Massa dari berbagai desa yang diperkirakan akan dimobilisasi dalam jumlah besar itu disebut akan menuntut pemerintah pusat dalam hal ini diantaranya pihak BNPB, Kemensos RI, Menteri Tito, Kasatgas Rehab - Rekon, hingga Presiden RI, Prabowo Subianto beserta pihak terkait lainnya untuk segera menuntaskan problem korban banjir Aceh, khususnya Aceh Timur, agar polemik tidak berkepanjangan.
" Presiden bilang kita sanggup, kita mampu, uangnya ada, kita tidak butuh bantuan asing, maka itu kami mendesak agar pemerintah pusat untuk segera menuntaskan polemik seputar korban banjir Aceh Timur ini, sebab masih ada ribuan korban yang diduga sama sekali belum tersentuh bantuan, bahkan tidak jelas nasibnya, entah apa sebabnya, " kata Ronny, Rabu 1 April 2026, didampingi Korlap Aksi, Muslem, Warga Gampong Jawa, Idi Rayeuk.
Ronny mengaku sangat heran, mengapa masih ada ribuan masyarakat yang diduga belum tersentuh bantuan sama sekali, padahal mereka sama - sama korban banjir.
" Ini benar - benar sangat aneh dan menyakitkan, sudah empat bulan, diduga masih ada ribuan korban banjir yang belum tersentuh bantuan yang dijanjikan pemerintah, sedangkan sebagiannya sudah terdata dengan baik bahkan ada yang sudah menerima bantuan hunian bahkan jadup dan lainnya, kan aneh ini, ada apa sebenarnya?, " tanya pengkritik cadas itu.
Ronny menegaskan pemerintah pusat wajib bertanggungjawab atas penyelesaian masalah seputar korban banjir Aceh Timur, yang saat ini masih terkatung - katung nasibnya.
" Negara dalam hal ini pemerintah pusat mesti memenuhi tanggungjawabnya menuntaskan seluruh persoalan korban banjir Aceh Timur ini, tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, memberi kepastian akan nasib korban, serta menghapus semua polemik yang ada, mereka sudah menjadi korban bencana alam, jangan sampai jadi korban harapan palsu lagi, " ketus Ronny.
Menurut putera Idi Rayeuk itu, solusi bagi seluruh persoalan yang dialami seluruh korban banjir Aceh Timur berada di tangan pemerintah pusat, sehingga sudah sepatutnya segera dituntaskan.
" Solusi bagi seluruh problem korban bencana alam banjir nasional ini ada di tangan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat yang punya uangnya, tidak mungkin kepala desa atau bupati yang dibebani untuk menyelesaikannya, karena uangnya di tangan pemerintah pusat," ungkapnya.
" Sedangkan kepala desa, bupati dan jajarannya hanya menyiapkan dan mengusulkan data korban," sebut Eks Ketua Forum Pers Independent Provinsi Aceh itu.
Namun begitu, dia meminta Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Alfarlaky, untuk membantu memperjuangkan nasib warganya itu hingga tuntas.
" Berapa pun jumlahnya data korban yang sah, baik 5 ribu jiwa atau 25 ribu jiwa, bupati sebagai kepala daerah wajib berjanji untuk memperjuangkan agar para korban tersebut benar - benar tertolong hingga mendapatkan hak - haknya, karena sudah empat bulan mereka terkatung - katung tanpa kejelasan, ini bupati yang mesti intens mengkomunikasikannya ke pemerintah pusat sampai tuntas," ujar Ronny.
Selain itu, dia juga meminta agar pihak terkait dihadirkan esok hari, agar dapat memberikan penjelasan dan jawaban yang pasti kepada massa aksi, sehingga polemik bisa dihapuskan dan solusi bisa tercapai.
" Besok kami minta semua pihak terkait dihadirkan dalam aksi, diantaranya pihak BNPB, BPBD, Kemensos RI, Dinsos, BPS dan lainnya, untuk menjawab massa, dan kami tidak mau dengar alasan para pejabat ini yang selama ini diduga melakukan aksi saling lempar, dan membola - bolai masyarakat, dengan alasan polemik pendataan, masyarakat ini sudah jadi korban bencana alam, jangan lagi bikin pusing mereka soal data, itu urusan aparat birokrasi, masyarakat urusannya hanya menunggu kapan uang mereka cair dan semua hak - haknya terpenuhi," tegas Ronny.
Dia menghimbau massa aksi yang akan meramaikan aksi besok bisa menjaga ketertiban, tidak anarkis, dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dalam bentuk apa pun.
" Dalam aksi kali ini saya sebagai penanggungjawab, menghimbau agar kita semua bisa menjaga ketertiban, sehingga semua pesan - pesan dari tuntutan kita bisa diterima dengan baik oleh pemerintah, kita hanya perlu solusi untuk seluruh korban banjir, kita fokus itu aja, jadi jangan melenceng, apalagi sampai melakukan hal - hal yang melawan hukum," terangnya.
Dia menekankan bahwa aksi di depan Pendopo bupati besok adalah murni aksi memperjuangkan nasib seluruh korban banjir Aceh Timur untuk mencari keadilan. Dia menegaskan tidak mentolerir agenda lain atau upaya penunggangan dalam bentuk apa pun di dalamnya.
" Agenda aksi kita besok sangat jelas, murni memperjuangkan nasib korban banjir, tidak ada lain, tidak ada trik intrik politik di dalamnya, kami tidak akan tolerir penunggangan atau kepentiingan lain dalam bentuk apa pun, siapa yang coba macam - macam, atau berupaya mengganggu kelancaran aksi, akan kami keluarkan dari barisan, siapa pun dia, karena yang terpenting adalah solusi untuk seluruh korban banjir," Pungkas Alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.(**)
