Aksi demonstrasi pada 1 September 2025 berlangsung serentak di berbagai daerah. Mulai dari Yogyakarta, Solo, Lamongan, Lampung, hingga Jakarta. Secara umum, aksi berjalan damai. Di Yogyakarta massa bergerak dari Bunderan UGM ke DPRD DIY, sementara di Solo ribuan orang turun dalam aksi “Solo Raya Menggugat”. Di Lampung dan Lamongan, demonstran berdialog dengan wakil rakyat sebelum bubar tertib. Namun di Samarinda sempat terjadi kericuhan dengan gas air mata yang juga mengenai warga sekitar.
Isu yang menonjol dalam aksi kali ini adalah “17+8 Tuntutan Rakyat”, gabungan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Gagasan yang dipopulerkan sejumlah figur publik seperti Jerome Polin dan Andovi da Lopez ini menjadi simbol aspirasi yang ramai diperbincangkan di media sosial dan lapangan aksi.
Demo besar ini menunjukkan rakyat masih memiliki keberanian menyuarakan aspirasi. Ribuan massa turun di berbagai kota. Namun, sebagaimana aksi-aksi sebelumnya, tuntutan yang disuarakan sebatas perbaikan kebijakan dan pergantian pejabat.
Inilah persoalan mendasar. Aksi rakyat hanya menyentuh gejala, bukan akar masalah. Padahal, sumber utama kerusakan ada pada sistem kapitalisme-sekulerisme yang melahirkan korupsi, ketimpangan, dan kezaliman struktural.
Menuntut kebijakan baru tanpa mengganti sistem ibarat mengecat ulang mobil tua dengan mesin rusak. Tampak bagus dari luar, tapi tetap tak bisa berjalan. Sama halnya dengan menambal atap bocor padahal pondasi rumah sudah retak. Cepat atau lambat, bangunan itu tetap akan roboh.
Begitu pula, aksi-aksi yang hanya fokus pada tuntutan jangka pendek ibarat membersihkan genangan air tanpa menutup kran utama banjir, maka ketidakadilan akan terus datang.
Karena itu, selama demonstrasi hanya berputar pada isu-isu parsial, ia akan terus menjadi rutinitas musiman yang berisik sesaat lalu senyap tanpa perubahan hakiki. Perubahan sejati baru lahir ketika rakyat berani menggugat dan mencabut akar sistem kapitalisme-sekulerisme, lalu menggantinya dengan sistem yang adil, menyeluruh, dan berpijak pada aturan Ilahi.
Kalau dipikir-pikir, demo di negeri ini sudah seperti acara tahunan. Ramai, penuh semangat, tapi setelahnya kembali seperti semula. Karena yang disentuh cuma kulit masalah, yakni ganti kebijakan dan ganti pejabat. Padahal akarnya masih menancap kuat: sistem kapitalisme-sekuler.
Dalam Islam, demo alias masyîroh itu sah-sah saja, asalkan damai. Arahnya harus jelas, bukan hanya teriak, tetapi dakwah. Rasulullah ﷺ dulu juga melakukan “aksi publik” berdiri di Bukit Shafa, orasi di pasar Ukaz, sampai para sahabat berani shalat bareng di depan Quraisy. Semua itu bukan sekadar _show off,_ tapi strategi untuk sebarkan opini Islam ke masyarakat luas.
Jadi, kalau demo sekarang cuma berhenti di “turunkan pejabat” atau “hapus tunjangan”, wajar kalau hasilnya nihil. Perubahan hakiki membutuhkan dakwah politik Islam melawan sistem batil, dan menawarkan solusi syariat. Bukan sekedar tambal sulam, namun mencabut akar masalahnya.
Jadi, kedepannya jika turun ke jalan, jangan hanya membawa spanduk, namun bawa juga visi perubahan Islam. Barulah aksi memiliki arah dan makna yang jelas.
