Oleh: Nurnaini S.Kom (Aktivis Muslimah Samarinda)
Warga Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, menyambut antusias bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah, Rabu (28/10/2026) siang setelah lebih dari tiga bulan kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang, warga berbondong-bondong membawa galon dan jeriken untuk menampung air yang dibagikan. Warga terlihat bergantian mengisi wadah mereka demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut menjadi angin segar setelah selama berbulan-bulan mereka harus berjuang mencari sumber air yang masih bisa dimanfaatkan. Sebelumnya, warga terpaksa menggali bagian bekas aliran sungai untuk dijadikan sumur-sumur kecil. Air dari galian tersebut digunakan untuk mandi dan mencuci, meski jumlahnya terbatas dan terkadang tidak mencukupi. Sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air dari tandon yang bersumber dari mata air.
Suyanto (39), warga Muang Dalam mengatakan, kesulitan air bersih telah berlangsung sekitar tiga bulan setengah. Kondisi itu semakin terasa setelah debit air menurun akibat kemarau panjang yang juga menyebabkan Bendungan Benanga mengalami kekeringan. “Kalau untuk air minum, kami beli. Untuk memasak juga beli air dari tandon. Kalau mandi, kami menggali bekas aliran sungai untuk dijadikan sumur kecil,” ujarnya, Rabu (28/10/2026).
Kesulitan warga semakin bertambah lantaran jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) belum menjangkau permukiman mereka. Ketika sumber air di sekitar tempat tinggal mulai mengering, warga tidak memiliki banyak pilihan selain membeli air atau mencari sisa air di bekas aliran sungai. Kondisi serupa dirasakan Saidah. Wanita berusia 38 tahun ini menyebut, kesulitan air mulai dirasakan sejak pertengahan Agustus. Sumur-sumur warga yang biasanya menjadi sumber air alternatif pun mulai mengering, sehingga mereka semakin kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut Saidah, bantuan air bersih yang diterima warga tidak memiliki jadwal penyaluran tetap. Warga terkadang harus menunggu tiga hari hingga satu minggu untuk kembali mendapatkan bantuan, bergantung pada kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Warga berharap pemerintah terus menyalurkan bantuan air bersih selama kondisi belum membaik. Selain itu, mereka meminta agar jaringan Perumdam segera menjangkau Muang Dalam sehingga kebutuhan air bersih tidak lagi menjadi persoalan berkepanjangan setiap musim kemarau. “Harapannya, kalau airnya habis, kami bisa dibantu lagi. Kalau bisa, air PDAM juga segera masuk ke sini, supaya kami tidak kesulitan air terus,” harap Saidah.
Akar masalah yang diabaikan
Krisis air bersih yang berulang ini sesungguhnya bukan sekedar persoalan teknis-klimatologis, melainkan buah dari paradigma pengelolaan sumber daya alam yang menyimpang dari syariat. Air bersih merupakan kebutuhan warga yang bersifat pokok. Upaya pemerintah tentu sangat dinantikan warga, namun sayang masih lamban sedangkan air bersih kebutuhan mendesak. Tanpa air manusia tidak bisa bertahan. Namun ironisnya, di negeri yang dikaruniai sungai, hutan, dan kekayaan sumber daya alam melimpah, air bersih justru dapat berubah menjadi persoalan serius ketika kemarau memanjang. Kalimantan Timur sedang memperlihatkan ironi itu. Kemarau bukan sekedar membuat tanah mengering. Ia mulai mengeringkan akses rakyat terhadap kebutuhan paling mendasar yaitu air.
Ketika sumur mengering, truk tangki datang. Ketika air baku menipis, masyarakat diminta menghemat. Ketika sungai menjadi asin, instalasi pengolahan air terganggu. Ketika krisis meluas, bantuan didistribusikan. Lalu ketika hujan turun, persoalan dianggap selesai. Padahal tahun berikutnya kekeringan dapat kembali datang dengan persoalan yang sama. Rakyat pada akhirnya berjuang sendiri menghadapi, sementara bantuan yang datang jumlahnya jauh dari cukup dibanding skala kebutuhan. Inilah yang harus dikritisi.
Sistem kapitalisme yang mendasari tata kelola SDA saat ini memberi ruang bagi negara untuk memposisikan diri sebagai regulator. Fenomena ini memperlihatkan kegagalan struktural ini secara telanjang. Meskipun sebelumnya sudah dilakukan mitigasi namun tidak ada dampak nyata bagi masyarakat. Ini bukti bahwa mitigasi dalam bingkai kapitalisme hanya berhenti pada level manajemen krisis, karena akar masalahnya daerah tangkapan air akibat eksploitasi hutan dan tambang yang terus diizinkan berjalan tidak pernah disentuh.
