Oleh : Herliana Tri M
Konsep kelangkaan atau scarcity merupakan sentral pembahasan dari ilmu ekonomi. Konsep ini membentuk landasan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi, pembentukan harga, alokasi sumber daya, hingga konsep penawaran dan permintaan. Karena itulah, menurut pembahasan ekonomi kapitalis, adanya ketersediaan barang menjadi bagian penting dalam pembahasan ekonomi sebuah negara.
Membahas hal ini sangat relevan di penghujung tahun seperti saat ini. Seakan lazim terjadi setiap ada peristiwa besar seperti natal tahun baru, hari raya, ramadhan dll harga- harga akan merangkak naik. Seakan memastikan bahwa disitu ada agenda besar, disitu harga bahan pokok ikut merangkak naik juga. Sebuah opini yang mengakar, meski peristiwa besarnya belum terjadi, sudah terbentuk opini akan terjadi permintaan tinggi di hari- hari besar keagamaan sehingga harga akan naik. Akhitnya, sudah menjadi ritme berulang bahwa harga akan merangkak naik dulu meski tingginya permintaan belum terjadi.
Seperti akhir tahun ini, disaat anak sekolah libur panjang sekaligus ada peristiwa natal dan tahun baru, masyarakat bersiap- siap akan adanya lonjakan harga di beberapa komoditi. Namun, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional berada dalam kondisi aman selama perayaan Natal 2025 dan menjelang Tahun Baru 2026 (Nataru).
Pemerintah menyatakan memantau stok, harga, dan distribusi pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama periode libur akhir tahun.
Amran menjelaskan stok sejumlah komoditas pangan strategis berada pada posisi aman. Stok beras diperkirakan mencapai 3,53 juta ton hingga akhir 2025, sementara pasokan minyak goreng disebut mencukupi kebutuhan nasional. "Indonesia sebagai produsen minyak goreng yang menyuplai dunia. Stok dalam keadaan aman. Beras kita perkirakan stoknya 3,53 juta ton di akhir tahun, dan itu tertinggi," jelasnya.
Untuk komoditas protein hewani seperti telur dan daging ayam, Amran menyebut pemerintah melakukan pengecekan langsung sampai tingkat peternak guna memastikan pasokan dan harga tetap stabil. "Kita sudah cek di peternaknya, telur dengan ayam stabil. Jadi tolong jangan ada pengusaha yang memainkan keadaan, memanfaatkan momen Natal dan Tahun Baru. Stok kita cukup," tegasnya. Ia menambahkan fluktuasi harga komoditas hortikultura seperti cabai masih dipengaruhi faktor cuaca. Namun, komoditas strategis yang surplus dan memiliki harga eceran tertinggi (HET) tidak boleh mengalami kenaikan (cnnindonesia.com, 25/12/2025). Dengan penjelasan ini pemerintah menyampaikan bahwa Scarcity atau kelangkaan tidak terjadi, dan stok di pasar memadai.
Masalah Ekonomi yang Membelit Masyarakat
Kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian bahwa stok sembako kita cukup di akhir tahun ini sehingga tidak terjadi Scarcity atau kelangkaan. Besarnya permintaan masyarakat tercukupi dengan stok yang tersedia. Namun menjadi pertanyaan menggelitik, banyaknya stok di pasaran yang ada, apakah mampu dijangkau oleh semua lapisan masyarakat untuk membelinya?
Daya beli masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah selain ketersedian stok sembako yang tersedia. Hal ini mengingat tak semua lapisan masyarakat dapat menjangkau barang- barang yang mereka butuhkan. Indikasi ini dapat kita lihat dari jumlah kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 menurut data BPS sebesar 23,85 juta orang. Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan orang miskin jika memiliki pengeluaran di bawah Rp595.242 per kapita per bulan atau sekitar Rp20.000 per hari.
Standart kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS menurut pakar, "sangat miris" sebab meskipun kelompok masyarakat itu masih bisa hidup, tetapi kemungkinan besar mengandalkan bantuan orang lain atau akhirnya terjerat utang. Secara logika saja, uang Rp 20.000 akan habis untuk membeli satu kilogram beras. Tak ada sisa untuk belanja lauk, sayur, apalagi buah. Belum lagi kebutuhan membayar listrik, air serta lainnya. Inilah gambaran ketidakmampuan masyarakat menjangkau barang yang dibutuhkan karena kemiskinan yang mereka alami. Artinya ada PR besar bagi pemerintah untuk memastikan bahwa barang yang tersedia dapat dinikmati oleh seluruh warga negara termasuk orang miskin. Perlu mekanisme negara agar pemerataan dapat terjadi dan setiap individu rakyat mampu menjangkau dan membeli apa yang mereka butuhkan.
Untuk itu, dalam ketentuan Islam, Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang untuk tiap-tiap individu rakyat. Mekanisme ini dapat terjadi dengan:
Pertama: Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok (primer). Ini direalisasikan dengan mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada diri dan keluarganya. Apabila kepala rumah tangga tak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudaranya. Serta mekanisme negara membantu rakyat miskin agar keluar dari kondisi kemiskinan yang melingkupinya.
Kedua: Pengaturan negara dengan menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Hal itu merupakan bagian dari kewajiban dasar negara atas rakyatnya. Penguasa tidak boleh berlepas tangan dari penunaian kewajiban itu. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban ini di akhirat.
Pengurusan negara dalam mengurusi kebutuhan komunal seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan, menjadikan tugas kepala rumah tangga mencari nafkah lebih ringan. Ibaratnya cukup memikirkan sandang, pangan dan papan saja. Artinya kepala rumah tangga tak membutuhkan uang yang besar untuk dapat bertahan hidup bahkan dapat hidup secara layak.
Oleh karena itu, dalam konteks Negara, kegiatan ekonomi merupakan wujud pengaturan dan pelayanan urusan rakyat. Sebab, inilah tugas umum Negara. Untuk merealisasikannya, negara menerapkan syariah Islam baik dalam urusan ekonomi di dalam negeri maupun di luar negeri. Negara menerapkan hukum-hukum Allah sebagai koridor kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah aktivitas ekonomi yang zalim, eksploitatif, tidak transparan dan menyengsarakan umat manusia. Negara menerapkan politik ekonomi agar warga dapat hidup secara layak sebagai manusia menurut standar Islam. Bahkan kelayakan secara individu per individu rakyat.
Negara juga menjalin hubungan secara global internasional dan memberikan pertolongan sebagai bagian dari negara agar umat manusia di seluruh dunia melihat dan merasakan keadilan sistem Islam.
