan tahun 2025.
Namun, alasan penundaan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Apakah keputusan rapat masyarakat telah dituangkan dalam berita acara dan didukung mekanisme administrasi yang sesuai ketentuan? Apakah perubahan atau penundaan pelaksanaan program telah memperoleh persetujuan pihak berwenang?
Pertanyaan lain muncul terkait hasil penjualan sapi dari program ketahanan pangan tahun 2024. Khairul mengungkapkan bahwa hingga 3 November 2026, hasil penjualan tersebut belum masuk ke kas BUMG.
Persoalan ini perlu ditelusuri secara cermat. Khairul diketahui menjabat sebagai Ketua BUMG berdasarkan SK tahun 2025. Karena itu, tanggung jawab atas pengelolaan dan transaksi aset pada 2024 harus ditelusuri berdasarkan periode kepengurusan serta pihak yang berwenang saat itu.
Ke mana hasil penjualan sapi tersebut dialirkan? Berapa ekor sapi yang dijual, berapa nilai transaksi keseluruhan, siapa pihak penerima pembayaran, dan apa dasar penggunaan uang hasil penjualan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh berhenti sebagai polemik. Harus ada dokumen transaksi, catatan aset, rekening koran, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Camat Simpang Mamplam dan Bupati Bireuen didesak mengambil langkah konkret untuk memastikan persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Pemerintah daerah perlu meminta klarifikasi resmi sekaligus menelusuri administrasi pengelolaan keuangan dan aset BUMG Keude Tambu.
Inspektorat Kabupaten Bireuen juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Rp136 juta, keberadaan dana dalam rekening, inventarisasi aset sapi, bukti penjualan, aliran dana, serta laporan pertanggungjawaban pengurus BUMG periode 2024 dan 2025.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah persoalan ini sebatas keterlambatan pelaksanaan program dan kelemahan administrasi atau terdapat penyimpangan yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Dana BUMG bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Anggaran tersebut merupakan instrumen ekonomi masyarakat yang harus dikelola secara transparan, produktif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mengendapnya Rp136 juta tanpa realisasi program, ditambah belum jelasnya pencatatan hasil penjualan sapi tahun 2024, menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Masyarakat berhak mengetahui kondisi sebenarnya. Pengurus BUMG maupun pemerintah gampong juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan menunjukkan dokumen pertanggungjawaban.
Jangan sampai program yang dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat justru terjebak dalam persoalan administrasi dan ketidakjelasan pengelolaan aset.
Kini, publik menunggu jawaban mengapa Rp136 juta belum direalisasikan dan ke mana hasil penjualan sapi tahun 2024?(A1)
