Direktur Jenderal Perumahan dan Pedesaan Kementerian PKP RI, Drs. Imran, M.Si., datang membawa rombongan besar, termasuk Satgas PRR hingga petinggi TNI/Polri. Dalam arahannya yang berapi-api, Dirjen menegaskan bahwa pemerintah "tidak ingin proses berjalan lambat." Sebuah pernyataan yang ironis, mengingat warga terdampak sudah kenyang dengan janji, sementara "tanggul pasir" yang amblas dalam sekejap diterjang arus.
Ironi Bantuan: Yang Butuh Gigit Jari, Yang Mampu Menikmati
Di balik laporan progres yang tampak rapi di atas meja rapat, tersimpan rahasia umum yang menyakitkan: salah sasaran. Di lapangan, jeritan warga yang rumahnya hancur namun belum tersentuh bantuan apa pun mulai berubah menjadi keputusasaan.
Sementara itu, santer terdengar kabar "keajaiban" administrasi di mana oknum warga yang tidak terdampak bencana justru sukses masuk dalam daftar penerima manfaat. Sinergi yang dibanggakan pemerintah tampaknya lebih efektif dalam meloloskan data-data "titipan" ketimbang memverifikasi janda tua atau petani miskin yang kehilangan segalanya.
Bupati dan "Energi Baru" di Tengah Sawah yang Mati
Bupati Pidie Jaya menyebut kunjungan pusat ini sebagai "energi baru". Sayangnya, energi baru tersebut belum mampu menggerakkan ekskavator untuk membangun tanggul batu gajah yang permanen. Alih-alih solusi konkret yang instan, warga kembali disuguhi narasi "kendala administrasi" dan "penyesuaian internal" sebagai tameng atas keterlambatan yang menahun.
"Kami diminta sabar menunggu proses administrasi, tapi sungai tidak pernah butuh administrasi untuk meluap," keluh salah satu warga yang rumahnya kembali terendam lumpur untuk keempat kalinya.
Daftar Penerima "Gaib": Korban Gigit Jari, Non-Korban Mandi Bantuan
Ironi paling tajam dalam proses rehabilitasi di Pidie Jaya bukan hanya soal lambatnya pembangunan, melainkan soal butanya validasi data. Di lapangan, ditemukan fakta pahit: warga yang benar-benar kehilangan tempat tinggal justru masih bertahan di bawah atap seadanya tanpa bantuan sepeser pun.
Sementara itu, "tangan-tangan gaib" administrasi disinyalir berhasil meloloskan warga yang bukan korban sebagai penerima bantuan. Sinergi yang diagungkan Dirjen Perumahan dan Pedesaan, Drs. Imran, M.Si., seolah tumpul saat harus membedakan mana rakyat yang butuh dan mana oknum yang pandai memanfaatkan celah birokrasi.
Bupati Salahkan Administrasi, Rakyat Pertaruhkan Nyawa.
Daftar Belanja Janji
Selain urusan rumah, pemerintah kembali menjanjikan "surga" infrastruktur:
Rehabilitasi Irigasi Cubo - Trienggadeng: Masih dalam tahap "didorong percepatannya".
Bendungan Ulee Gle: Masih menjadi topik "koordinasi aktif".
Penanganan Krueng Meureudu: Masih sebatas usulan "batu gajah" yang entah kapan akan mendarat di pinggir sungai.
Narasi vs Realita
Dalam siaran persnya, pemerintah menjanjikan:
Cetak Sawah dan Irigasi: Janji manis untuk petani yang sawahnya kini lebih mirip kubangan lumpur.
Rehabilitasi Permukiman: Fokus pada "eksekusi cepat", meski data di lapangan masih carut-marut.
Keamanan Berkelanjutan: Sebuah jargon yang sulit dipercaya selama Krueng Meureudu belum dipasang tanggul permanen.
Rapat koordinasi ini mungkin berakhir dengan nota kesepahaman yang rapi. Namun, selama bantuan masih salah sasaran dan tanggul hanya berupa tumpukan pasir, maka "percepatan" yang dimaksud hanyalah percepatan habisnya anggaran untuk seremonial, bukan percepatan pulihnya kehidupan warga Pidie Jaya.(Gg)
