Pantauan media di lapangan menunjukkan lumpur banjir masih mengenangi permukiman warga. Bahkan, akses jalan menuju beberapa Gampong seperti menasah bie arah Genteng belum dapat dilalui hingga saat ini, sehingga menghambat aktivitas ibadah dan mobilitas masyarakat. Situasi ini menggambarkan lemahnya upaya pemulihan pasca bencana.
Dan masih banyaknya warga korban banjir yang mengevakuasikan diri, baik menumpang di rumah tetangga maupun bertahan di tenda BNPB yang didirikan di pekaranggan rumah mereka yang rusak tergenang lumpur dan tenggelam akibat banjir. Kondisi tersebut menunjukkan masa pemulihan tempat tinggal warga belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Lain hal dengan Hunian Sementara (Huntara) yang telah selesai dibangun hingga kini belum dapat ditempati. Bangunan tersebut justru dibiarkan kosong dan bahkan menjadi tempat bermain anak-anak pada sore hari, semestinya sudah dapat dihuni masyarakat sebagai tempat tinggal sementara bagi korban banjir. Huntara yang menjadi tolak ukur solusi cepat justru menjadi sebuah monumen proyek bencana banjir.
Sementara, pemerintah daerah dinilai hanya terfokus pada pendataan yang tak kunjung usai. Selama dua bulan terakhir, pendataan terus dilakukan tanpa diikuti akan langkah konkret, yang berdampak langsung pada pemulihan kehidupan masyarakat. Pendataan seolah menjadi tujuan akhir, bukan landasan dasar untuk percepatan pemulihan paska bencana banjir.
Media melakukan asessment melalui wawancara kecil ke salah seorang mahasiswa universitas di aceh, menilai bahwa kondisi ini memperlihatkan ketidak pahaman pemerintah daerah terhadap akan makna recovery atau pemulihan pasca bencana. Pemulihan tidak cukup hanya dengan kegiatan administratif dan seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan, tambahnya.
“Sudah dua bulan masyarakat masih hidup dalam kondisi darurat. Lumpur belum dibersihkan, jalan yang masih tergenang lumpur menjadi alasan masyarakat untuk beraktivitas dan akses ketempat ibadah seperti meunasah, dan lagi warga yang masih mengungsi serta bertumpu pada dapur umum.
Sementara Huntara yang sudah rampung untuk di tempati justru belum ditempati. Lalu recovery pemulihan yang dimaksud pemerintah daerah itu yang bagaima ?” Pungkasnya dengan nada kecewa.
Ia juga menambahkan, masa pemulihan yang dilakukan terkesan setengah hati dan kerja "Asal Bapak Senang", oleh karena itu, sejatinya bencana bagi masyarakat belum berakhir.
Serta mendesak dengan tegas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat dengan segera memfungsikan Huntara layak huni, juga pembersihan lingkungan terdampak hinga membuka akses yang terputus, serta pastikan korban banjir mendapatkan tempat tinggal yang layak sesuai kebutuhan hidup. (oeL)
