Seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya menilai proyek di DLHK Aceh bukan lagi program kerja publik, melainkan ladang keuntungan bagi oknum pejabat. “Pola korupsi di sini tampak sistematis dan melibatkan banyak pihak,” ujarnya.
Data yang dihimpun menunjukkan, pengadaan helm pemadam kebakaran mencapai Rp2,22 miliar, sepatu dan rompi lapangan lebih dari Rp1,6 miliar, serta mobil pemadam Rp8,3 miliar. Tak kalah janggal, pemasangan gorden kantor di sepuluh wilayah KPH Aceh menghabiskan Rp2,7 miliar.
Ironisnya, dengan dana sebesar itu, kondisi hutan Aceh tetap rusak. Pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan perambahan kawasan hutan lindung terus terjadi tanpa pengawasan efektif. “Dana besar tidak berdampak apa-apa bagi kelestarian hutan. Justru mafia kayu masih bebas bergerak,” kata sumber tersebut.
Selain pengadaan alat, kegiatan seremonial seperti “Koordinasi Perlindungan Hutan” dan “Sinkronisasi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca” juga menyedot dana puluhan miliar. Bahkan proyek papan himbauan dan film sosialisasi dianggarkan hingga miliaran rupiah.
Banyak pihak menilai, temuan ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal dan minimnya akuntabilitas di tubuh DLHK Aceh. Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya Polda Aceh, segera bertindak dan mengaudit seluruh realisasi anggaran.
“Ini bukan sekadar pemborosan, tapi indikasi korupsi berjamaah yang mencederai kepercayaan publik,” tegas sumber itu.(Ak)
