Penulis : Leli Amaliah, S. Kom
Beberapa pekan terakhir, persoalan energi kembali menjadi sorotan nasional. Meskipun pemerintah memastikan bahwa BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga, BBM nonsubsidi justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Situasi ini diperparah oleh adanya gangguan distribusi akibat tertahannya kapal tanker pengangkut minyak di jalur strategis Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur distribusi minyak paling penting di dunia (Bisnis.com, 30/03/2026).
Gangguan tersebut langsung berdampak pada masyarakat di berbagai daerah. Di Surabaya, antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU karena warga khawatir harga BBM akan naik.(Kompas.id, 31/03/2026). Kondisi serupa terjadi di Bandung, di mana antrean kendaraan mencapai puluhan meter. Bahkan di beberapa wilayah Sulawesi Selatan, BBM bersubsidi seperti Pertalite dijual secara eceran dengan harga mencapai Rp20.000 per liter, jauh di atas harga resmi. Kondisi ini menimbulkan keresahan publik. Pemerintah melalui BPH Migas menyatakan bahwa belum ada kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi, meski wacana tersebut sempat muncul di tengah masyarakat (Antara News, 30/03/2026).
Pemerintah juga menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan demi menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak global. Namun, tekanan terhadap APBN semakin besar. Lonjakan harga minyak dunia membuat beban subsidi membengkak. Negara terpaksa menambal subsidi agar harga BBM tetap stabil, tetapi ruang fiskal terbatas. Jika kondisi ini berlanjut, kemampuan negara untuk menahan harga hanya akan bertahan beberapa minggu. Di sisi lain, distribusi energi juga terganggu oleh situasi geopolitik. Ketegangan di Selat Hormuz menjadi sorotan, termasuk kabar Iran yang mengizinkan kapal tanker tertentu melewati jalur tersebut, namun tidak semua negara mendapat perlakuan serupa (CNN Indonesia, 2/04/2026).
Dampak dari situasi ini terlihat nyata di lapangan. Di Makassar, warga rela mengantre semalaman demi mendapatkan solar. Sementara itu, antrean panjang juga terjadi di Sidoarjo hingga meluber ke jalan raya, menunjukkan tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM. Situasi ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang sulit. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi dipastikan melonjak dan berpotensi memicu gejolak sosial. Namun, jika harga tetap ditahan, defisit APBN akan semakin membengkak. Dilema ini diperparah oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara net importir minyak. Artinya, Indonesia sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri dan rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia serta ketegangan geopolitik.
Bagi masyarakat, kondisi ini berarti tekanan ganda: kesulitan memperoleh BBM dan meningkatnya biaya hidup. Ancaman inflasi pun semakin nyata. Situasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada impor komoditas strategis seperti minyak membuat ekonomi nasional rentan terhadap gejolak global.
Dalam perspektif Islam, kemandirian energi menjadi solusi mendasar. Kemandirian ini diyakini dapat terwujud jika negeri-negeri Muslim bersatu dalam satu sistem pemerintahan Khilafah. Dengan kesatuan tersebut, kekayaan minyak yang melimpah di wilayah-wilayah Muslim, termasuk kawasan Timur Tengah dan Iran, dapat dikelola bersama dan didistribusikan secara adil untuk kepentingan umat.
Dengan pengelolaan yang terintegrasi, Khilafah diyakini mampu menjadi entitas politik dan ekonomi yang independen, bahkan menjadi kekuatan besar yang tidak mudah terguncang oleh dinamika global. Dalam sistem tersebut, pengelolaan energi tidak semata mengikuti mekanisme pasar, tetapi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat.
Selain itu, meskipun memiliki sumber energi melimpah, Islam tetap menekankan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. BBM digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan syariat. Penghematan dilakukan pada hal-hal yang tidak esensial, tanpa mengorbankan pelayanan publik. Di sisi lain, pengembangan energi alternatif seperti energi nuklir dan sumber energi lainnya tetap dilakukan untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang.
Dengan demikian, gonjang-ganjing BBM saat ini bukan hanya persoalan harga atau distribusi, tetapi cerminan dari ketergantungan struktural terhadap energi impor dan rapuhnya ketahanan energi nasional di tengah gejolak global.
