Aksi yang dimulai pada pukul 16.00 WIB tersebut berlangsung hingga pukul 17.45 WIB, diisi dengan orasi-orasi politik dan pembacaan puisi sebagai bentuk ekspresi perlawanan terhadap kondisi buruh yang hingga hari ini masih jauh dari kata sejahtera. Para orator secara bergantian menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terus mengabaikan hak-hak dasar buruh dan rakyat secara luas.
Dalam pernyataannya, Ketua SMUR, Afrizal Zikri, menegaskan bahwa May Day bukanlah sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum perlawanan terhadap sistem yang menindas. Ia menyebutkan bahwa kondisi buruh di Indonesia, khususnya di Aceh, masih berada dalam situasi yang tidak layak, dengan upah rendah, minim jaminan sosial, serta ketidakpastian kerja yang terus menghantui.
Sebagai bentuk sikap politik dan keberpihakan terhadap rakyat, SMUR menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai berikut:
1. Cabut UU Omnibus Law yang berwatak kolonial dan merampas hak-hak buruh.
2. Tarik militer dari ruang sipil, hentikan praktik militerisasi yang membungkam demokrasi.
3. Selesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia dengan kebijakan konkret dan berpihak pada rakyat.
4. Wujudkan pendidikan gratis sebagai hak dasar seluruh rakyat, bukan komoditas.
5. Tuntaskan kerusakan lingkungan yang semakin masif akibat eksploitasi tanpa kontrol.
6. Mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan pokok yang semakin mencekik kehidupan rakyat.
7. Menuntut Pemerintah Aceh untuk serius menyelesaikan persoalan daerah, termasuk Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan rekonstruksi pasca bencana yang terbengkalai.
8. Naikkan UMP Aceh sesuai dengan standar kelayakan hidup, bukan sekadar angka formal tanpa makna.
Aksi ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa dan rakyat tidak akan diam melihat ketidakadilan terus dilanggengkan. May Day adalah panggilan untuk melawan, bukan merayakan. Jalanan tetap menjadi ruang paling jujur untuk menyuarakan kebenaran ketika ruang-ruang formal telah kehilangan keberpihakan.
