Meureudu – Senin (11/5/2026), Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, berdiri tegap di podium memimpin apel gabungan. Nadanya tinggi, bicaranya tegas: ia menuntut percepatan data bencana dan disiplin ASN.
Namun, di balik barisan rapi seragam cokelat para abdi negara itu, tersimpan tanya besar dari masyarakat yang masih bergelut dengan lumpur sisa banjir: Apakah ketegasan ini hanya sekadar seremoni pengisi podium, atau benar-benar lahir dari empati terhadap rakyat yang sedang sekarat?
Data yang "Lambat",
Dalam arahannya, Bupati mewanti-wanti agar dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi selesai dalam dua hari agar tidak tertinggal di pusat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan lubang besar antara instruksi dan eksekusi.
Potret Pahit di Lapangan:
Validasi yang "Macet": Sejumlah korban banjir di beberapa kecamatan mengeluh pendataan masih tumpang tindih. Ada rumah rusak berat yang hanya didata sebagai rusak ringan, sementara warga harus menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian dana stimulan.
Birokrasi vs Kemanusiaan: Saat Bupati meminta administrasi selesai dua hari, di lapangan, warga masih harus "mengemis" tanda tangan pejabat yang sulit ditemui, hanya untuk sekadar validasi status korban.
Publik bertanya-tanya, apakah mengejar target data ke pemerintah pusat hanya demi mengamankan kucuran anggaran (R3P/RANDU), atau murni demi memastikan setiap jiwa yang terdampak kembali memiliki atap untuk berteduh?
Sentilan untuk "Pasukan Warung Kopi"
Sindiran tajam Bupati terhadap ASN yang "hanya titip absen" lalu berkeliaran di warung kopi adalah rahasia umum yang menyakitkan hati rakyat. Di saat masyarakat kehilangan mata pencaharian akibat sawah yang terendam banjir, sangat tidak etis jika aparatur yang digaji dari pajak rakyat justru menghabiskan jam kerja dengan menyeruput kopi tanpa rasa bersalah.
Ketegasan Bupati yang mengancam akan mengevaluasi pejabat tidak serius memang patut diapresiasi. Namun, masyarakat menuntut lebih dari sekadar ancaman. Publik butuh pemimpin yang idealis—yang tidak hanya berani mengancam bawahan, tetapi juga berani memangkas birokrasi yang kaku agar menjadi lebih fleksibel dalam membantu warga yang dalam keadaan darurat.
Bukan Sekadar Gotong Royong Formalitas
Rencana gotong royong rutin setiap Jumat jangan sampai terjebak menjadi ajang "foto-foto cantik" untuk laporan humas. Harapan besar masyarakat adalah melihat para pejabat turun langsung ke saluran-saluran air yang tersumbat sedimen banjir, bukan sekadar menyapu halaman kantor yang sudah bersih.
Sebuah Peringatan: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Takhta
Pernyataan Bupati bahwa ia tidak memiliki "dendam pribadi" harus dibuktikan dengan penempatan orang-orang yang berkompeten dan memiliki empati tinggi, bukan sekadar mereka yang pandai mencari muka.
Masyarakat Pidie Jaya kini berada pada titik jenuh terhadap janji-janji administrasi. Mereka tidak butuh ASN yang mahir berbaris di lapangan upacara; mereka butuh pelayan publik yang memiliki hati nurani.
Jika dalam beberapa hari ke depan data tidak juga sinkron dan aksi nyata di lapangan tetap jalan di tempat, maka pidato Bupati di Senin pagi ini tak lebih dari sekadar "angin surga" yang lewat di tengah penderitaan rakyat. Komitmen penuh ditunggu, bukan hanya retorika di atas batu. (Red)
