Aktivis Dakwah
Beberapa waktu lalu, media sosial Threads ramai oleh keluhan warga. Mereka kaget setelah mengecek Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), namanya tercatat masuk desil 9 bahkan 10. Padahal kondisi ekonominya pas-pasan, jauh dari gambaran orang sejahtera.
Menanggapi itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan data itu dinamis dan akan dikaji ulang. BPS pun menjelaskan, desil bukan ukuran kaya atau miskin, melainkan posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan. Desil 10 tidak berarti kaya raya, tapi hanya menunjukkan posisi paling atas dari 10 kelompok.
Penjelasan itu secara teknis mungkin benar. Tapi masalahnya tidak selesai di situ. Karena status desil ini bukan sekadar angka statistik. Ia menentukan nasib.
Desil menentukan siapa yang berhak dapat PKH, BPNT, dan PBI-JKN. Desil juga akan dipakai negara untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi desil 9 dan 10. Maka wajar jika publik curiga: jangan-jangan ini akal-akalan negara untuk mengurangi beban bantuan dan membatasi hak rakyat.
A. Bukan Sekadar Data Salah
Perdebatan yang terjadi di masyarakat hari ini masih terjebak di ranah teknis: data salah, data tidak akurat, data belum update. Padahal akar masalahnya lebih dalam.
Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah: mengapa kesejahteraan rakyat harus diputuskan lewat pemeringkatan relatif seperti desil? Mengapa akses terhadap perlindungan sosial harus bergantung pada peringkat, sehingga hanya desil 1-4 yang dianggap layak dibantu?
Garis kemiskinan yang dipakai BPS pun bermasalah. Per Maret 2026, garis kemiskinan nasional ditetapkan Rp669.235 per orang per bulan, atau sekitar Rp3,09 juta per rumah tangga dengan 4-5 anggota. Standar ini dihitung dari pengeluaran minimum untuk pangan dan non-pangan.
Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melambung, lapangan kerja yang makin sempit, dan pengangguran yang meningkat, standar seperti itu jelas jauh dari realitas. Tanpa hitung-hitungan desil pun, kita bisa mengindra: kemiskinan itu nyata dan meningkat.
Inilah gagal pahamnya kapitalisme dalam mengelola kemiskinan. Kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai ketidakmampuan seseorang untuk bertahan hidup, tapi ketidakmampuan mencapai standar hidup rata-rata masyarakat modern. Negara menyerahkan penuh kepada individu untuk berjuang sendiri, sementara sistem ekonomi yang memihak pemodal justru menciptakan kesenjangan itu sendiri.
Akibatnya, angka statistik berubah menjadi pintu masuk atau pintu keluar bansos. Keluarga yang ekonominya tiba-tiba jatuh bisa saja masih tercatat di desil tinggi karena data lama. Sebaliknya, keluarga yang sudah membaik bisa tetap tercatat miskin. Yang paling dirugikan selalu rakyat kecil.
B. Islam: Kemiskinan Bukan Soal Peringkat
Islam tidak mendefinisikan kemiskinan dengan peringkat relatif. Kemiskinan dilihat dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar seseorang secara nyata: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Karena itu, Islam tidak mengenal alasan "fiskal terbatas" untuk membatasi bantuan hanya pada desil 1-4.
Dalam sistem Islam, negara memiliki Baitul Mal dengan sumber pemasukan yang melimpah. Bukan dari pajak yang membebani rakyat, tapi dari pengelolaan harta milik umum seperti migas, batu bara, nikel, emas, hutan, dan air, serta dari kharaj, fai, ghanimah, dan zakat.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam An-Nidzam Al-Iqtishadi fil Islam menjelaskan, syariat membagi kepemilikan menjadi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Harta milik umum tidak boleh dikuasai segelintir korporasi. Ia harus dikelola negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
Dengan harta sebesar itu, negara dalam Islam tidak perlu bingung memberi bantuan. Ia justru wajib menjamin semua kebutuhan rakyatnya terpenuhi.
C. Peran Negara Sebagai Pengurus, Bukan Sekadar Pemberi Bansos
Dalam Islam, negara berkedudukan sebagai ra'in, pengurus rakyat. Tugasnya bukan sekadar membuat regulasi atau membagikan BLT, tapi menjamin kesejahteraan.
Politik ekonomi Islam berjalan dengan dua strategi utama. Pertama, mengembangkan ekonomi riil. Menggerakkan sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa agar lapangan kerja terbuka luas. Ekonomi yang bertumpu pada sektor riil, bukan pada riba, pasar modal, dan judi yang hanya menguntungkan pemodal.
Kedua, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan pokok individual seperti pangan, sandang, dan papan dijamin melalui terbukanya lapangan kerja, agar kepala keluarga bisa menafkahi keluarganya. Sementara pendidikan dan kesehatan menjadi tanggung jawab negara secara langsung, sehingga penghasilan rakyat tidak habis untuk membayar dua kebutuhan vital itu.
Yang tak kalah penting adalah pendataan. Islam tidak cukup mengandalkan dokumen atau angka statistik. Petugas negara harus turun langsung ke lapangan, memeriksa kondisi rumah tangga, kebutuhan hidup, dan kepemilikan tanah. Teknologi boleh dipakai, tapi tidak boleh menggantikan kehadiran negara di tengah rakyat.
Teladan ini pernah terwujud di masa Umar bin Abdul Aziz. Dalam waktu hanya sekitar dua setengah tahun memimpin, kebutuhan masyarakat terpenuhi hingga sulit ditemukan orang yang mau menerima zakat. Itu bukti, kemiskinan bisa diatasi bukan dengan sekadar memperbaiki data, tapi dengan menerapkan sistem yang benar secara menyeluruh.
Polemik desil hari ini seharusnya menyadarkan kita: masalahnya bukan hanya data yang salah, tapi cara pandang yang salah dalam mengelola kemiskinan. Selama kita memakai kacamata kapitalisme yang mengukur rakyat dengan peringkat, kemiskinan akan terus dipelihara.
Sudah saatnya kita kembali pada cara pandang Islam: negara hadir sebagai pengurus, harta dikelola untuk rakyat, dan kesejahteraan dijamin untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang lolos di desil 1-4.
