BLANGPIDIE – Mahasiswa Aceh Barat Daya (Abdya), Rahmad Fauzi, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Ia bahkan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Abdya yang dinilai gagal menjadikan anggaran daerah sebagai instrumen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menurut Rahmad, alokasi APBK yang seharusnya diprioritaskan untuk menggerakkan perekonomian rakyat justru lebih banyak terserap pada belanja birokrasi yang dinilai bersifat konsumtif. Ia menyoroti sejumlah pos anggaran, seperti perjalanan dinas, fasilitas pemerintahan, hingga belanja operasional yang dianggap tidak memiliki urgensi bagi kepentingan masyarakat.
"Hari ini masyarakat Abdya berhak bertanya, di mana letak 'Arah Baru Abdya Maju' yang dulu dijanjikan? Realitas di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang jauh dari harapan. Dana APBK yang berasal dari uang rakyat lebih diprioritaskan untuk membiayai fasilitas, perjalanan dinas yang tidak esensial, serta berbagai pos operasional pemerintahan yang berlebihan," kata Rahmad dalam keterangannya.
Ia menilai, kebijakan anggaran semestinya diarahkan pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Rahmad juga mengingatkan Bupati Abdya agar menggunakan APBK secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan birokrasi.
"Jabatan dan anggaran daerah adalah amanah, bukan fasilitas untuk memanjakan diri maupun kelompok tertentu. Jika dalam waktu dekat tidak ada reposisi anggaran yang lebih berpihak kepada rakyat kecil, maka slogan 'Abdya Maju' hanya akan menjadi lelucon politik," tegasnya.
Ia menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Menurutnya, berbagai aspirasi masyarakat akan terus disuarakan melalui langkah-langkah konstitusional apabila pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
"Kami memastikan akan terus mengawal dan menyuarakan kegelisahan rakyat melalui aksi-aksi nyata," pungkas Rahmad.(*)
