Oleh: Erni Hafsoh
Kasus penyelewengan dana desa di Kutai Timur baru-baru ini menampar kesadaran kita bersama. Seorang Kaur Keuangan Desa di Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, ditahan karena diduga menyelewengkan dana desa senilai Rp 2,1 miliar untuk bermain dalam aplikasi pengganda uang. Dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga, justru raib demi ilusi kekayaan instan.
Peristiwa ini bukan sekedar kabar kriminal. Ia adalah cermin retak sistem sosial dan moral bangsa, yang kian rapuh oleh cara pandang hidup sekuler, liberal, dan kapitalistik. Ketiganya saling menopang, membentuk lingkungan yang menormalisasi keserakahan dan memisahkan moralitas dari kebijakan publik.
*Ketika Amanah Tak Lagi Bernilai Ibadah*
Dalam paradigma sekularisme, agama diasingkan dari urusan dunia. Akibatnya, jabatan publik tidak lagi dipandang sebagai amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, melainkan sekadar posisi administratif. Ketika nilai ilahiah terpisah dari sistem pemerintahan, etika menjadi formalitas, bukan kesadaran.
Kaur keuangan desa yang mengelola miliaran rupiah seharusnya sadar bahwa setiap rupiah adalah titipan rakyat sekaligus amanah Allah. Namun dalam sistem sekuler, kesadaran spiritual ini tergerus oleh logika duniawi. Kesalahan tidak lagi dianggap dosa, tapi hanya “penyalahgunaan prosedur.”
Inilah akar dari banyaknya kasus korupsi: iman terpinggirkan, aturan dijalankan tanpa ruh.
*Kebebasan yang Menjerumuskan*
Dari sekularisme tumbuh liberalisme. Ideologi yang mengagungkan kebebasan individu tanpa batas nilai. Dalam pandangan liberal, setiap orang bebas mengejar apapun yang diinginkan selama tidak “melanggar hukum positif.”
Namun, hukum tanpa moral adalah ruang kosong; ia tidak mencegah keserakahan, hanya mengatur bentuknya.
Budaya liberal inilah yang melahirkan mentalitas “kaya cepat”. Aplikasi pengganda uang menjadi simbol bagaimana masyarakat modern terjebak pada obsesi materi dan sensasi keuntungan instan. Ketika semua hal diukur dari uang, maka orang akan rela mempertaruhkan integritas, bahkan amanah publik, demi janji penghasilan fantastis.
Ironisnya, korban penipuan semacam ini tidak hanya kekurangan literasi digital, tetapi juga literasi moral. Ketika hati tidak lagi dikendalikan oleh nilai, logika pun mudah ditipu oleh ilusi.
*Uang Sebagai Tuhan Baru*
Kapitalisme adalah ideologi yang darinya lahir sistem ekonomi yang menuhankan uang. Kapitalisme mengajarkan bahwa kesuksesan diukur dari seberapa banyak harta dikumpulkan, bukan seberapa banyak keberkahan dibagikan.
Dalam sistem ini, manusia didorong untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan cara sesingkat mungkin.
Aplikasi pengganda uang adalah wajah ekstrem kapitalisme digital yang menjanjikan pertumbuhan tanpa produksi, kekayaan tanpa kerja, dan keuntungan tanpa nilai.
Dalam Islam, ini jelas haram karena menyerupai al-ghisy (penipuan) dan riba. Keduanya adalah dosa besar, menumpulkan akal, menghancurkan moral, dan mematikan empati sosial.
Ketika logika kapitalistik ini menyusup ke birokrasi desa, maka pengelolaan dana publik pun berubah, bukan lagi untuk pelayanan, tapi ladang cuan pribadi. Uang rakyat tidak lagi sakral, ia hanya angka yang bisa dimainkan demi kepuasan sesaat.
*Islam Sebagai Solusi Nilai*
Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan penegakan hukum. Selama sistem nilai yang digunakan masih sekuler-liberal-kapitalistik, maka kasus serupa hanya menunggu waktu.
Solusi sejati bukan sekedar mengganti pejabat, tapi mengganti paradigma dari paradigma duniawi menuju paradigma ilahiah.
Dalam Islam, setiap amanah publik adalah ibadah. Setiap rupiah dari kas desa adalah titipan umat. Islam tidak hanya melarang korupsi, tetapi menanamkan rasa takut kepada Allah sebagai benteng terdalam yang tidak bisa dibeli oleh uang atau jabatan.
Sistem ekonomi Islam pun menolak praktik spekulatif, kekayaan hanya sah jika dihasilkan melalui aktivitas produktif, halal, dan adil.
Negara yang berlandaskan nilai Islam tidak sekedar menindak pelaku korupsi, tetapi juga mendidik masyarakat untuk tidak mencintai dunia secara berlebihan.
Karena dari cinta dunia yang berlebihanlah lahir kerakusan, dari kerakusan lahir kejahatan, dan dari kejahatan lahir kehancuran sosial.
*Mengembalikan Amanah, Belajar dari Sejarah Islam*
Sejarah Islam telah menunjukkan bahwa amanah publik bisa dijaga dengan sistem yang berlandaskan iman dan syariah.
Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ia tidak hanya menolak mengambil gaji berlebihan, tetapi bahkan mematikan lampu minyak istana saat membahas urusan pribadi, agar tidak tercampur dengan urusan negara.
Integritas itu lahir bukan dari hukum buatan manusia, tetapi dari kesadaran tauhid bahwa setiap kekuasaan adalah ujian, bukan hak.
Pada masa Khilafah juga, baitul mal (kas negara) dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kisah seorang pejabat yang mengembalikan pena milik negara karena merasa tidak berhak menggunakannya adalah bukti bahwa rasa takut kepada Allah mampu menundukkan segala peluang korupsi.
Di bawah sistem Islam, kesejahteraan terjaga bukan karena pengawasan manusia semata, tapi karena sistem nilai yang menanamkan rasa muraqabah (merasa diawasi Allah) dalam setiap tindakan.
Maka, kasus di Kutai Timur seharusnya menjadi cermin untuk bangsa ini, bahwa pembangunan tidak akan bersih jika dilakukan dengan paradigma sekuler dan kapitalistik.
Hanya dengan mengembalikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan negara, amanah dapat dijaga dan keadilan dapat ditegakkan.
