Diterima di Sekolah, tetapi Benarkah Diberi Kesempatan?


author photo

13 Nov 2026 - 15.04 WIB




Sebuah sekolah mungkin telah membuka pintu bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Mereka diterima sebagai peserta didik, duduk di ruang kelas yang sama, dan mengikuti kegiatan sekolah bersama anak-anak lainnya. Namun, ada pertanyaan yang sering luput dari perhatian: apakah kehadiran mereka benar-benar diikuti dengan kesempatan untuk belajar dan berkembang? Sebab, diterima di sekolah belum tentu berarti mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.

Pendidikan inklusif seharusnya tidak berhenti pada penerimaan peserta didik dengan kebutuhan yang beragam. Sekolah juga perlu memastikan bahwa setiap anak dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Sayangnya, kesiapan untuk mewujudkan hal tersebut masih menjadi persoalan. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, tenaga pendidik dengan kompetensi yang sesuai, maupun metode pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan peserta didik.

Persoalan ini bukan sekadar dugaan. ANTARA pada 1 April 2024 memberitakan data Kemendikbudristek bahwa terdapat 40.164 satuan pendidikan formal yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus per Desember 2023. Namun, hanya 5.956 satuan pendidikan atau 14,83 persen yang memiliki guru pembimbing khusus. Data tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara akses pendidikan dan kesiapan layanan pendukungnya.

Lantas, bagaimana anak dapat memperoleh pengalaman belajar yang optimal apabila kebutuhan mereka belum sepenuhnya dipahami? Anak yang mengalami hambatan dalam berkomunikasi, bergerak, memahami materi, atau berinteraksi tentu tidak dapat selalu mengikuti pendekatan pembelajaran yang seragam. Mereka membutuhkan penyesuaian yang tepat, bukan pengabaian ataupun tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan segala keterbatasan fasilitas sekolah.

Sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam yang sedang mempelajari mata kuliah Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus, saya memandang persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan teknis pembelajaran, tetapi juga menyangkut cara kita memandang sesama manusia. Dalam Islam, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Hal ini dapat direnungkan melalui Surah 'Abasa ayat 1–10, yang mengisahkan teguran Allah Swt. kepada Rasulullah saw. ketika beliau bermuka masam dan berpaling dari seorang tunanetra yang datang untuk memperoleh pengajaran. Peristiwa tersebut mengingatkan bahwa seseorang tidak sepatutnya diabaikan karena kondisi fisik maupun keterbatasannya.

Nilai tersebut relevan dalam pendidikan inklusif. Memberikan kesempatan kepada ABK bukan berarti mengasihani mereka, melainkan mengakui hak dan potensi yang mereka miliki. Keadilan juga tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama, tetapi memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Dengan demikian, perbedaan tidak menjadi alasan untuk membatasi kesempatan seseorang dalam memperoleh pendidikan.

Karena itu, sekolah perlu meningkatkan kesiapan fasilitas dan layanan pembelajaran, guru perlu mengembangkan pemahaman tentang keberagaman peserta didik, sedangkan masyarakat perlu menghilangkan stigma yang merendahkan. Pendidikan inklusif membutuhkan komitmen bersama, bukan sekadar kebijakan atau slogan.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang pendidikan inklusif bukan hanya apakah sekolah bersedia menerima ABK, tetapi apakah mereka benar-benar diberi kesempatan untuk berkembang. Sebab, hak memperoleh pendidikan tidak selesai ketika seorang anak berhasil masuk ke ruang kelas. Hak itu baru bermakna ketika ia juga mendapatkan kesempatan untuk belajar, berpartisipasi, dan menunjukkan potensinya.
Bagikan:
KOMENTAR