Oleh: Maryanti, SP (praktisi pendidikan di Berau)
Piring makan rakyat hari ini bukan lagi sekadar urusan perut, melainkan cerminan dari kebijakan yang kian mencekik. Di tengah narasi kemajuan pembangunan, ada jeritan yang nyaring terdengar dari dapur-dapur warga, mulai dari gang sempit di Tenggarong hingga pelosok Kalimantan Timur.
Fakta di Lapangan: Hidup yang Kian Mahal
Di pasar-pasar tradisional Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, pergerakan harga bahan pokok ibarat "roller coaster" yang hanya bergerak naik. Komoditas vital seperti cabai, bawang, telur, hingga beras terus merangkak naik, meninggalkan daya beli masyarakat yang jalan di tempat. Meski harga daging ayam relatif stabil, hal itu tak cukup menjadi penawar luka bagi kantong warga yang sudah bocor di sana-sini.
Kondisi ini diperparah dengan melambungnya harga kedelai. Para perajin tempe di Kukar kini harus memutar otak agar tidak gulung tikar. Strategi "Tempe Silet"—memperkecil ukuran hingga setipis mungkin—menjadi pilihan pahit demi bertahan hidup.
Tak berhenti di situ, beban rakyat kian berlipat dengan:
Kenaikan Harga BBM: Sebagai urat nadi distribusi, kenaikan BBM otomatis mengerek biaya logistik di Kaltim yang geografisnya menantang.
Tarif Air dan Listrik: Di beberapa daerah, penyesuaian tarif PDAM kian membebani pengeluaran rumah tangga.
Harga Plastik dan Kemasan: Kenaikan harga bahan baku plastik memukul pelaku UMKM yang baru saja mencoba bangkit pasca-pandemi.
Skala Nasional: Secara nasional, inflasi pangan (volatile food) terus menjadi momok, membuat angka kemiskinan sulit ditekan secara signifikan.
Analisis: Ketahanan Pangan yang Rapuh
Lemahnya ketahanan pangan kita hari ini terlihat jelas saat berhadapan dengan gejolak global. Dampak perang yang tak kunjung usai memang mengganggu rantai pasok dunia, namun yang menjadi pertanyaan besar adalah: Mengapa ketahanan energi dan pangan kita begitu rapuh?
Ketika harga bahan pokok naik berbarengan dengan kebutuhan dasar lainnya (BBM dan energi), daya beli masyarakat jatuh ke titik nadir. Rakyat dipaksa melakukan "diet paksa" bukan karena keinginan, melainkan karena ketidakmampuan. Di manakah empati penguasa ketika kebijakan yang diambil justru lebih sering memihak pada angka-angka statistik pertumbuhan daripada isi piring rakyat?
"Rakyat sudah susah dengan kenaikan semua jenis kebutuhan, tentu kebijakan yang tidak pro-rakyat hanya akan semakin mempersulit keadaan."
Kegagalan Sistemik di Tanah yang Kaya
Sungguh ironis melihat Kalimantan Timur, sebuah wilayah yang diberkahi dengan kekayaan Sumber Daya Alam dan Energi (SDAE) yang melimpah, namun rakyatnya masih harus mengeluh soal harga beras dan tempe. Ini adalah bukti nyata dari kegagalan sistem Kapitalisme Sekuler yang saat ini mendominasi.
Sistem ini cenderung memfasilitasi penguasaan SDA oleh segelintir korporasi, sementara rakyat hanya mendapatkan tetesan sisa (trickle-down effect) yang seringkali tak sampai ke dasar. Dalam sistem ini, negara lebih bertindak sebagai regulator bagi kepentingan pasar ketimbang sebagai pelindung dan pengurus (raa’in) urusan rakyat. Penguasa yang dzalim adalah mereka yang menutup mata terhadap kesulitan rakyat sambil terus memproduksi kebijakan yang mempersulit akses terhadap kebutuhan dasar.
Solusi Islam: Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan
Di tengah kegagalan sistem hari ini, Islam menawarkan kerangka berpikir yang sangat berbeda dalam menjaga stabilitas harga dan mewujudkan ketahanan pangan serta energi. Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak akan membiarkan rakyat bertarung sendirian melawan pasar yang liar.
Stabilitas harga dan ketahanan pangan dalam Islam diwujudkan melalui beberapa pilar:
Larangan Menimbun (Ihtikar): Islam melarang keras praktik penimbunan barang kebutuhan pokok demi menaikkan harga. Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa." (HR. Muslim).
