Oleh: Ns. Rizqa Fadlilah, S. Kep
Terdapat beberapa upaya transformasi pendidikan di era Presiden Prabowo yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Presiden Prabowo berkomitmen mengorkestrasi transformasi pendidikan nasional melalui: Makan bergizi gratis, Peningkatan sarana prasarana, Kesehatan gratis di sekolah, Kesejahteraan guru, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.
Beberapa dari kebijakan ini cukup meyita perhatian publik. Semisal, Program Makan Bergizi Gratis yang penuh dengan kontroversial dengan biayanya menyedot triliunan anggaran pendidikan, problem teknis lapangannya dan polemik di masyarakat. Juga ada Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang menarik perhatian untuk dicermati dan dikritisi.
Program Sekolah Garuda berfokus pada sains, teknologi, dan keunggulan kompetensi internasional sebagai bagian dari transformasi pendidikan untuk menciptakan generasi berdaya saing global menuju Indonesia yang maju dan berkeadilan.
Sementara Sekolah Rakyat (SR) di Kalimantan Timur merupakan inisiatif pendidikan berasrama (boarding school) gratis dari pemerintah pusat untuk anak-anak kurang mampu dan putus sekolah, dengan rintisan awal beroperasi di Samarinda sejak Agustus 2025. Di Sekolah Rakyat untuk biaya sekolah, makan, dan tempat tinggal ditanggung pemerintah. Target Pesertanya berasal dari anak-anak dari keluarga miskin (buruh harian, pemulung, informal) yang tidak masuk Dapodik. Kurikulumnya fokus pada pemetaan potensi siswa.
*Berbagai Kritik terhadap Program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat*
Kedua program ini menuai kritik tajam diantaranya dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai bahwa program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda ini justru dapat memperdalam ketimpangan dan diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan mestinya inklusif bukan eksklusif.
Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Subarsono, mengatakan program sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial dinilai kurang tepat karena seharusnya bidang ini ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah Rakyat juga belum urgen dilakukan sekarang karena lebih baik meningkatkan sarana prasarana dan kualitas sekolah-sekolah yang sudah ada saat ini.
Hasil penelusuran berbagai kritik tentang Program Sekolah Rakyat diantaranya dapat menciptakan segregasi dan stigma sosial karena Sekolah Rakyat dituding memisahkan anak-anak dari keluarga miskin ke lingkungan terisolasi; dapat menghasilkan ketimpangan kualitas karena muncul kekhawatiran bahwa Sekolah Rakyat akan menciptakan dualisme pendidikan, di mana anak miskin mendapatkan standar yang berbeda; salah prioritas dan akar masalah pendidikan, dsb.
Sedangkan Sekolah Garuda, berisiko menjadi: Pemicu kesenjangan dan segregasi karena Sekolah Garuda dikhawatirkan menciptakan "kasta" pendidikan, Penyebab ketimpangan anggaran karena fokus pada sekolah elite dinilai tidak adil dan melanggar prinsip keadilan sosial, karena mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pemerataan kualitas pendidikan secara keseluruhan
*Pandangan tentang Program Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat*
Pertama, Program Sekolah Rakyat termasuk salah satu program pro-rakyat yang dibuat oleh rezim. Tapi rezim juga memiliki program-program pro oligarki. Dan jika dibandingkan kebijakan pro-oligarki tentulah lebih mendominasi.
Kedua, Merupakan kebijakan kapitalistik yang menjadikan negara melepaskan tanggung jawab penuh dalam memenuhi hak pendidikan rakyat dengan memisahkan kualitas sekolah berdasarkan status ekonomi, ada Sekolah Rakyat (untuk miskin) dan ada Sekolah Garuda (unggulan).
Ketiga, Sekolah Rakyat merupakan kebijakan tambal sulam politik pendidikan kapitalisme yang telah gagal dan lalai memberikan hak akses pendidikan kepada seluruh rakyat. Sekolah Rakyat sendiri tidak bisa menjangkau seluruh anak yang tidak mampu yang membutuhkan pendidikan gratis.
Keempat, Kurikulum dan tujuan kapitalistik pembelajaran Sekolah Rakyat yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi mereka sehingga kurikulum berfokus pada penyiapan bekerja, yakni dengan pembekalan beberapa keterampilan agar dapat mengangkat ekonomi keluarga atau memutus rantai sosial yang tidak produktif.
Sementara kurikulum kapitalistik Sekolah garuda mengarahkan agar generasi terdidik bisa masuk ke universitas top dunia, dapat mengharumkan nama bangsa, sehingga kualifikasi mereka untuk bisa diterima di perusahaan-perusahaan besar makin meningkat. Guru yang mengajar di Sekolah Garuda adalah guru-guru terbaik yang diberikan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sejatinya, hal ini tidak bisa menjamin lulusan universitas top dunia mau mengabdi pada negara.
Kelima, Model pembelajaran yang diberikan di Sekolah Garuda dan Sekolah rakyat yang bersifat humanis nasionalis dan bukan berasaskan akidah Islam. Juga makin diperlemah dengan muatan moderasi beragama. Akibatnya akan menghasilkan mental yang lemah dan materialis.
*Khilafah Menjamin Pemenuhan Hak Pendidikan Semua Rakyat*
Dalam negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah (Khilafah), politik pendidikan dibangun berdasarkan akidah Islam. Syariat Islam memandatkan negara untuk menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh rakyat.
Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam (kepala negara) yang mengurusi rakyat itu adalah pemimpin (penanggung jawab) dan akan dimintai pertanggungjawaban.” (HR Bukhari).
Dengan amanah demikian, negara berkewajiban:
Pertama, Menjamin akses pendidikan bagi seluruh warganya tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, maupun jenis kelamin, baik di kota maupun desa. Pendidikan bebas biaya dengan kualitas sesuai tujuan yang diharapkan, mengharuskan negara memiliki sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam pun menjadi penopang agar negara agar senantiasa mandiri secara ekonomi dan keuangan.
Kedua, Menetapkan tujuan pendidikan adalah membangun kepribadian Islam dan menyiapkan para peserta didik bisa berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Semua diajarkan dengan berlandaskan akidah Islam. Seluruh jenjang, mulai dari dasar hingga perguruan tinggi, kurikulumnya berbasis akidah Islam dan hanya satu kurikulum pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah negara.
Ketiga, menyediakan fasilitas pendidikan yang prima di seluruh pelosok negeri serta ditunjang dengan anggaran pendidikan yang sangat besar. Kas negara (baitulmal) yang memiliki sumber pemasukan yang melimpah akan sangat mampu menjadi faktor pendukung dalam menyediakan seluruh kebutuhan belajar dan mengajar.
Keempat, Negara juga akan menjamin kualitas para guru. Sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam akan melahirkan individu-individu yang bervisi akhirat dan tidak materialistis. Hal ini akan menjadi jaminan bagi seorang guru dalam aktivitas mengajar dengan sepenuh hati karena motivasi mereka adalah ruhiah. Sistem gaji yang memuliakan profesi guru juga menjadi faktor yang cukup signifikan dalam melahirkan guru-guru berkualitas. Dengan gaji yang besar, kehidupan para guru menjadi sejahtera dan mereka bisa lebih fokus dalam mengajar murid-muridnya.
Namun, sistem pendidikan demikian tidak mungkin diterapkan dalam sistem sekuler kapitalisme. Dan hanya bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan yang menerapkan syari'at Islam secara kaffah (menyeluruh).