Islam menjamin ketersediaan air
Dalam Islam air termasuk dalam kategori kepemilikan umum ( milkiyah ‘ammah ) yang menurut hadis Rasulullah saw, manusia berserikat dalam tiga hal: air, Padang rumput, dan api.
Hadis tersebut menjadi dasar penting dalam pembahasan kepemilikan umum. Air yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dikuasai sedemikian rupa sehingga masyarakat kehilangan akses terhadapnya.
Karena statusnya sebagai milik umat, negara tidak boleh membiarkan air dikuasai atau di kapitalisasi oleh segelintir pihak, apalagi sampai mengorbankan hajat hidup masyarakat luas demi kepentingan industri ekstraktif seperti pertambangan. Maka negara Islam memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Bukan hanya ketika kekeringan sudah terjadi tetapi melalui perencanaan, pembangunan sarana, perlindungan sumber air, penjagaan kawasan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak keseimbangan lingkungan. Hutan bukan sekedar komoditas.
Rasulullah saw juga bersabda bahwa seorang imam ( kepala negara) adalah pengurus (ra’in) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyat. Ini berarti negara wajib mengantisipasi krisis air jauh jauh hari, bukan hanya bergerak ketika sumur sudah kering dan sawah sudah gagal tanam.
Islam mampu mengatur tata kelola kepemilikan tanah dan hutan secara berbeda dari sistem kapitalisme. Hutan sebagai sumber cadangan air tidak dijadikan komoditas untuk dieksploitasi bebas oleh korporasi, melainkan dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, termasuk juga menjaga fungsi ekologisnya sebagai penyangga air. Dengan sistem pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan kepemilikan umum secara syar’i, negara akan memiliki dana yang cukup untuk membangun infrastruktur air - waduk, sumur resapan, jaringan distribusi - yang benar benar mampu bertahan menghadapi kemarau panjang. Islam juga mengatasi krisis air bersih dengan tata kelola alam yang benar. Air bersih merupakan kebutuhan pokok, negara wajib memenuhi dengan murah, gratis dan berkualitas. Islam telah mengatur bagaimana seharusnya air bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Air adalah kepemilikan umum dan semua berhak menikmatinya. Negara Islam wajib menyediakan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat termasuk air dengan berbagai cara dan sekuat tenaga karena negara adalah raa,in atau pengurus rakyatnya.
Ketika negara menjaga sumber daya alam dengan benar, negara sebenarnya sedang menjaga kehidupan rakyat. Dan ketika negara membiarkan sumber daya alam dikelola dengan orientasi keuntungan semata, dampaknya bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga terancamnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sejarah Islam memberikan teladan penting ketika umat menghadapi kekeringan. Pada masa khalifah Umar bin Khattab ra., wilayah kaum muslimin pernah mengalami paceklik berat yang dikenal dengan ‘Am-Ramadah. Kekeringan menyebabkan kehidupan masyarakat berada dalam kondisi sulit.
Khalifah Umar tidak menjadikan kekeringan sebagai alasan untuk berdiam diri. Ia berusaha memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, mendatangkan bantuan pangan dari berbagai wilayah, dan memantau kondisi rakyat secara langsung. Dikisahkan pula khalifah Umar sangat memperhatikan kondisi masyarakat sampai sampai ia menghindari hidup kenyang sementara rakyat masih mengalami kesulitan.
Pesannya sangat jelas : pemimpin tidak boleh hidup sementara rakyatnya menderita. Inilah karakter kepemimpinan yang seharusnya menjadi standar. Ketika rakyat kesulitan mendapatkan air, negara tidak cukup mengatakan, “ hematlah air”. Negara harus memastikan ketersediaan air yang cukup bagi rakyatnya. Ketika kemarau panjang diprediksi, negara sudah memiliki cadangan air yang banyak. Inilah gambaran politik dalam pandangan Islam yaitu pengurusan terhadap kebutuhan rakyat. Jangan tunggu rakyat kehausan.
Inilah sejarah Islam mencatat bagaimana para pemimpin dalam peradaban Islam memprioritaskan pembangunan infrastruktur air sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan mereka terhadap rakyat. Menjadi teladan bahwa krisis air bukan takdir yang tak terelakan, melainkan cerminan dari pilihan tata kelola negara. Krisis air bersih yang berulang semestinya menjadi alarm bahwa masalah ini butuh solusi struktural, bukan sekedar solusi darurat musiman. Selama tata kelola sumber daya alam masih berkiblat pada logika kapitalistik yang mengutamakan eksploitasi di atas keberlanjutan, kekeringan akan terus datang dan rakyat akan terus menjadi pihak yang paling menderita.
Wallahualam a’lam bishawab