Yuyun Novia, S.Th.I
Negara sedang kekurangan pemasukan, lalu rakyat diminta ikut menanggung beban. Begitulah ironi pengelolaan fiskal negeri ini. Per 31 Oktober 2026, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2% dari target APBN. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut masih ada Rp514 triliun yang harus dikejar dalam dua bulan terakhir. Rakyat pun diminta memberikan dukungan untuk menutup kekurangan tersebut.
Namun, mari lihat angka-angkanya lebih jeli!
APBN 2026 menetapkan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan Rp3.153,6 triliun. Artinya, sejak awal sudah dirancang defisit Rp689,1 triliun. Sementara itu, hingga Oktober, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru sudah mencapai Rp551,8 triliun atau 120,2% dari target. Jadi, persoalannya bukan semata-mata rakyat kurang patuh membayar pajak. Ada persoalan lebih mendasar tentang struktur penerimaan, pengelolaan kekayaan negara, dan efektivitas belanja publik.
Lebih menyedihkan, ketika kebutuhan rakyat atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan layak belum sepenuhnya terpenuhi, solusi yang terus ditawarkan justru mengejar setoran. Rakyat seolah menjadi bantalan fiskal atas berbagai persoalan pengelolaan negara. Negara jangan hanya piawai menagih, tetapi abai mempertanggungjawabkan.
Islam menawarkan paradigma berbeda. Dalam sistem pemerintahan Islam, Baitulmal mengelola pemasukan negara, termasuk kekayaan alam sebagai kepemilikan umum, untuk kemaslahatan rakyat. Sumber daya alam tidak boleh diserahkan kepada segelintir korporasi, melainkan dikelola negara dan hasilnya dikembalikan bagi kesejahteraan masyarakat. Pajak (dharibah) bukan sumber pendapatan rutin yang dibebankan kepada seluruh rakyat, melainkan pungutan temporer dengan ketentuan syariat ketika kas Baitulmal tidak mencukupi kebutuhan yang wajib dipenuhi. Negara semestinya hadir sebagai pengurus dan pelindung rakyat, bukan sekadar pemungut setoran.
