Pemerintah Indonesia melontarkan wacana penghapusan jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan demi tembus target pertumbuhan ekonomi. Tahun 2026, data BPS masih mencatat 13% lulusan SMK menganggur. Padahal kurikulum mereka sudah "Link Match" dengan 2000 lebih Industri. Magang dan, sertifikasi dilakukan bahkan mesin di laboratorium sekolah sama persis dengan di pabrik. Lalu mengapa pengangguram terdidik tetap tinggi? Jangan - jangan Merdeka belajar yang kita banggakan ini diam - diam sudah bergeser jadi "Merdeka Melayani Pasar".
Ki Hajar Dewantara pernah tegas mengutarakan: Pendidikan itu menuntun kodrat anak agar merdeka lahir & bathin. Artinya sekolah wajib memanusiakan manusia, bukan sekedar mencetak obeng hidup untuk Industri. Realitanya hari ini, banyak kampus dan SMK menyusun prodi bersama korporasi. Mata kuliah filsafat, logika, sejarah dipangkas karena tidak terpakai di dunia kerja. Mahasiswa magang 6 bulan jadi operator bukan belajar. Lulus dengan skill teknis, tapi gagap berpikir, debat, atau ganti haluan saat Industrinya kolaps. Ini bahaya jangka panjang.
Pertama, dehumanisasi. Manusia direduksi jadi komoditas skill. IPK 4,0 kalah dengan selembar sertifikat kompetensi dari pabrik. Kedua, keusangan cepat. Skill mengoperasikan suatu mesin hari ini bisa punah 2 tahun lagi. Sementara kemampuan berpikir kritis, riset, dan etika itu awet seumur hidup. Ketiga, ketimpangan. Hanya Industri besar yang mampu pesan kurikulum - kurikulum ke sekolah. UMKM, sektor Sosial dan lembaga riset tidak kebagian SDM karena tidak sanggup bayar bangku kuliah.
Kerja sama dengan Industri itu perlu tapi kampus harus menjadi kepala bukan ekor. Contoh vokasi Jerman yang kuat, tapi semua siswa tetap wajib belajar humaniora, civic education dan etika. Hasilnya, buruh mereka bisa menjadi inovator bukan selamanya di lantai produksi. Solusinya sederhana: 70% kurikulum Inti harus berisi nalar, literasi dan karakter, 30% sisanya Industri teknis. Magang wajib ada porsi proyek riset bukan hanya menjadi 'admin gratisan'. Dosen bukan hanya praktisi, tapi juga akademisi yang bisa menantang logika Industri. Jika pendidikan cuma mengikuti pasar, kita sedang mencetak generasi robot bergaji UMR. Lulus hari ini usang besok. Padahal tugas negara adalah menyiapkan rakyat jadi pemilik pabrik, pendiri startup dan pemikir kebijakan bukan selamanya disiapkan menjadi kuli pabrik. Merdeka belajar harus dikembalikan ke khitahnya: memerdekakan manusia karena kalau kampus sudah jadi perpanjangan HRD korporasi, lalu siapa yang akan mendidik anak bangsa untuk merdeka.
Adopsi Liberalisme - Sekuler menyebabkan Perguruan Tinggi harus menyesuaikan dengan tuntutan dunia Industri.
Negara lepas tangan, kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan SDM untuk melayani urusan rakyat. Kebijakan yang diambil merupakan reaksi dan respons terhadap berbagai macam kepentingan yang saling bersaing. Dalam Islam, Negaralah yang memiliki kebutuhan untuk mencetak Ahli di bidang apa, sesuai kebutuhan SDM dalam melayani urusan rakyatnya, karena Tugas Pokok Negara dalam Islam adalah melayani rakyatnya. Dunia pendidikan adalah tanggung jawab langsung negara. Negara yang menentukan mulai dari visi - misi Pendidikan, Kurikulum dan pembiayaan untuk SDM Pendidikan dan sarana prasarananya. Negara mandiri dalam mengelola Pendidikan Tinggi, tidak tergantung pada tekanan baik dalam negeri maupun luar negeri karena bersandar kepada syariat.
