Pada tahun 2025, alokasi belanja dinas tersebut menuai sorotan tajam. Berikut rincian anggarannya:
Belanja Perjalanan Dinas: Rp 1,69 miliar Dana fantastis ini dialokasikan untuk kunjungan dan perjalanan yang belum jelas urgensinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Belanja Makanan dan Minuman: Rp 308 juta Besarnya pengeluaran konsumsi patut dipertanyakan efektivitasnya, terutama jika dibandingkan dengan kondisi sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas dasar.
Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan: Rp 1,53 miliar Ironis, di saat banyak sekolah rusak dan butuh renovasi, justru miliaran digelontorkan hanya untuk menyewa tempat rapat.
Belanja Bahan Cetak: Rp 298 juta, Alat Tulis Kantor: Rp 312 juta, dan Perlengkapan Dinas: Rp 88 juta Akumulasi belanja alat kantor yang mendekati Rp 700 juta ini menunjukkan lebih dominannya prioritas administrasi ketimbang peningkatan mutu pembelajaran.
Penggunaan anggaran yang lebih condong ke aspek birokrasi ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana letak keberpihakan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik yang masih kekurangan sarana prasarana dasar?
Pakar pendidikan dan aktivis lokal mulai mempertanyakan transparansi serta urgensi setiap pos anggaran. Mereka mendesak adanya audit menyeluruh dan refocusing anggaran agar lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan secara langsung bukan sekadar memenuhi kebutuhan nyaman para pejabat dinas.
Jika tidak ada pengawasan ketat, potensi kebocoran dan pemborosan anggaran sangat mungkin terjadi. Apakah kita sedang menyaksikan pendidikan dibajak oleh birokrasi mewah? Rakyat Aceh Selatan patut menuntut jawabannya.
Pada waktu yang terpisah, saat tim liputan Media Radaraceh.com melakukan konfirmasi dengan Plt kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan melalui pesan whatsApp, hingga berita ini ditayangkan, tidak ada tanggapan apapun. (AK)
