Oleh: Armiyati, S.Pd
(Pendidik & Pemerhati Generasi)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Papua kembali menyisakan persoalan serius. Bahkan juga dari beberapa bulan sebelumnya karhutla juga melanda di berbagai kota dan provinsi banyak masyarakat terdampak, sudah terdata 425.167 kasus ISPA hingga 5 November 2026, Selain ISPA, Kemenkes juga mencatat adanya kasus pneumonia, iritasi mata, penyakit kulit, hingga gangguan kesehatan lainnya akibat paparan kabut asap bahkan ada yang meninggal dunia.
Data yang disampaikan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menunjukkan bahwa titik panas di Papua Selatan mengalami peningkatan hingga 66 persen. Papua Selatan bahkan menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak di Indonesia, mencapai 903 titik. Angka ini mengalami fluktuasi dalam beberapa hari terakhir, yakni 865 titik pada 29 Oktober dan 490 titik pada 30 Oktober.(Kompas.com)
Sementara itu, Kabupaten Fakfak menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.
Di tengah besarnya kebakaran tersebut, masyarakat harus berjuang menyelamatkan lingkungan dan tempat tinggal mereka dengan peralatan yang sangat terbatas. Ada warga yang hanya mengandalkan daun, ranting, dan air yang diangkut menggunakan jeriken untuk menghadapi kobaran api. Sungguh ironis, ketika kebakaran meluas, masyarakat justru harus berjibaku dengan kemampuan seadanya.
Negara Di Mana Saat Rakyat Membutuhkan Perlindungan?
Peristiwa karhutla Papua semestinya tidak hanya dilihat sebagai bencana alam yang disebabkan oleh cuaca panas, kondisi lahan, atau sulitnya medan. Lebih dari itu, peristiwa ini perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi rakyat dan mengelola sumber daya alam.
Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi. Negara harus memiliki kemampuan mengantisipasi risiko, melakukan pengawasan, menyediakan sarana penanggulangan, serta memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan.
Apalagi, adanya titik api dengan konsentrasi tinggi di kawasan konsesi perkebunan swasta harus menjadi perhatian serius. Aktivitas pengelolaan lahan perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.
Persoalan ini juga memperlihatkan bagaimana sistem kapitalisme sekuler memandang pengelolaan kehidupan. Ketika keuntungan ekonomi dan kepentingan bisnis mendapatkan ruang yang sangat besar, kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan berisiko ditempatkan pada posisi kedua.
Dalam sistem kapitalisme, aktivitas ekonomi banyak digerakkan oleh orientasi keuntungan. Sumber daya alam pun kerap dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Jika tidak dibatasi oleh aturan yang kuat dan keberpihakan nyata kepada rakyat, pengelolaan sumber daya alam dapat melahirkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan penguasaan kekayaan.
Akibatnya, rakyat menjadi pihak yang paling merasakan dampak. Mereka kehilangan lingkungan yang sehat, menghadapi ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan, bahkan harus menanggung kerugian sosial dan ekonomi akibat bencana.
Inilah pentingnya mempertanyakan sistem yang melahirkan kebijakan.
Sebab, persoalan bukan semata-mata terletak pada siapa yang sedang memimpin, melainkan juga pada paradigma dan aturan yang menjadi dasar kepemimpinannya.
Kepemimpinan Islam: Penguasa adalah Ra'in dan Junnah
Dalam Islam, kekuasaan bukanlah alat untuk memperkaya diri, kelompok, atau kepentingan pemilik modal. Kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk mengurus dan melindungi rakyat sesuai dengan ketentuan Allah Swt.
Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."
(HR. Bukhari dan Muslim).
Rasulullah saw. juga bersabda:
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
"Sesungguhnya imam (pemimpin) adalah perisai, yang orang-orang berlindung di belakangnya dan menjadikannya pelindung."
(HR. Bukhari dan Muslim).
Karena itu, negara tidak cukup sekadar menyampaikan laporan dan imbauan. Negara wajib hadir melalui pencegahan karhutla, kesiapan sarana pemadaman, perlindungan warga, pemulihan lingkungan, serta pengawasan tegas terhadap pengelolaan hutan dan lahan.
Untuk mewujudkan kepemimpinan yang benar-benar mengurus dan melindungi rakyat, dibutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar pergantian kebijakan. Umat perlu membangun kesadaran politik Islam melalui dakwah yang terarah dan terorganisasi. Berbagai elemen umat—ulama, intelektual, aktivis, pendidik, dan masyarakat—perlu bersinergi bersama partai politik ideologis yang menjadikan Islam sebagai landasan pemikiran dan perjuangan.
Allah Swt. berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 104 tentang kewajiban adanya segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah kemungkaran.
Karhutla Papua bukan sekadar persoalan api dan asap. Ini juga persoalan tanggung jawab kepemimpinan. Jangan biarkan rakyat terus berjuang sendirian menghadapi bencana. Negara seharusnya menjadi pelindung, bukan sekadar penonton ketika hutan terbakar dan rakyat menderita.
Allāhu a‘lam bish-shawāb
