Oleh : Purwanti Rahayu
Kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pedalaman Kabupaten Paser kini mencapai titik kritis, memicu gelombang protes keras dari masyarakat. Tercemarnya sumber air bersih di tiga desa utama yakni Desa Rantau Layung, Rantau Buta, dan Kasungai ditengarai akibat maraknya operasi penambangan emas ilegal skala besar yang menggunakan ekskavator dan mesin pengeruk berkapasitas tinggi.
Warga mengaku kondisi sungai yang dulunya jernih dan menjadi penopang kebutuhan harian kini telah berubah keruh kecokelatan serta tertimbun endapan lumpur beracun selama beberapa tahun terakhir.
Menanggapi eskalasi bentrok sosial dan kerusakan ekosistem tersebut, DPRD Kabupaten Paser akhirnya menggelar musyawarah darurat guna merumuskan langkah penanganan terpadu. Salah satu usulan yang mencuat adalah pembentukan Raperda aktivitas tambang kerakyatan tanpa penggunaan alat berat. [Pusaranmedia.com]
Pertanyaannya, benarkah Raperda tambang kerakyatan tanpa alat berat menjadi solusi? Dan di mana peran negara dalam polemik ini?
*Negara Gagal Jaga Amanah*
Maraknya tambang ilegal yang merugikan masyarakat di Paser menunjukkan kegagalan negara dalam mengawasi dan melindungi kekayaan alam.
Negara terlihat lemah terhadap tambang ilegal, namun kuat dan memfasilitasi korporat atas nama legal dan investasi. Artinya, baik legal maupun ilegal sama saja merugikan rakyat, karena akar masalahnya adalah negara telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai pengelola kekayaan alam. Negara hanya menjadi regulator yang memberi izin kepada swasta untuk mengeruk keuntungan, bukan sebagai pelaksana yang mengelola untuk rakyat.
Raperda mengenai tata kelola tambang kerakyatan dengan syarat tanpa alat berat bukanlah solusi mendasar. Justru ini mengalihkan fokus masalah. Masalah utamanya bukan alat beratnya, tapi aktivitas perusakan lingkungan yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa penindakan tegas.
Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah tindak tegas terhadap tambang ilegal yang sudah merusak sumber air dan ekosistem. Dengan adanya tindak tegas, rakyat akan melihat bahwa negara berpihak dan ada untuk rakyat, bukan untuk pengusaha.
*Tambang Milik Umum, Negara yang Mengelola*
Islam memiliki tata kelola pertambangan yang sangat jelas dan tidak akan berdampak pada kerusakan lingkungan jika diterapkan secara kaffah.
*1. Tambang adalah Milik Umum, Haram Diserahkan ke Swasta*
Rasulullah SAW bersabda:
_“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput (hutan), dan api (energi/tambang).”_ *(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)*
Para ulama menjelaskan, termasuk dalam kategori api adalah seluruh kekayaan tambang yang depositnya besar. Seperti tambang emas di Paser yang menggunakan ekskavator dan pengeruk berkapasitas tinggi, ini jelas termasuk milik umum. Konsekuensinya haram hukumnya diberikan kepada individu, swasta, apalagi asing, baik dengan dalih investasi maupun tambang rakyat. Negara wajib yang mengelola secara langsung.
Hasil pengelolaannya diserahkan kepada rakyat bukan secara tunai per orang, tetapi dalam bentuk tak langsung seperti pemenuhan kebutuhan komunal: pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, dan lain-lain.
*2. Negara Wajib Menindak Perusak Lingkungan*
Islam sangat tegas terhadap perusak lingkungan. Jika ada aktivitas penambangan baik legal maupun ilegal yang merusak, mencemari air, dan merugikan masyarakat, negara wajib menghentikannya secara total. Allah SWT berfirman: _“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya.”_ *(QS. Al-A'raf: 33)*
Andai ada rakyat yang ikut menambang dalam skala kecil untuk memanfaatkan, maka dalam Islam tetap dikembalikan pada kaidah: jika tambangnya sedikit dan ada di tanah miliknya, boleh dimanfaatkan. Namun jika depositnya besar dan menggunakan alat berat, maka ia berubah menjadi milik umum dan negara yang mengambil alih. Negara kemudian tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat penambang tersebut dengan memberikan pekerjaan atau kompensasi yang layak, bukan membiarkan mereka menambang secara liar yang merusak.
Polemik di Paser membuktikan bahwa ketika negara absen sebagai pengelola dan hanya menjadi penonton dan pemberi izin, maka yang terjadi adalah rakyat bentrok dengan pengusaha, sementara lingkungan menjadi korban.
Solusinya bukan Raperda tambang kerakyatan, melainkan mengembalikan peran negara sebagai pengelola tambang milik umum sesuai syariat Islam. Hanya dengan itu, kekayaan alam akan menjadi berkah, bukan bencana.
*Wallahu a'lam bishawab.*
