Oleh Rina Rahmi
Aktivis Dakwah
Krisis air bersih masih membayangi beberapa kawasan di kota Samarinda. Meskipun cuaca mulai membaik, namun kondisi tersebut tidak serta merta menjadikan pasokan air baku di beberapa sumber instalasi pengolahan air (IPA) mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Kualitas air bersih juga menurun selama kemarau panjang. Warga mengeluh gatal2 dan diare.
Dampak kemarau panjang juga masih dirasakan pada beberapa instalasi pengolahan air, terutama yang melayani kawasan Sungai Siring, Gunung Lingai dan Bendungan Benanga. Di beberapa tempat di pedalaman, bahkan ada yang sempat berbulan-bulan tidak mendapat pasokan air bersih.
*_Krisis Air Bukan Sekedar Kemarau, tapi Persoalan Tata Kelola_*
Krisis air bersih bukan persoalan baru. Di sejumlah wilayah, terutama pedalaman dan pinggiran kota, masyarakat masih kesulitan memperoleh air yang layak. Pelayanan air bersih belum dinikmati secara merata. Ada wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM, sementara di wilayah lain air sering macet dan tidak mengalir. Akibatnya, masyarakat harus mencari sumber air alternatif, membeli air dengan biaya tambahan, atau menunggu bantuan pemerintah.
Kondisi ini semakin memberatkan kehidupan rakyat. Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup, masyarakat masih harus mengeluarkan tenaga, waktu, bahkan biaya untuk memperoleh air. Pemenuhan kebutuhan dasar sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Memang, kemarau panjang dapat mengurangi ketersediaan air. Namun, bencana alam tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan faktor tata kelola. Berkurangnya tutupan hutan, kerusakan daerah tangkapan air, aktivitas pertambangan, kebakaran hutan dan lahan, serta alih fungsi kawasan menjadi permukiman dan industri dapat memperburuk kondisi lingkungan dan mengganggu ketersediaan air.
Ketika kawasan resapan air rusak, kemampuan tanah menyimpan dan menyerap air hujan ikut menurun. Akibatnya, cadangan air tanah berkurang dan sumber-sumber air lebih rentan mengalami kekeringan ketika musim kemarau tiba. Persoalan ini menunjukkan bahwa krisis air tidak cukup diselesaikan dengan membagikan tangki air ketika masyarakat sudah kesulitan. Dibutuhkan kebijakan pencegahan, perlindungan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber air secara berkelanjutan.
Sayangnya, tata kelola dalam sistem kapitalistik, sumber daya alam kerap lebih dipandang berdasarkan nilai ekonomi dan keuntungan. Eksploitasi kawasan dapat terus berlangsung selama dianggap memberikan keuntungan, sementara dampak ekologis dan penderitaan masyarakat sering kali menjadi persoalan belakangan. Negara pun berisiko lebih sibuk menangani dampak daripada mencegah kerusakan sejak awal. Kewajiban negara untuk menyediakan solusi permanen. Mereka berhak memperoleh jaminan ketersediaan air sepanjang waktu.
*_Air merupakan Hak Masyarakat_*
Islam memiliki konsep yang jelas dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Air yang menjadi kebutuhan bersama termasuk kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah). Artinya, sumber daya tersebut tidak boleh dikuasai dan dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu sehingga masyarakat kehilangan hak untuk memanfaatkannya.
Rasulullah saw. bersabda:
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Hadis ini menjadi landasan bahwa air termasuk sumber daya yang menyangkut kepentingan bersama. Pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada mekanisme yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama hingga menghalangi masyarakat memperoleh haknya.
Dalam pandangan Islam, negara berkewajiban mengelola sumber daya milik umum untuk kepentingan rakyat. Negara dapat membangun bendungan, waduk, jaringan perpipaan, sumur, instalasi pengolahan air, serta sarana distribusi lainnya. Pembiayaannya diambil dari sumber keuangan negara yang sesuai dengan ketentuan syariat, bukan dengan membebankan seluruh tanggung jawab kepada masyarakat.
Negara juga wajib memastikan distribusi air berlangsung adil dan merata. Wilayah yang sulit dijangkau, termasuk pedalaman dan pinggiran kota, tidak boleh diabaikan hanya karena pembangunan infrastrukturnya membutuhkan biaya lebih besar. Sebab, pelayanan publik dalam Islam bukan semata-mata mengikuti pertimbangan keuntungan, melainkan pemenuhan hak dan kemaslahatan masyarakat.
*_Kepala Negara adalah Pengurus, Bukan Sekadar Penguasa_*
Islam tidak hanya menetapkan aturan kepemilikan sumber daya alam, tetapi juga menegaskan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."
Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tersebut, Rasulullah saw. secara khusus menyebutkan bahwa seorang imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim).
Kata ra'in menggambarkan seorang pengurus yang menjaga, memelihara, dan mengurusi kepentingan pihak yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, kepemimpinan bukan sekadar jabatan dan kekuasaan, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Seorang pemimpin tidak cukup hanya hadir ketika bencana terjadi, memberikan bantuan, lalu menganggap persoalan selesai. Ia harus memastikan penyebab masalah ditangani, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan kebijakan yang dibuat tidak justru melahirkan kesengsaraan baru.
Teladan ini dapat dilihat dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khaththab ra. ketika menghadapi musim paceklik yang dikenal sebagai 'Am ar-Ramadah pada tahun 18 Hijriah. Kekeringan dan kelaparan melanda wilayah Jazirah Arab. Banyak masyarakat berdatangan ke Madinah untuk mencari pertolongan.
Umar tidak tinggal diam. Ia mengirim surat kepada para gubernurnya, termasuk Amr bin Ash di Mesir, untuk meminta pasokan makanan bagi masyarakat yang terdampak. Bantuan didatangkan dari wilayah lain dan didistribusikan kepada rakyat. Umar bahkan ikut merasakan penderitaan masyarakat dengan membatasi konsumsi makanan yang baik bagi dirinya selama rakyat masih mengalami kesulitan.
Tidak berhenti pada bantuan darurat, Umar juga memikirkan langkah jangka panjang. Sejumlah kebijakan dilakukan untuk memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat, termasuk pengembangan jalur pengangkutan bahan pangan dari Mesir menuju Hijaz.
Kisah ini memperlihatkan bahwa pemimpin dalam Islam dituntut tanggap terhadap kesulitan rakyat, mengerahkan sumber daya negara, dan mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat. (Salah Al-Tijani Hamoudi, Caliph Umar's Handling of the Problem of Hunger During the Famine Year, Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 1989).
*_Menjaga Alam, Menjamin Ketersediaan Air_*
Selain menjamin distribusi air, Islam juga mengatur pengelolaan alam agar tidak menimbulkan kerusakan. Allah Swt. berfirman:
"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56).
Ayat ini menjadi pengingat bahwa manusia tidak boleh melakukan eksploitasi yang merusak keseimbangan alam. Hutan, daerah resapan air, sungai, dan kawasan penyangga lingkungan harus dijaga. Negara wajib mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, mencegah kerusakan, serta memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.
Dalam sistem Islam, pengelolaan hutan dan sumber daya alam tidak boleh semata-mata tunduk pada kepentingan korporasi. Negara bertindak sebagai pengelola amanah kepemilikan umum, bukan menyerahkan kekayaan yang menyangkut hajat hidup masyarakat kepada segelintir pihak untuk memperoleh keuntungan.
Dari sisi pembiayaan, Baitulmal memiliki sumber pemasukan yang diatur berdasarkan syariat, termasuk pengelolaan harta kepemilikan umum. Dengan pengelolaan tersebut, negara memiliki mekanisme pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur air bersih dan pemeliharaan lingkungan.
Karena itu, solusi Islam tidak berhenti pada pembagian air ketika kemarau datang. Islam menawarkan pengaturan yang menyeluruh; menjaga sumber air, mencegah kerusakan lingkungan, membangun infrastruktur, mengatur distribusi, serta memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokoknya.
Krisis air di berbagai tempat khususnya daerah pedalaman dan pinggiran kota, semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Jangan sampai persoalan baru ditangani setelah masyarakat mengalami penderitaan yang diviralkan. Jangan pula bantuan sesaat dijadikan ukuran keberhasilan pelayanan publik, sementara akar masalahnya tetap dibiarkan.
Rakyat tidak membutuhkan sekadar tangki air yang datang sesekali. Mereka membutuhkan jaminan bahwa air bersih tersedia setiap hari, dapat dijangkau dengan mudah, dan tidak menjadi beban ekonomi tambahan.
Persoalan ini sekaligus menunjukkan pentingnya perubahan cara pandang dalam mengelola sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selama keuntungan ekonomi menjadi orientasi utama, kepentingan rakyat berisiko terus berada di urutan belakang.
Islam memandang bahwa kekayaan alam merupakan amanah Allah yang harus dikelola sesuai ketentuan-Nya. Negara wajib memastikan kekayaan tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir orang.
Sudah saatnya krisis air tidak hanya dipandang sebagai persoalan musim kemarau, tetapi juga sebagai persoalan tanggung jawab penguasa dan sistem tata kelola hutan dan sumber daya alam.
