Oleh: Almukarromah, S.Kom
Istilah “perdamaian” kerap digaungkan, namun realitas menunjukkan bahwa konflik dan peperangan justru terus meningkat. Fenomena ini menimbulkan kebingungan dan keprihatinan, terutama ketika konsep perdamaian tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
Pembahasan mengenai perdamaian menjadi relevan dengan situasi terkini, khususnya terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang dipimpin oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut dikabarkan memerlukan kontribusi dana yang sangat besar, yakni sekitar Rp17 triliun, sebuah angka yang menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Board of Peace disebut-sebut dibentuk sebagai upaya menciptakan perdamaian di Palestina, mengingat hingga saat ini Palestina masih berada di bawah penjajahan Israel. Salah satu wacana yang disampaikan adalah rencana pembangunan kembali wilayah Gaza agar menjadi kawasan modern dengan infrastruktur megah dan destinasi wisata pesisir.
Namun demikian, efektivitas dan ketulusan upaya tersebut dipertanyakan. Sejak lama, Amerika Serikat diketahui memiliki peran signifikan dalam mendukung Israel, baik secara politik maupun finansial. Dukungan ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan berkontribusi terhadap berlanjutnya penjajahan di Palestina. Oleh karena itu, muncul keraguan atas logika pihak yang dianggap sebagai bagian dari akar konflik, tetapi sekaligus memposisikan diri sebagai penggagas perdamaian.
Keraguan tersebut semakin menguat ketika Palestina sendiri tidak dilibatkan secara langsung dalam Board of Peace. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan partisipasi pihak yang paling terdampak oleh konflik.
Lebih jauh, keikutsertaan sejumlah negara mayoritas Muslim dalam forum tersebut juga menuai kritik. Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap penderitaan rakyat Palestina dan memunculkan pertanyaan mengenai sikap para pemimpin negara-negara tersebut. Kekhawatiran pun muncul mengenai pertanggungjawaban moral dan spiritual atas sikap tersebut, terutama terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestina.
Pembebasan Palestina dari penjajahan tidak dapat bergantung pada solusi yang berasal dari Barat. Hanya sistem Islam yang mampu menghadirkan pembebasan sejati melalui penerapan jihad yang terorganisasi di bawah kepemimpinan tunggal kaum Muslimin, yaitu Khalifah. Kepemimpinan tunggal ini tidak hanya melindungi umat Islam, tetapi juga menjamin keselamatan non-Muslim yang berada dalam naungannya.
Perdamaian yang ditawarkan Islam merupakan perdamaian yang hakiki dan menyeluruh. Bukan perdamaian palsu ala Barat yang jelas-jelas penjahat kelas kakap, pelaku kedzaliman yang menyebabkan banyak penderitaaan bagi kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Umat Islam disebut sebagai umat yang dimuliakan oleh Allah Swt., amat memprihatinkan apabila tunduk pada kebijakan penguasa Barat yang dzalim.
Sudah saatnya kaum Muslimin di seluruh dunia bersatu kembali dalam satu kepemimpinan Islam, membebaskan Palestina dari cengkeraman zionis dan sekutu-sekutunya. Sistem yang membebaskan manusia dari ketundukan kepada selain Allah ta'ala. Wallahu a'lam bishshawab.
