Lhoksukon – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menargetkan anggaran sebesar Rp26 triliun untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana banjir besar 2025. Target tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2027 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Aceh Utara, Lhoksukon.
Kegiatan strategis ini dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi (Payang), yang mewakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jamaluddin. Forum tersebut dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRK, akademisi, serta tokoh masyarakat untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, ditegaskan bahwa tema pembangunan tahun 2027 adalah “Pembangunan Berbasis Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur untuk Pemulihan Kualitas Kehidupan Masyarakat Aceh Utara Pascabencana.”
Anggaran Rp26 triliun direncanakan bersumber dari kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Fokus utama diarahkan pada pemulihan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi pertanian.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti tantangan sosial yang masih dihadapi masyarakat. Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan di Aceh Utara mencapai 93.430 jiwa atau sekitar 14,27 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 74,29, menunjukkan tren peningkatan meski masih memerlukan percepatan di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pembangunan kualitas manusia di Aceh Utara terus bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, diperlukan kerja keras bersama agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata, terutama di wilayah terdampak bencana,” ujar Tarmizi.
Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan lima prioritas pembangunan jangka menengah 2027–2029, yakni percepatan rehabilitasi infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan.
Menutup kegiatan, Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan akademisi untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pemulihan daerah. Ia menegaskan bahwa pembangunan pascabencana membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar berjalan efektif dan berkelanjutan.
Musrenbang RKPK 2027 ditutup dengan semangat optimisme kebangkitan daerah yang digaungkan melalui yel-yel bersama: “Aceh Utara… Bangkit, Bangkit, Bangkit!” (M)
