Dalam pernyataan resminya, Kamis (9/7/2026), FKM Pasee Aceh menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam Aceh tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Aceh.
FKM menilai polemik pembagian hasil Blok Andaman bukan semata persoalan besaran pendapatan daerah, melainkan menyangkut kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, masa depan ekonomi Aceh, serta penghormatan terhadap kekhususan Aceh yang telah diatur dalam UUPA.
"Kami tidak ingin sejarah kembali terulang. Aceh pernah menjadi salah satu daerah penghasil gas terbesar melalui Arun, tetapi kesejahteraan rakyat tidak berbanding lurus dengan besarnya kekayaan alam yang dihasilkan. Blok Andaman tidak boleh menjadi babak baru ketidakadilan terhadap Aceh," demikian pernyataan FKM Pasee Aceh.
Menurut organisasi tersebut, apabila skema pembagian hasil tidak berpihak kepada Aceh, daerah berpotensi kehilangan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperkuat kapasitas fiskal, mendorong hilirisasi industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, menarik investasi, hingga membuka lapangan kerja bagi generasi muda.
FKM Pasee Aceh juga menyoroti belum adanya kepastian dari pemerintah terkait penyelesaian persoalan pembagian hasil yang hingga kini menjadi perhatian publik. Kondisi itu, menurut mereka, mendorong perlunya konsolidasi dengan organisasi mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen sipil di Aceh untuk mengawal hak daerah.
Selain itu, FKM Pasee Aceh turut menanggapi rencana kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Aceh. Organisasi tersebut menilai kunjungan pejabat pemerintah harus membawa kepastian kebijakan, bukan sekadar agenda seremonial.
FKM bahkan menyatakan akan menolak kunjungan Menteri ESDM apabila pemerintah pusat tetap belum memberikan kejelasan mengenai pembagian hasil Blok Andaman serta tidak menunjukkan komitmen menghormati hak Aceh sesuai UUPA.
"Kehadiran pejabat negara harus membawa solusi, bukan sekadar seremoni yang menambah kekecewaan masyarakat Aceh," tegas FKM.
Organisasi mahasiswa itu juga menyatakan akan menggelar aksi penyampaian pendapat secara damai bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil apabila hingga waktu kunjungan Menteri ESDM belum ada keputusan yang dinilai berpihak kepada kepentingan Aceh.
FKM Pasee Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, organisasi kepemudaan, ulama, dan masyarakat sipil untuk mengawal setiap kebijakan terkait Blok Andaman agar tetap berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, penghormatan terhadap UUPA, serta semangat MoU Helsinki demi terwujudnya kedaulatan energi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.(**)
