Oleh: Zakiyatul Fakhiroh, S.Pd (Pendidik)
Program Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Regional (GENCAR) terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) sebagai upaya mencegah perkawinan anak. Sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Program Gencar diharapkan mendorong peningkatan pemahaman anak, orang tua, serta lingkungan terkait pentingnya mencegah perkawinan usia dini.
Program Gencar membangun kolaborasi antar institusi agar edukasi dapat menjangkau banyak sasaran, yaitu anak dan keluarga. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun organisasi. Anak-anak diberi pemahaman mengenai pentingnya menata masa depan dan mempertimbangkan berbagai resiko sebelum menikah. Selain anak sekolah, edukasi juga diberikan kepada anak-anak yang menikah di usia muda, dengan pertimbangan anak-anak tersebut masih memerlukan pendampingan karena belum tentu memiliki kesiapan yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga (Kutairaya, 4/11/2026)
https://www.kutairaya.com/news.php?id=19030
Program Gencar lahir sebagai respon atas tingginya angka pernikahan dini dan permintaan dispensasi nikah. Mengutip data Kukarnews.id ada 91 pasangan menikah di bawah usia legal 19 tahun pada tahun 2024, naik drastis dari tahun sebelumnya sebanyak 37 pasangan. Penyebabnya bermacam-macam, mulai pergaulan bebas, tekanan ekonomi, dan minimnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini. Untuk itulah program Gencar marak disosialisasikan.
https://www.kukarnews.id/dp3a-kukar-luncurkan-gencar-gerakan-cegah-nikah-anak-untuk-tangkal-lonjakan-perkawinan-dini
Keprihatinan banyak pihak terkait masa depan anak-anak dan dampak pernikahan dini merupakan hal yang wajar. Dalam sistem kapitalisme saat ini, ekonomi yang belum mapan berpeluang memunculkan masalah stunting pada anak, keluarga tidak harmonis, anak terlantar karena orang tua sibuk bekerja. Lingkar kemiskinan akan sulit diputus. Dari sisi psikologis, anak yang belum siap berumah tangga beresiko tekanan mental dan stress berkepanjangan. Terutama jika sejak awal pernikahan dilakukan tanpa kesiapan. Pernikahan rentan kekerasan fisik maupun psikis. Dari sisi kesehatan, kurangnya edukasi dianggap membuat pasangan muda beresiko terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS).
Namun, jika melihat lebih dalam alasan digalakkan program-program semacam ini, sebenarnya akar masalah utama terletak pada sistem kehidupan yang keliru. Sebagaimana dikutip dari pernyataan sebelumnya, pernikahan dini marak disebabkan pergaulan bebas, tekanan ekonomi, dan minimnya pemahaman. Inilah hal yang sepatutnya menjadi sorotan bersama.
Liberalisme melahirkan konsep kebebasan bagi individu, salah satunya kebebasan berperilaku (hurriyah asy-syakhsiyah). Seseorang bebas berbuat apapun selama tidak menggangu kebebasan orang lain. Akibatnya, bermaksiat kepada Allah dianggap sebagai urusan individu, selama dilakukan atas dasar suka sama suka. Perzinahan, membuka aurat, gaul bebas, dan sejenisnya dianggap tidak masalah karena pahala dan dosa hanyalah urusan manusia dengan Tuhan.
Konsep ini jelas bertentangan dengan Islam. Tidak ada istilah kebebasan individu dalam Islam. Segala perbuatan manusia harus terikat pada hukum syari'at meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.
Terkait zina misalnya, Islam melarang untuk mendekati zina sebagai Firman-Nya dalam Surat Al-Isra ayat 32:
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى إِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةًۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا
Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk."
Mendekati zina dilarang, apalagi sampai melakukannya. Ini hanyalah salah satu hukum Islam yang saat ini justru banyak diabaikan. Akhirnya muncullah berbagai masalah dalam tatanan kehidupan mulai hamil di luar nikah, aborsi, pergaulan bebas, maraknya infeksi menular seksual, dan sejenisnya. Semua masalah ini muncul karena manusia memperturutkan hawa nafsu atas nama hak asasi manusia, mencampakkan aturan Allah dari kehidupan.
