‎ ‎
‎ ‎

Daya Beli Masyarakat Menurun, Berhemat karena Terpaksa


author photo

23 Apr 2026 - 18.46 WIB



Oleh: Hafsah
(Penulis dan Aktivis)

Daya beli masyarakat pada 2026 diproyeksikan tertekan dan melambat karena terjadinya inflasi pangan/energi, kurangnya lapangan kerja formal, dan pemotongan anggaran, memaksa konsumen lebih selektif. Meski ada upaya stabilisasi, tekanan ekonomi global dan domestik menyebabkan rumah tangga menahan belanja.

Di Kalimantan Timur, khususnya masyarakat Paser, rata-rata pengeluaran tercatat menjadi terendah di Kaltim. Data BPS 2025 yang dirilis per Maret 2026 mencatat rata-rata pengeluaran masyarakat Paser sekitar 1,7 jt perbulan. Sehingga menjadikan paser terendeh se Kalimantan Timur yang berada di kisaran 2,1 jt perbulan. Adapun kota Bontang menduduki yang tertinggi yaitu sekitar 2,6 juta perbulan. 

Sengkarut Ekonomi Kapitalis

Rendahnya minat belanja masyarakat erat kaitannya dengan pendapatan ekonomi. Kala perekonomian lesu mengindikasi keadaan tidak baik-baik saja. Keluhan dari ibu-ibu rumah tangga karena gaji yang biasanya lebih dari cukup, kini harus dihemat pada beberapa pos pengeluaran. Sebab utama dimulai dari naiknya harga BBM sehingga mempengaruhi kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Disisi lain, pendapatan tidak meningkat dan mirisnya banyak yang kena PHK massal dari beberapa perusahaan, terutama perusahaan tambang batu bara.

Penyebab lain lesunya daya beli masyarakat adalah tidak meratanya pembangunan dan akses ekonomi seperti sulitnya lapangan pekerjaan dan akses transportasi yang kurang memadai pada beberapa daerah. Petani dan nelayan sulit mendapatkan sarana penunjang untuk mendukung usaha mereka. Begitupun membuka usaha untuk menopang perekonomian keluarga tidak semudah yang dibayangkan. Banyaknya pedagang yang bermunculan justru semakin memperketat persaingan dagang. Banyak pedagang tapi tidak berbanding lurus dengan minat beli masyarakat. 

Problem masyarakat bukan hanya pada masalah pendapatan, pendidikan dan kesehatan pun menuntut tambahan biaya. Pendidikan sebagai modal utama untuk mendapatkan pekerjaan layak harus dikorbankan demi tuntutan dapur. Akhirnya terjadilah kemiskinan struktural yang tak mampu dikendalikan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Masyarakat sudah berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka tidak berpangku tangan menanti rejeki datang tiba-tiba. Peluang usaha begitu banyak namun masyarakat tak mampu mandiri karena butuh dukungan sarana dan prasarana yang idealnya disediakan oleh pemerintah setempat. Alam dengan hasil yang terkandung dalam perut bumi merupakan ladang rejeki bagi rakyat. Naasnya, sektor ini hanya dinikmati oleh kalangan tertentu karena mereka punya kekuatan modal untuk mengelola hasil alam. Pemerintah dengan senang hati memberikan akses perizinan untuk dikelola. Jadilah segelintir orang yang menikmati kekayaan alam dan sebagian besar masyarakat hanya sebagai pekerja atau buruh. 

Konsep ekonomi kapitalis telah mengatur sistem perburuhan bahwa pekerja hanyalah sekelompok kaum proletar yang statusnya berada dibawah bayang pemodal. Sejahtera hanya bagi kaum kaya dan rakyat harus puas dengan hidup pas-pasan.

Jaminan Sejahtera dalam Islam

Kesejahteraan tidak hanya diukur dari materi, melainkan kepatuhan kepada Allah, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Dalam Islam, kesejahteraan bagi masyarakat adalah tanggung jawab negara. Masyarakat harus benar-benar dipastikan mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam dalam kitab nizhom iqtishody karya syek Taqiuddin Annabhani. Konsep ekonomi Islam memastikan tingkat kesejahteraan masyarakat bukan diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran, tetapi dipastikan setiap individu mendapatkan hajat hidup yang layak. 
Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Peran negara memastikan setiap kepala rumah tangga dapat mengakses kegiatan ekonomi seperti lapangan pekerjaan dan transportasi yang layak. Sehingga kepala rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Negara juga memastikan sumber pemasukan dari beberapa sektor riil seperti zakat, kharaj, ghonimah, fa'i dan sumber kekayaan alam yang ada dikelola untuk kemaslahatan rakyat. Terpenting, distribusi kebutuhan masyarakat tercapai sehingga terjadi pemerataan tanpa membedakan kelas. Distribusi juga membuat kekayaan tidak berpusat pada satu golongan atau individu saja.

Wallahu a'lam bisshowab
Bagikan:
KOMENTAR