Oleh : Khusnul khatimah, A.Md (Aktivis Muslimah)
Berdasarkan data yang terhimpun saat ini terdampak lahan pertanian seluas 56.652 hektare adalah lahan persawahan di 18 kabupaten dan kota yang rusak parah akibat bencana banjir bandang serta tanah longsor yang terjadi pada akhir bulan November 2025. Kondisi ini memicu sulitnya warga untuk beraktifitas baik itu bekerja, bertani dan berkebun (Media Indonesia)
Untuk keempat kalinya, Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana. Lima dari 18 kabupaten/kota terdampak belum pulih. Sebagian warga masih terisolasi akibat akses jalan dan jembatan yang masih putus atau sulit dilalui.
Perpanjangan status tanggap darurat bencana kali ini berlaku selama tujuh hari, 23-29 Januari 2026. Sebelumnya, tanggap darurat pertama dilakukan pada 28 November-11 Desember 2025. Selanjutnya, Aceh tiga kali memperpanjang status tersebut, yakni 12-25 Desember 2025, 26 Desember 2025-8 Januari 2026, dan 9-22 Januari 2026.(Kompas.id)
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang hadir secara virtual dalam rapat koordinasi dari Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/1/2026) malam, mengatakan, perpanjangan status tanggap darurat bencana kali ini didasari rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia juga mempertimbangan kondisi terkini di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Tengah.
Dari kunjungan Mualem ke lapangan dan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, penanganan darurat dampak bencana di lima kabupaten itu belum tuntas. Salah satu masalah paling krusial ialah konektivitas darat masyarakat masih terganggu karena akses jalan dan jembatan masih putus atau sulit dilalui. Di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, misalnya, jembatan masih putus. Akibatnya, warga harus masuk ke sungai untuk beraktivitas. Padahal, sungai itu hanya bisa dilalui saat tinggi muka air dan debitnya surut. Kalau tinggi muka air dan debitnya meningkat, sungai itu sangat berbahaya.
Mualem pun menyoroti proses pendistribusian bantuan logistik yang belum merata. Di Aceh Tengah, ada kampung yang masih terisolasi. Berdasarkan data BPBD Aceh Tengah per 15 Januari 2026, 10.914 jiwa penduduk di 24 desa dari lima kecamatan masih terisolasi. Daerahnya meliputi Kecamatan Bintang, Ketol, Silih Nara, Rusip Antara, dan Kecamatan Linge. Hal itu terjadi karena akses jalan dan jembatan dari dan menuju masing-masing desa masih putus atau sulit dilalui. Akses jalan dan jembatan itu rusak atau putus karena diterjang banjir bandang ataupun tertimbun tanah longsor.
Proses pemulihan atau perbaikan konektivitas di sana berlangsung lambat karena kondisi medan yang berat. Situasi itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari maupun perekonomian masyarakat. ”Kami kesulitan menjual hasil pertanian dan perkebunan kami karena akses darat yang belum pulih. Padahal, sumber pendapatan utama kami dari hasil pertanian dan perkebunan,” kata pengepul durian dan cabai dari Desa Rejewali, Ketol, Aceh Tengah, Dedy Rusman, saat dihubungi Kompas. (Kompas.Id)
Sejauh ini, pemulihan aktivitas belajar mengajar di sekolah menjadi salah satu yang paling mendesak. Merujuk data Dinas Pendidikan Aceh dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada 2.805 sekolah di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Sekolah itu masih tertimbun lumpur tebal sisa material bencana dan mengalami kerusakan ringan, sedang, berat, sampai rusak total.
Dari semua itu, Aceh Tamiang menjadi kabupaten/kota dengan jumlah sekolah rusak yang terbanyak. Akibatnya, sebagian proses pembelajaran masih dilakukan dengan penuh keterbatasan, antara lain di ruang kelas seadanya tanpa buku, kursi, dan meja, serta di tenda darurat. ”Kalau proses pemulihan atau perbaikan sekolah rusak itu berlarut-larut, masa depan satu generasi Aceh terancam hilang,” tutur Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin. (Kompas.Id)
Sehingga hasil pertanian dan perkebunan di Aceh sulit untuk di distribusikan akibat terputususnya akses jalan. Adapun contoh wilayah terpencil seperti pegunungan masih terpuruk ekonominya karena akses transportasi darat belum sepenuhnya pulih, sehingga panen sulit dijual. Jika menggunakan akses udara sebagai jalur transportasi maka biaya yang harus di keluarkan sangat tinggi.
Kondisi ini memperparah keadaan masyarakat di sana setelah bertahan untuk hidup dari terjangan banjir bandang dan tanah longsor harus berjuang lagi dalam menghadapi kondisi pascabencana tanpa uluran tangan penguasa secara nyata.
Kebijakan pemerintah dalam penetapan tanggap darurat bencana untuk wilayah terdampak yang keempat kalinya menandakan bahwa pemulihan pascabencana merupakan hal yang penting sebab masih belum tuntasnya kondisi ini akibat pengananan yang lambat dan tidak tepat sasaran. Lambatnya pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh sangat berdampak pada perekonomian warganya. Sulitnya mencari kerja karena belum beroperasinya aktivitas usaha menjadikan masyarakat harus menantang maut untuk bertahan hidup. Ditambah lagi dengan hasil pertanian dan perkebunan yang sulit dijual memperparah kondisi ini.
Kondisi ini menggambarkan ketidakhadiran negara secara nyata dalam mengayomi rakyatnya. Paradigma bernegara ini muncul bukan tanpa sebab, ia hadir sebagai hasil dari penerapan sistem kapitalisme yang mementingkan untung-rugi dalam membuat alokasi dana untuk pemulihan sehingga terbatas dan tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menjadikan negara gagal dalam menjalankan perannya sebagai raa’in atau pengurus urusan umatnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan masih ada tiga daerah di Aceh yang berstatus tanggap darurat bencana. Ketiga daerah tersebut adalah Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya. Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Suharyanto mengatakan secara umum wilayah terdampak bencana Sumatera sudah memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan.