Jadi, fokus permasalahan sebenarnya bukanlah pernikahan dini. Pernikahan dini di zaman ini banyak bermasalah karena sistem yang digunakan jauh dari aturan Islam. Perceraian, KDRT, dan kemiskinan merupakan masalah sistematik yang harus diselesaikan secara sistemik.
Pernikahan dini di dalam Islam tidak mensyaratkan batasan minimal usia. Tapi bukan berarti Islam menggampangkan urusan pernikahan. Kesiapan fisik, mental, dan ilmu tetap menjadi pertimbangan bagi kedua pasangan. Allah berfirman dalam Surat Ar Rum ayat 21:
وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ
Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang."
Allah menetapkan pernikahan sebagai jalan untuk membangun keluarga bersama pasangan yang diliputi ketentraman, rasa cinta, dan kasih sayang. Bukan sekedar untuk memuaskan nafsu dan keinginan berumah tangga. Ada amanah, kesiapan, dan tanggung jawab yang harus dipikul.
Dalam Islam, orang yang siap menikah harus paham akan segala konsekuensi. Syariat pernikahan harus dijalankan dengan baik dalam kehidupan berumah tangga. Persoalannya bukan pada nikah dini, tapi pada kesiapan. Untuk itulah dalam sistem pendidikan Islam, anak-anak didik agar siap menjalani peran sebagai pasangan dan orang tua. Mereka perlu mendapat bekal ilmu agama, pengetahuan kehidupan keluarga, kematangan emosional, dan keterampilan sebelum mengambil peran besar menjalankan rumah tangga. Dengan demikian, akan lahir keluarga-keluarga yang kokoh dan generasi cemerlang.
Peran sistem pendidikan didukung dengan hadirnya orangtua sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Allah berfirman dalam Surat At Tahrim ayat 6:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."
Pendidikan anak merupakan tanggung jawab keluarga. Untuk itu, materi saja belum cukup memenuhi kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Anak perlu dididik dan dibina berlandaskan Al Qur'an dan sunnah, agar terbangun pondasi keimanan yang kuat dan kokoh. Inilah amanah yang harus dipahami dalam pernikahan.
Dukungan kebijakan dari pemerintah juga sangat menentukan arah generasi. Pemerintah sejatinya harus mencanangkan kebijakan yang menjaga iklim ketakwaan individu, masyarakat, dan negara. Media harus dioptimalkan sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan, bukan menyuburkan kemaksiatan. Segala bentuk pornoaksi-pornografi dan hal mendekati zina harus segera diblokir. Pelaku pembuat dan penyebar konten semacam harus mendapat sanksi yang menjerakan.
Pergaulan perempuan dan laki-laki juga wajib diatur. Islam mewajibkan menutup aurat, melarang khalwat, melarang ikhtilath, melarang komunikasi yang tidak ada kebutuhan syar’i antara keduanya. Islam juga mewajibkan untuk menundukkan pandangan. Artinya, tak boleh ada ruang pacaran dan pergaulan bebas (Taqiyuddin an-Nabhani, Nizham Ijtima’i fil Islam).
Dari sisi ekonomi, negara juga membantu pasangan yang belum mapan secara ekonomi dari sumber baitul mal. Sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah mengirim surat pada gubernurnya untuk menuntaskan masalah gaji dan hak rakyat menggunakan dana baitul mal. Setelah semua utang dan gaji lunas, ternyata dana masih tersisa banyak. Beliau lalu memerintahkan dana itu dipakai untuk pemuda yang ingin menikah namun tak memiliki biaya. Kisah ini menunjukkan bagaimana bijaknya seorang pemimpin menuntaskan masalah dengan berlandaskan Islam. Inilah yang selayaknya kita tiru, yaitu kembali pada aturan Islam untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishshawab
