Pantauan awak media ini di beberapa sekolah SMAN dalam Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, banyak sekolah yang ditemukan kejanggalan dalam melakukan perencanaan dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah BOS, pasalnya puluhan sekolah melakukan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) tidak sesuai dengan juknis, karena pihak sekolah tidak melibatkan perwakilan dari wali murid dan pengurus komite saat penyusunan RKAS dan realisasi penggunaan nya juga minim, sekolah yang memaparkan kepada wali murid dan elemen masyarakat sekitar sekolah.
Ironisnya lagi, beberapa sekolah SMAN di kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah di aplikasi Bos Online milik Kemendikbud tidak sesuai dengan realisasi yang ril di sekolah, sehingga diduga kuat ada sekolah yang melakukan laporan fiktif di beberapa komponen, seperti untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pembayaran honor, karena komponen yang tersebut di atas ini banyak sekolah terlihat angka nya tinggi-tinggi namun tidak sesuai dengan realita dan fakta di lapangan, apa lagi sebagian sekolah penggunaan secara tidak transparan, maka sangat mudah untuk dilakukan penyimpangan atau korupsi yang dilakukan secara berjamaah, dikarenakan tidak dapat dipantau oleh elemen masyarakat dan wali murid.
Maka sangat diharapkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan BPK dan Aparat Penegak Hukum APH, untuk segera melakukan audit penggunaan dana bantuan operasional sekolah BOS di semua sekolah SMAN di kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, jika ditemukan ada nya sekolah yang melakukan penyimpangan maka ditindak tegas, agar menjadi contoh bagi sekolah lain nya, supaya tidak lagi muncul praduga dikalangan masyarakat dan juga tidak menimbulkan kesan, BPK dan APH tutup mata terhadap anggaran untuk pendidikan yang rawan terjadi korupsi.
Kepala sekolah SMAN 1 Meureudu yang juga ketua MKKS SMA Kabupaten Pidie Jaya, Husna mengatakan, itu tidak benar adanya, karena menurut saya semakin hari proses perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana BOS semakin transparan dan akuntabel, terbukti dari meningkatkan kualitas sekolah, lewat rapor pendidikan yang dikeluarkan kementerian pendidikan ristek dan teknologi dan juga prestasi yang dihasilkan siswa. Jadi kita jangan pesimis, dan bahwa kualitas pendidikan kita memang semakin meningkat Insya Allah," jelas Husna.
Berbeda, kepala sekolah SMAN 1 Mutiara yang juga ketua MKKS SMA Kabupaten Pidie saat dikonfirmasi terkait realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah BOS di SMAN1 Mutiara yang diduga tidak transparan, Kamaruddin mengatakan, Tolong tanyakan kepada kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Kabupaten Pidie. Karena itu bukan wilayah saya. Kalau menurut saya, itu tidak benar semua sekolah mengelola anggaran sekolah sesuai dengan RKAS. Kerena sekolah baru bisa meng eksekusi anggaran setelah mendapatkan pengesahan dari manejer bos," sebutnya dalam pesan whatts'app yang dikirim ke pewarta media ini. (Ab)
