Perjalanan Dinas Miliaran: Jalan Berlubang, Tiket Pesawat Lancar
Total Rp 764 juta lebih dihabiskan hanya untuk perjalanan dinas. Namun, hasilnya nihil di lapangan. Jalan tetap berlubang, desa-desa masih terisolasi, dan masyarakat terus mengeluh. Muncul pertanyaan tajam: perjalanan dinas ini menghasilkan kebijakan atau sekadar tamasya berkedok tugas negara?
Honorarium dan Jasa: Rp 1,9 Miliar yang Gelap dan Misterius
Honorarium dan jasa senilai Rp 1,99 miliar digelontorkan tanpa penjelasan transparan. Siapa yang menerima? Apa jasa yang dibayar? Ironisnya, di tengah kritik atas lambannya proyek dan buruknya kualitas pembangunan, anggaran ini justru memantik kecurigaan: apakah ini penghargaan atas kinerja, atau praktik "bagi-bagi" uang rakyat di balik meja?
Bahan Bakar, Sewa Mobil, dan Suku Cadang: Mesin Jalan, Tapi Tidak ke Rakyat
Anggaran untuk kendaraan dinas juga tak kalah mewah:
Rp 30,9 juta untuk bahan bakar,
Rp 76,5 juta untuk sewa mobil penumpang,
Rp 22 juta untuk pemeliharaan kendaraan,
dan Rp 52 juta lebih untuk alat berat.
Namun, keberadaan alat berat di lapangan nyaris tak terlihat. Jalan tetap rusak, irigasi terbengkalai. Mesin-mesin seakan hanya aktif di atas kertas anggaran.
Laptop, Kursi, TV Kabel: Birokrasi Hidup Mewah di Tengah Derita Rakyat
Kenyamanan dalam ruangan tampaknya jadi prioritas:
Tiga unit laptop mewah: Rp 20 juta, Rp 16 juta, dan Rp 10 juta.
Kursi direktur dan lemari arsip: Rp 1,5 juta dan Rp 27 juta.
Komputer jaringan dan alat elektronik lain: Rp 210 juta dan Rp 55 juta.
Internet dan TV kabel berlangganan: lebih dari Rp 70 juta.
Sementara itu, rakyat masih bermimpi mendapatkan akses jalan yang layak dan infrastruktur dasar yang manusiawi. Rasa keadilan sosial seolah dihancurkan di balik kenyamanan fasilitas kantor.
Refleksi Kelam: Anggaran Diserap, Pembangunan Gagal Total
Anggaran besar bukan jaminan kemajuan, terutama bila orientasi kerja lebih mengarah pada “memanjakan diri” daripada melayani rakyat. Apa gunanya laptop mahal jika data pembangunan tak berubah? Untuk apa TV kabel jika rakyat tak bisa menonton masa depan yang lebih baik?
Kondisi ini menuntut audit menyeluruh dan pertanggungjawaban nyata dari pihak PUPR Aceh Utara. Publik berhak tahu: uang mereka digunakan untuk siapa, oleh siapa, dan untuk kepentingan siapa.
Konfirmasi yang Sunyi: Kadis PUPR Pilih Bungkam
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pesan terkirim namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR Aceh Utara tidak memberikan respons. Diam yang justru mempertegas bahwa suara rakyat tidak lagi jadi perhatian utama.(A1)
