Karhutla Meluas, Kapitalisme Biang Kerusakan


author photo

21 Nov 2026 - 13.02 WIB



Oleh: Nana Juwita, S.Si.

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menunjukkan wajah aslinya sebagai krisis ekologis yang terus berulang dari tahun ke tahun. Alih-alih mereda seiring berbagai janji mitigasi dan perbaikan tata kelola, kepulan asap serta kobaran api justru kian meluas ke berbagai penjuru negeri. Fenomena ini bukan sekadar anomali cuaca atau dampak musim kemarau semata, melainkan cerminan nyata dari rapuhnya sistem pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang diterapkan saat ini. Ketika hutan dan lahan diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang diprivatisasi melalui skema perizinan korporasi, maka kelestarian alam dan keselamatan rakyat kerap dikorbankan demi mengejar akumulasi keuntungan.

Meluasnya Karhutla hingga ke Wilayah Konsesi dan Tambang

Data resmi yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memotret betapa seriusnya eskalasi karhutla yang masih terus terjadi di sejumlah wilayah Indonesia hingga pertengahan November 2026. Berdasarkan pemantauan dan laporan perkembangan situasi penanganan bencana di tanah air, BNPB mencatat keberadaan sebanyak 521 titik karhutla yang tersebar di berbagai daerah. Dari ratusan titik kejadian tersebut, total luas lahan yang hangus terbakar dilaporkan mencapai 1.332 hektare. Ironisnya, di tengah upaya pemadaman yang diklaim terus berjalan, lonjakan titik api justru tercatat sangat tajam di beberapa wilayah. Sulawesi Tenggara menjadi daerah dengan peningkatan titik api terbesar yang mencapai angka 146 persen, sementara sejumlah wilayah lain seperti Papua Selatan memang mengalami penurunan, namun tidak menghapus fakta bahwa ancaman kebakaran masih mengepung kawasan timur hingga tengah Indonesia.

Temuan yang paling menyita perhatian publik sekaligus menyingkap akar persoalan adalah sebaran lokasi kebakaran itu sendiri. Melalui pengembangan sistem pelacakan karhutla yang mampu memetakan titik kebakaran hingga ke tingkat pemegang izin lahan, BNPB mengidentifikasi bahwa sebaran titik panas (hotspot) banyak berada di dalam wilayah konsesi perusahaan. Meski pihak otoritas menyatakan bahwa temuan spasial tersebut masih memerlukan proses verifikasi lapangan lebih lanjut, indikasi kuat keterkaitan antara aktivitas korporasi pemegang izin dengan kemunculan titik api tidak dapat lagi dipandang sebelah mata. Fakta di lapangan membuktikan bahwa karhutla tidak hanya melanda kawasan hutan lindung atau areal perkebunan konvensional, tetapi juga merambah ke kawasan perizinan pertambangan.

Di Sulawesi Tenggara, misalnya, peristiwa kebakaran lahan terjadi di sejumlah titik strategis, mulai dari hangusnya dua hektare lahan di Buton Selatan yang harus dipadamkan oleh tim gabungan, hingga munculnya kejadian karhutla di wilayah operasional pertambangan seperti di kawasan Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa yang melibatkan penanganan bersama antara pihak korporasi seperti PT Vale Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Rangkaian fakta dari berbagai laporan kebencanaan ini menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan memiliki korelasi erat dengan kawasan yang telah dibebani izin usaha, baik di sektor perkebunan maupun pertambangan. Selama pola penguasaan lahan berbasis konsesi ini dibiarkan tanpa koreksi mendasar, pemadaman api di permukaan hanya akan menjadi rutinitas pemadam kebakaran yang tidak pernah menyentuh sumber bara yang sesungguhnya.

Kapitalisme sebagai Biang Kerusakan Ekologis

Jika ditelaah secara mendalam menggunakan timbagan syariah, berulangnya tragedi karhutla di wilayah konsesi korporasi bukanlah sebuah kebetulan teknis, melainkan konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi Kapitalisme. Dalam paradigma Kapitalisme, alam beserta seluruh isinya—termasuk hutan belantara, lahan gambut, hingga kandungan mineral di perut bumi—dipandang semata-mata sebagai aset ekonomi dan faktor produksi yang bebas dikuasai oleh siapa saja yang memiliki kekuatan modal. Asas kebebasan kepemilikan (al-hurriyah al-milkiyah) yang menjadi pilar utama Kapitalisme mendorong privatisasi sumber daya alam secara besar-besaran. Oleh karena itu, sangat wajar apabila titik-titik panas terus bermunculan di wilayah konsesi perusahaan dan kawasan izin pertambangan, sebab motif utama korporasi dalam mengelola lahan adalah efisiensi biaya dan maksimalisasi laba, bukan menjaga keseimbangan ekosistem.

