Ketua PW SEMMI Aceh, Teuku Wariza Arismunandar, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait praktik penimbunan dan pengalihan distribusi Pertalite dari jalur resmi untuk kepentingan spekulasi serta keuntungan kelompok tertentu.
“Kami melihat dan mendengar langsung dari masyarakat soal praktik penimbunan dan pengalihan distribusi Pertalite. Ada dugaan keterlibatan oknum aparat berseragam sebagai pelindung operasi mafia minyak tersebut,” ujar Teuku Wariza.
Ia menegaskan, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan mafia minyak merupakan persoalan serius yang mencederai keadilan publik serta memperburuk penderitaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih.
“Yang paling memprihatinkan adalah dugaan adanya aparat berseragam yang diduga menjadi pelindung dan dalang di balik kelangkaan Pertalite di Aceh. Ini jelas merusak kepercayaan publik,” tegasnya.
PW SEMMI Aceh mendesak Kepolisian untuk mengusut tindakan tersebut secara menyeluruh, termasuk menindak para pelaku dari institusi mana pun tanpa pengecualian.
“Penegakan hukum harus transparan. Tidak boleh ada satu pun pelaku dilindungi, sekalipun berasal dari institusi berseragam. Mafia minyak adalah kejahatan ekonomi yang merampas hak masyarakat Aceh,” ungkapnya.
SEMMI Aceh juga mengeluarkan peringatan keras kepada pemilik dan pengelola SPBU agar tidak bekerja sama dengan jaringan mafia minyak. Menurut organisasi itu, kelangkaan BBM tidak akan terjadi jika SPBU menjalankan ketentuan secara benar.
“Dalang sebenarnya bukan hanya mafia di lapangan, tetapi juga SPBU yang bersedia bekerja sama. Tanpa keterlibatan SPBU, mafia tidak punya ruang gerak. Jika praktik ini masih terjadi, kami tidak akan tinggal diam,” ujar Teuku Wariza.
PW SEMMI Aceh menuntut aparat terkait segera memulihkan distribusi Pertalite serta menindak tegas seluruh pelaku yang terlibat.
“SEMMI Aceh mengutuk keras praktik mafia minyak dan oknum berseragam yang diduga terlibat. Kita tidak akan membiarkan rakyat terus dirugikan,” tutupnya.(**)
