Oleh: Jannah Rezekina
Mahasiswi Teknik Sipil
Di era digital, konsep social control atau kontrol sosial mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika dahulu kritik terhadap kebijakan publik lebih banyak dilakukan melalui demonstrasi di jalan, forum diskusi, atau tulisan di surat kabar, kini Generasi Z menghadirkan wajah baru dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, platform digital, dan berbagai ruang publik virtual, Generasi Z mampu menyampaikan kritik, aspirasi, hingga melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara lebih cepat, luas, dan efektif.
Generasi Z merupakan kelompok yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi informasi. Mereka terbiasa memperoleh informasi secara instan, berdiskusi melalui media digital, serta berpartisipasi dalam berbagai isu sosial melalui internet. Karakteristik tersebut menjadikan Generasi Z memiliki cara yang berbeda dalam mengawal jalannya pemerintahan dibandingkan generasi sebelumnya. Kontrol sosial yang mereka lakukan tidak lagi bergantung pada ruang fisik, tetapi juga berlangsung di ruang digital yang mampu menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat.
Media sosial seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), Facebook, hingga YouTube kini telah berkembang menjadi ruang demokrasi baru. Berbagai kebijakan pemerintah dapat dikritisi secara terbuka oleh masyarakat, termasuk oleh kalangan mahasiswa dan pelajar. Sebuah unggahan mengenai pelayanan publik yang buruk, dugaan penyalahgunaan wewenang, ataupun kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat dapat dengan mudah menjadi perhatian publik melalui fitur share, komentar, maupun tagar (hashtag).
Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar tempat hiburan, melainkan telah menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif. Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang akhirnya dievaluasi setelah mendapat sorotan luas dari masyarakat di media digital. Dalam konteks ini, Generasi Z memainkan peran penting sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dengan para pengambil kebijakan.
Mahasiswa sebagai bagian dari Generasi Z memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut. Sejak dahulu mahasiswa dikenal sebagai agent of change, social control, dan moral force. Ketiga peran tersebut tetap relevan hingga saat ini, hanya saja bentuk implementasinya mengalami perubahan. Selain turun ke lapangan menyampaikan aspirasi, mahasiswa kini dapat menyusun kajian kebijakan, membuat konten edukatif, menggelar diskusi daring, hingga menggalang dukungan publik melalui media sosial.
Kemampuan Generasi Z dalam mengolah informasi menjadi salah satu keunggulan yang mendukung pelaksanaan kontrol sosial. Mereka dapat mengakses dokumen kebijakan, membandingkan berbagai sumber informasi, hingga menyampaikan hasil analisis dalam bentuk infografik, video singkat, maupun tulisan yang mudah dipahami masyarakat. Penyajian informasi yang menarik membuat isu-isu kebijakan publik lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan.
Namun demikian, kemudahan menyampaikan pendapat juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit. Penyebaran informasi yang begitu cepat sering kali diiringi dengan munculnya berita bohong, manipulasi informasi, hingga opini yang tidak didasarkan pada fakta. Tidak semua kritik yang viral memiliki dasar yang kuat. Bahkan, tidak sedikit isu yang berkembang hanya berdasarkan potongan video atau informasi yang belum terverifikasi.
Oleh karena itu, Generasi Z perlu mengedepankan sikap kritis sekaligus bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kritik yang disampaikan harus berbasis data, didukung oleh fakta, serta tetap menghormati etika komunikasi. Kontrol sosial yang sehat bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu melihat kritik dari Generasi Z sebagai bentuk partisipasi demokrasi, bukan ancaman. Keterbukaan terhadap aspirasi publik menjadi salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, maka kualitas kebijakan publik juga berpotensi menjadi lebih baik karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang.
Perkembangan teknologi juga mendorong munculnya berbagai gerakan sosial berbasis digital. Petisi daring, kampanye media sosial, diskusi publik melalui siaran langsung, hingga pengumpulan data secara kolaboratif menjadi contoh bagaimana Generasi Z memanfaatkan teknologi untuk mengawal kebijakan publik. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak selalu identik dengan kegiatan formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui inovasi digital.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai isu publik di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh media sosial terhadap proses pengambilan kebijakan. Berbagai persoalan seperti pendidikan, lingkungan hidup, pelayanan publik, hingga transparansi anggaran memperoleh perhatian luas karena adanya partisipasi aktif masyarakat digital. Hal tersebut membuktikan bahwa ruang digital mampu menjadi instrumen pengawasan yang efektif apabila dimanfaatkan secara bijaksana.
Bagi mahasiswa teknik sipil, kontrol sosial juga dapat diwujudkan melalui pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur. Mahasiswa dapat memberikan masukan mengenai kualitas proyek, aspek keselamatan konstruksi, dampak lingkungan, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Dengan bekal ilmu yang dimiliki, mahasiswa tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Kontribusi seperti ini menjadi penting karena pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan pengawasan dari aspek politik, tetapi juga dari sisi teknis. Kolaborasi antara pengetahuan akademik dengan kepedulian sosial akan menghasilkan kontrol sosial yang lebih berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, literasi digital menjadi bekal utama bagi Generasi Z dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kemampuan membedakan informasi yang valid dengan hoaks, memahami sumber yang kredibel, serta menghindari penyebaran ujaran kebencian merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin sehat pula ruang demokrasi yang terbentuk.
Ke depan, wajah baru kontrol sosial akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, analisis data, dan platform digital yang semakin canggih. Generasi Z memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak perubahan dengan memanfaatkan teknologi secara positif. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan integritas, etika, serta kemampuan berpikir kritis agar kontrol sosial tidak berubah menjadi sekadar opini tanpa dasar.
Pada akhirnya, kontrol sosial bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas demokrasi. Generasi Z telah membuktikan bahwa mereka mampu menghadirkan cara-cara baru dalam mengawal kebijakan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan semangat kolaborasi, literasi yang baik, serta keberanian menyuarakan kepentingan publik secara bertanggung jawab, Generasi Z dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Wajah baru social control bukan sekadar perubahan media penyampaian aspirasi, melainkan transformasi budaya demokrasi yang menempatkan setiap warga negara sebagai bagian penting dalam proses pengawasan kebijakan publik. Selama dijalankan secara kritis, santun, dan berbasis fakta, kontrol sosial yang dilakukan Generasi Z akan menjadi kekuatan positif bagi pembangunan Indonesia yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan.