Lebih jauh lagi, sistem Kapitalisme memaksa negara untuk mengeluarkan kebijakan obral konsesi lahan dan izin tambang secara luas kepada para pemilik modal demi mengejar target pertumbuhan ekonomi dan investasi. Akibatnya, peta penguasaan lahan di negeri ini mengalami ketimpangan yang ekstrem, di mana jutaan hektare hutan dan tanah produktif berada di bawah kendali segelintir korporasi raksasa. Ketika orientasi pengelolaan lahan telah bergeser menjadi kepentingan bisnis dan akumulasi kapital, maka perlindungan terhadap keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan otomatis terpinggirkan. Pembukaan lahan dengan cara membakar atau kelalaian menjaga area konsesi dari potensi kebakaran menjadi risiko yang kerap dianggap murah secara kalkulasi bisnis dibandingkan biaya pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning) yang memerlukan investasi alat berat lebih mahal.

Di sisi lain, Kapitalisme mereduksi peran negara sehingga tidak lagi berfungsi sebagai pengurus rakyat (raa'in) yang bertanggung jawab penuh atas kelestarian alam, melainkan sekadar bertindak sebagai regulator pemberi izin dan penengah kepentingan para pemodal. Dalam posisi seperti ini, fungsi pengawasan negara menjadi sangat lemah, birokrasi verifikasi lapangan berjalan lambat, dan penegakan hukum cenderung tumpul ketika berhadapan dengan korporasi besar. Bahkan ketika pelanggaran terbukti terjadi di area konsesi, sanksi hukum yang dijatuhkan sering kali bersifat administratif atau denda finansial yang nilainya tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang telah diraup perusahaan. Akibatnya, sanksi tersebut gagal memberikan efek jera, sementara rakyat luas terus menanggung kerugian kesehatan akibat kabut asap, hilangnya mata pencaharian, serta rusaknya daya dukung lingkungan.

Islam Memandang Tata Kelola Hutan dan Lingkungan 

Untuk memutus mata rantai kerusakan lingkungan secara permanen, umat membutuhkan perubahan sistemis dengan kembali kepada aturan Islam kafah yang diterapkan dalam institusi negara Khilafah. Islam memiliki konsep kepemilikan yang sangat tegas dan adil dalam menata sumber daya alam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang gembalaan (termasuk hutan), dan api, syariat Islam menetapkan hutan, padang rumput, sumber air, serta barang tambang dengan deposit besar sebagai kepemilikan umum (al-milkiyah al-'ammah). Karena berstatus sebagai milik umum, negara diharamkan menyerahkan penguasaan dan kepemilikan hutan maupun tambang besar kepada individu atau korporasi swasta. Negara wajib mengelolanya secara langsung dan mengembalikan seluruh hasilnya demi kemaslahatan seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Dalam konstruksi pemerintahan Islam, negara hadir sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang memikul tanggung jawab penuh untuk menjaga kawasan hutan dan ekosistem dari segala bentuk perusakan. Negara tidak akan menunggu bencana meluas atau terjebak dalam prosedur birokrasi yang berlarut-larut ketika mendeteksi potensi bahaya. Dengan dukungan anggaran negara yang kuat dari pos pengelolaan kepemilikan umum (Baitul Mal), Khilafah akan membangun sistem pemantauan dini berbasis teknologi mutakhir, menyediakan infrastruktur pencegahan kebakaran secara merata, serta menyiagakan pasukan pemadam profesional yang bergerak cepat begitu ditemukan titik api di lapangan. Tidak ada kompromi antara kepentingan ekonomi dengan keselamatan jiwa dan kelestarian alam, sebab dalam Islam menolak kemudaratan (dar'ul mafasid) harus didahulukan atas upaya menarik kemaslahatan.

Ketegasan tata kelola tersebut juga ditopang oleh sistem peradilan dan sanksi (uqubat) yang adil serta menimbulkan efek jera nyata. Setiap pihak yang terbukti merusak lingkungan, membakar hutan, atau lalai menjaga wilayah yang menjadi tanggung jawabnya hingga menimbulkan bahaya bagi masyarakat luas akan dikenai sanksi ta'zir. Bentuk dan kadar hukuman ta'zir ini ditetapkan secara tegas oleh Khalifah atau Qadhi (hakim) sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan—mulai dari pencabutan hak kelola, penyitaan harta untuk pemulihan ekosistem, hukuman penjara, hingga sanksi fisik yang setimpal—tanpa pandang bulu terhadap status sosial maupun kekuatan finansial pelaku.

Pilar terakhir yang menyempurnakan konstruksi Islam kafah adalah pembangunan ketakwaan individu melalui sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Negara menanamkan kesadaran mendalam bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang dilarang keras berbuat kerusakan (fasad) setelah Allah menciptakannya dengan penuh keseimbangan. Setiap muslim dididik untuk meyakini bahwa sekecil apa pun perbuatan merusak alam akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah SWT. Dengan perpaduan antara kontrol ketakwaan individu yang lahir dari akidah yang kokoh, pengawasan sosial masyarakat yang peduli amar makruf nahi munkar, serta penerapan hukum negara yang tegas dalam bingkai Khilafah, kelestarian hutan dan alam Indonesia akan terjaga secara hakiki dan berkelanjutan.
Bagikan:
KOMENTAR