Yuyun Novia, S.Th.I
Hanya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, populasi liar badak Jawa masih bertahan. Spesies berstatus Kritis (Critically Endangered) ini menghadapi ancaman kepunahan global. Namun, pada 12 November 2026, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan gagasan memindahkan sebagian badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. Bahkan, proyek relokasi itu ditawarkan kepada calon investor dalam forum COP31. Pemerintah menyebutnya sebagai upaya mitigasi risiko tsunami dan erupsi Anak Krakatau. Kementerian Kehutanan menegaskan, hingga 15 November, relokasi masih sebatas wacana dan belum diputuskan.
Di tengah rencana tersebut, WALHI mempertanyakan urgensi pemindahan dan menyoroti dugaan keterkaitannya dengan potensi pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon. Dugaan motif tambang itu belum terkonfirmasi. Tambang emas Cibaliung sendiri berada di luar kawasan taman nasional; belum ada bukti resmi bahwa relokasi dirancang untuk membuka jalan bagi pertambangan. Justru karena itu, pemerintah wajib membuka seluruh kajian, peta konsesi, proses komunikasi dengan investor, serta potensi konflik kepentingan kepada publik.
Memindahkan satwa dari habitat alaminya bukan tindakan administratif sederhana: perlu bukti kelayakan habitat tujuan, kajian risiko, kesiapan ekosistem, jaminan keselamatan jangka panjang, serta pengawasan independen berkala.
Negara tidak boleh menjadi kendaraan akumulasi kekayaan segelintir pihak. Jangan sampai jargon konservasi dipakai untuk menutupi keputusan yang menguntungkan pemodal, sementara keselamatan satwa langka dan kepentingan masyarakat menjadi taruhan. Badak bukan komoditas yang bisa dipindahkan sesuka kepentingan. Habitatnya bukan ruang kosong yang menunggu dibagi-bagi.
Dalam Islam, penguasa adalah ra'in, pengurus urusan rakyat, sekaligus penjaga amanah Allah atas bumi. Kekayaan alam merupakan milik umum yang pengelolaannya wajib menghadirkan kemaslahatan, bukan memperkaya oligarki. Negara wajib mencegah kerusakan lingkungan, melindungi satwa dan habitatnya, serta memastikan setiap kebijakan berbasis ilmu, transparansi, dan keadilan. Kekuasaan bukan alat bagi-bagi keuntungan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.