Ratna Munjiah (Pemerhati Sosial Masyarakat).
Pergerakan harga bahan pokok di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, telur, hingga beras mengalami kenaikan. Sementara itu, harga daging ayam relatif stabil, namun tidak cukup menjadi penyeimbang di tengah lonjakan kebutuhan lain.(https://kaltim.tribunnews.com/tribun-etam/1144666/harga-cabai-bawang-telur-beras-di-tenggarong-alami-kenaikan-pedagang-keluhkan-daya-beli-melemah).
Fakta di lapangan memperlihatkan dampak yang nyata. Harga kedelai yang meningkat memaksa para perajin tempe mengecilkan ukuran produk demi bertahan. Kenaikan juga merambah sektor lain seperti plastik, BBM, hingga tarif air. Rantai kenaikan ini saling terkait dan akhirnya bermuara pada satu hal: melemahnya daya beli masyarakat.
Ketahanan pangan pun tampak rapuh di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sudah tertekan. Ditambah lagi faktor global seperti konflik internasional serta lemahnya ketahanan energi, situasi semakin mempersempit ruang hidup masyarakat.
Rakyat yang sebelumnya sudah kesulitan, kini semakin terhimpit oleh kenaikan hampir di semua lini kebutuhan.
Pertanyaannya, di mana empati penguasa ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti ini? Kebijakan yang justru mendorong kenaikan biaya hidup menimbulkan kesan seolah penderitaan rakyat tidak menjadi prioritas.
Akar persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem yang diterapkan. Sistem kapitalisme yang berasaskan keuntungan telah mengikis nurani. Dalam sistem ini, rakyat miskin kerap dipandang sebagai beban, bukan sebagai amanah yang harus dijaga. Akibatnya, daerah yang kaya sumber daya alam pun tidak otomatis mampu menyejahterakan rakyatnya.
Berbeda dengan itu, sistem ekonomi Islam menawarkan paradigma yang kontras. Islam menempatkan negara sebagai penanggung jawab langsung atas kesejahteraan rakyat. Stabilitas harga, ketahanan pangan, dan pengelolaan energi menjadi bagian dari tanggung jawab tersebut.
Teladan kepemimpinan dapat dilihat dari Rasulullah Saw dan para khalifah. Rasulullah bukan hanya pemimpin, tetapi juga pelayan bagi umatnya. Dalam kondisi sulit, beliau ikut merasakan lapar, bahkan pernah mengganjal perut dengan batu. Ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak boleh berjarak dari penderitaan rakyatnya.
Beliau bersabda:
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Nu’aim).
Maknanya jelas: kepemimpinan adalah amanah untuk melayani, bukan dilayani.
Rasulullah juga menegaskan:
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Prinsip ini dilanjutkan oleh para khalifah, salah satunya Umar bin Khattab. Kisah beliau yang memikul sendiri gandum untuk rakyat yang kelaparan menjadi simbol nyata kepemimpinan yang hadir, bukan sekadar memerintah dari jauh.
Umar bahkan berkata:
“Aku takut jika ada seekor keledai yang terperosok di Irak, maka Allah akan menanyakannya kepadaku.”
Ini menggambarkan betapa luasnya rasa tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam, hingga hal kecil pun tidak luput dari perhatian.
Dalam sistem Islam, pengelolaan harta juga diatur agar tidak berputar di kalangan tertentu saja, sebagaimana firman Allah:
“…supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)
Dengan mekanisme seperti zakat dan pengelolaan baitul mal, negara memastikan distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan bagi yang lemah.
Akhirnya, solusi atas peliknya kehidupan hari ini tidak cukup dengan tambal sulam kebijakan. Diperlukan perubahan mendasar dalam sistem yang mengatur kehidupan.
Sistem Islam menawarkan konsep kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Ketika pemimpin hadir sebagai pelayan, ketika kebijakan berpihak pada kebutuhan rakyat, dan ketika kekayaan dikelola untuk kemaslahatan bersama, maka harapan akan kehidupan yang sejahtera bukanlah utopia. Wallahu a’lam.
