Oleh: Armiyati, S.Pd
(Pendidik & Pemerhati Generasi)
Gejolak harga dan distribusi BBM yang terjadi hari ini bukan sekadar dampak dari konflik global, melainkan potret nyata rapuhnya kedaulatan energi negeri ini. Fakta di lapangan menunjukkan ironi: BBM bersubsidi memang tidak naik, namun kelangkaan terjadi di berbagai daerah. Masyarakat harus antre berjam-jam, bahkan membeli dengan harga tinggi di pengecer. Sementara itu, pasokan tersendat akibat kapal tanker yang tertahan di jalur strategis dunia.(bisnis.com),Situasi ini tidak lepas dari terganggunya pasokan global. Tertahannya distribusi di jalur internasional membuktikan bahwa energi dalam negeri masih sangat bergantung pada faktor eksternal.
Di sisi lain, negara berusaha menambal gejolak ini melalui APBN dengan menambah subsidi. Namun, langkah ini jelas tidak berkelanjutan. Beban fiskal yang berat hanya mampu menahan tekanan dalam jangka pendek. Tak heran jika kemudian muncul kebijakan penghematan seperti pembatasan pembelian BBM, work from home, hingga pengurangan aktivitas tertentu.(bbc.com),Namun langkah ini jelas bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah.
Pemerintah kini berada dalam dilema. Menaikkan harga BBM berisiko memicu inflasi dan gejolak sosial, sementara mempertahankannya justru memperbesar beban anggaran. Dilema ini sejatinya menunjukkan satu hal mendasar: tidak adanya kemandirian energi.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi global. Setiap gejolak internasional langsung berdampak pada kondisi dalam negeri. Akibatnya, stabilitas energi nasional sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang pasar dunia.
Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kelangkaan menyulitkan akses, harga yang naik menekan daya beli, dan ancaman inflasi semakin memperberat kehidupan. Energi yang seharusnya menjadi penopang aktivitas justru berubah menjadi sumber kesulitan.Dalam konteks ini, kedaulatan ekonomi menjadi ilusi.
Sebagaimana dijelaskan dalam literatur ekonomi Islam, problem utama ekonomi bukanlah semata kelangkaan, tetapi kesalahan distribusi dan pengelolaan kepemilikan . Ketika sumber daya strategis seperti energi tidak dikelola sebagai milik umat, Energi seperti minyak dan gas merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan rakyat, tapi pada fakta nya sekarang mengikuti mekanisme pasar global, maka krisis demi krisis menjadi keniscayaan.Ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai pengurus rakyat (raa’in)
Sabda Rasulullah ﷺ:“Imam (khalifah) adalah rā‘in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”(HR. al-Bukhari dan Muslim)
Selain itu, terpisahnya negeri-negeri Muslim juga memperparah keadaan. Padahal, dunia Islam memiliki cadangan energi yang melimpah. Namun tanpa persatuan politik, potensi tersebut tidak mampu mewujudkan kemandirian, bahkan justru bergantung pada kekuatan global.
Islam menawarkan solusi yang mendasar dan komprehensif. Pertama, negara harus mengelola langsung sumber daya energi sebagai kepemilikan umum, sehingga hasilnya dapat dinikmati seluruh rakyat dengan harga terjangkau. Kedua, diperlukan integrasi kekuatan negeri-negeri Muslim dalam satu kepemimpinan politik, sehingga distribusi sumber daya menjadi merata dan kemandirian energi dapat terwujud. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasar global dapat diputus.
Kaum muslimin berserikat (sama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).
Lebih jauh, negara dalam sistem Islam juga akan mengembangkan sumber energi alternatif untuk memastikan keberlanjutan. Pengelolaan energi dilakukan secara bertanggung jawab, tidak boros, namun juga tidak mengorbankan pelayanan publik. Dengan model seperti ini, energi benar-benar menjadi alat untuk menjamin kesejahteraan, bukan sumber krisis.
Pada akhirnya, gonjang-ganjing BBM hari ini harus dipahami sebagai alarm keras. Bahwa selama sistem yang digunakan masih bergantung pada mekanisme global dan tidak berbasis pada pengelolaan yang benar, maka krisis energi akan terus berulang. Rakyat akan kembali menjadi pihak yang paling terdampak, sementara negara terus berada dalam lingkaran dilema yang sama.
Sudah saatnya persoalan ini dilihat secara lebih mendasar yakni kembali pada sistem Islam khilafah Islamiyyah. Bukan sekadar bagaimana menstabilkan harga dalam jangka pendek, tetapi bagaimana membangun kedaulatan energi yang sesungguhnya. Tanpa itu, gonjang-ganjing BBM hanya akan menjadi siklus berulang yang tak pernah benar-benar selesai.
Wallahu’alam bish-shawab.