"Jadi tidak ada lagi di tiga provinsi semuanya tiga-tiganya sudah mencabut status tanggap darurat. Jadi semuanya masuk transisi darurat menuju pemulihan, meskipun di Aceh masih ada tiga kabupaten kota yang masih tanggap darurat, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya," kata Suharyanto. Suharyanto mengatakan bencana Sumatera telah menimbulkan dampak cukup besar. BNPB mencatat total korban meninggal dunia mencapai 1.204 jiwa (Kompas.id)
Beberapa influencer mengajak untuk open donasi. Misalnya di akun yayasan cinta Qur'an, di akun tersebut memperlihatkan bagaimana kondisi di Aceh pasca banjir, di akun tersebut mengajak kita berdonasi sekecil apapun bantuan kita, karena bantuan kita sangat berarti buat mereka.
Sebagai umat muslim tentu melihat saudara-saudara kita kena musibah membuat hati kita teriris, sedih prihatin melihat kondisi mereka. Bahkan demi makan harus meminta-minta ke jalan, mereka masih butuh hidup masih butuh makan.
Apakah dengan menyalurkan bantuan lewat open donasi bisa menyelesaikan masalah buat para korban? Mungkin jika dilihat memang membantu tapi bagaimana jika sudah tidak ada yang peduli tidak ada yang ingin berdonasi? Bagaimana kehidupan lanjut mereka? Open donasi ini sebenarnya hanya menjadi solusi semntara bagi saudara-saudara kita di sana.
Teman-teman jauh sebelum yang katanya sistem demokrasi yang 100 tahun merdeka di Indonesia tapi nyatanya tidak, semakin tahun semakin miriz melihat para pejabat para koruptor. Teman-teman mari kita mengulang dan mengingat masa jauh dari sebelum itu
Ada masa sistem Islam yang dimana sistem ini sangat memanusiakan manusia, hidup damai makmur selama 1.300 tahun atau 13 abad. Di tengah kepiluan itu, ingatan kita terarah pada sosok Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang pada masa krisis tidak pernah berdiam diri.
Umar yang berjalan sendirian di malam hari untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan pada Tahun Ramadah, atau yang turun langsung mengatur bantuan di tengah wabah dan kelaparan. Demikian pula kita belajar bahwa kepemimpinan sejati menuntut ketegasan dalam bertindak dan empati yang hidup dalam hati. Kisah Umar bukan sekadar sejarah, tetapi cermin bagaimana menghadapi bencana dengan keberanian, kepedulian, dan langkah nyata.
Di tengah bencana yang datang silih berganti, kita sering menyadari bahwa rasa simpati saja tidak cukup. Dibutuhkan keberanian, ketegasan, dan hati yang benar-benar hadir untuk mereka yang sedang berjuang. Di sinilah keteladanan Umar bin Khattab terasa begitu kuat. Ia menunjukkan bahwa krisis tidak bisa dihadapi hanya dengan aturan dan kekuasaan, tetapi juga dengan kehangatan hati. Bahwa ketegasan tanpa empati hanyalah kekuasaan, dan empati tanpa ketegasan hanyalah perasaan yang tidak membawa perubahan apa pun.
Umar sendiri pernah berkata, “Bagaimana saya bisa memperhatikan keadaan rakyat jika saya tidak ikut merasakan apa yang mereka rasakan?” Karena itu, ia menurunkan taraf hidupnya sejajar dengan rakyatnya yang miskin, makan seadanya dari hidangan yang ada, duduk bersama ribuan orang yang kelaparan, dan menolak makan di rumahnya agar tak ada yang mengira ia mengutamakan dirinya sendiri dengan makanan yang tak terjangkau bagi rakyatnya yang masih kekurangan. Ia juga tidak malu menjadi pelayan bagi rakyatnya, ikut merasakan penderitaan mereka.
Tidak hanya hadir secara fisik, Umar juga bertindak tegas untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Ia mengirim surat kepada gubernurnya di Bashrah dan Amru bin Ash di Mesir agar segera mengirim bantuan pangan. Berkat upaya ini, bantuan datang dalam jumlah besar dan mencukupi kebutuhan rakyat yang dilanda kekeringan. Di samping tindakan nyata, Umar senantiasa bermunajat kepada Allah, meminta turun hujan bersama paman Nabi, Abbas, sebagai wujud kepedulian yang berpadu dengan ketundukan dan keikhlasan. Umar bertindak cepat dengan membangun dua tanggul pelindung, Radam Al Usayd dan tanggul di wilayah bawah untuk membelokkan arus banjir.
Begitupun juga dengan pemimpin lainnya pada Dinasti Umayyah (Muawiyah & Abdul Malik): Khalifah Muawiyah bin Sufyan memerintahkan pembangunan bendungan di Hijaz untuk mencegah banjir bandang dan mengelola irigasi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga fokus pada pengelolaan air dan perluasan saluran irigasi untuk mengatasi dampak banjir dan kekeringan.(Arina.id)
Solusi-solusi yang jangka panjangnya adalah dengan menerapkan sistem Islam, bukan sistem kufur demokrasi pada saat ini, kisah-kisah di atas hanya beberapa contoh sikap para pemimpin di sistem Islam, semoga tersegeranya sistem Islam di terapkan agar hidup kita menjadi lebih berkah dan bisa menjadikan kita manusia yang lebih taat pada Allah. Aamiin
#Allahu'a'lam bisshowab