Larangan Mematok Harga (Tas'ir) Tanpa Alasan Syar'i: Islam membiarkan harga terbentuk dari mekanisme pasar yang sehat (suplai dan permintaan). Negara tidak boleh mengintervensi harga kecuali jika terjadi distorsi seperti monopoli atau penimbunan.
Pengelolaan Kepemilikan Umum: Dalam Islam, energi (seperti minyak bumi, batu bara, gas) serta air adalah milik umum yang dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat tidak akan dibebani oleh tingginya harga BBM atau tarif air karena negara tidak mengambil untung dari komoditas ini. Rasulullah SAW bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud).
Negara dalam Islam: Memudahkan Urusan Rakyat
Negara dalam pandangan Islam berfungsi sebagai raa'in (pemelihara) dan mas'ul (penanggung jawab) urusan rakyatnya, bukan sebagai pedagang yang mencari untung dari rakyat. Penguasa diwajibkan untuk memudahkan segala urusan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
Kewajiban penguasa untuk bersikap lembut dan memudahkan rakyat ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang sangat bergetar:
"Ya Allah, siapa saja yang memimpin (mengurus) urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa saja yang mengurus urusan umatku, lalu ia bersikap lembut (memudahkan) kepada mereka, maka bersikap lembutlah kepada-Nya." (HR. Muslim).
Berdasarkan dalil ini, tindakan menaikkan harga-harga secara sewenang-wenang tanpa memikirkan kemampuan daya beli rakyat adalah bentuk perbuatan mempersulit yang sangat dikecam oleh syariat.
Teladan Pemimpin Islam: Hadir Saat Rakyat Susah
Sejarah Islam kaya akan keteladanan para pemimpin yang terjun langsung memastikan tidak ada satu pun warganya yang kelaparan. Mereka tidak duduk manis di istana saat harga bahan pokok melambung tinggi.
1. Rasulullah SAW sebagai Kepala Negara Rasulullah SAW sangat memperhatikan nasib rakyatnya. Ketika ada sahabat yang mengeluh tentang kenaikan harga dan meminta beliau mematok harga, beliau menjelaskan pentingnya menjaga keadilan bagi penjual dan pembeli secara alamiah, sembari tetap memastikan bahwa distribusi berjalan lancar tanpa ada kecurangan atau monopoli di pasar Madinah.
2. Khalifah Umar bin Khattab dan Tahun Kelaparan (Tahun Ramadah) Teladan paling luar biasa ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab saat wilayah Madinah dilanda paceklik parah. Apa yang dilakukan Umar?
Beliau bersumpah tidak akan makan daging dan minyak samin hingga seluruh rakyatnya bisa memakannya. Beliau ikut merasakan lapar bersama rakyat.
Umar menginstruksikan gubernur di daerah-daerah subur (seperti Mesir yang dipimpin Amru bin Ash) untuk mengirimkan bantuan pangan dalam jumlah besar ke Madinah. Distribusi logistik dilakukan dengan cepat untuk meredam lonjakan harga dan kelaparan.
Umar menunda hukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri karena kelaparan ekstrem, menunjukkan empati hukum yang luar biasa di tengah krisis.
Ini adalah cerminan dari sabda Rasulullah SAW:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus." (HR. Al-Bukhari).
Kesimpulan
Sistem Islam telah membuktikan secara historis bahwa ketahanan pangan dan energi bukan sekadar utopia. Ketika negara dikelola dengan landasan keimanan dan syariat yang lurus, penguasa akan takut untuk mempersulit rakyatnya karena mereka tahu ada hisab yang berat di akhirat kelak.
Sudah saatnya kita melirik kembali solusi mendasar ini, melepaskan keterikatan pada sistem kapitalisme yang terbukti gagal menyejahterakan mayoritas rakyat, dan kembali pada aturan yang membawa rahmat bagi semesta alam.
Penutup
Wahai penguasa, tugas Anda adalah memudahkan, bukan mempersulit. Amanah kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sampai kekayaan alam yang melimpah ini hanya menjadi hiasan di laporan tahunan, sementara di dapur-dapur rakyat, api kompor makin sulit menyala karena harga-harga yang tak lagi terjangkau.
Kembalikan kedaulatan pangan dan energi untuk rakyat, sebelum kesabaran itu habis dimakan beban hidup yang kian berat.
